Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berdisiplin Menjaga Jarak

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Antrian penumpang di halte Transjakarta depan Universitas Budi Luhur, Cileduk, 16 Maret 2020. Antrean penumpang terjadi akibat pembatasan operasional bus untuk meminimalkan dampak penularan COVID-19. Instagram/@tmcpoldametro
Antrian penumpang di halte Transjakarta depan Universitas Budi Luhur, Cileduk, 16 Maret 2020. Antrean penumpang terjadi akibat pembatasan operasional bus untuk meminimalkan dampak penularan COVID-19. Instagram/@tmcpoldametro
Iklan

Ketika wabah corona (Covid-19) merajalela, hanya ada dua pilihan untuk membendungnya: menutup wilayah yang terjangkit wabah (lockdown) atau mengurangi interaksi antar-penduduk negeri (social distancing). Indonesia perlu belajar cepat dari pengalaman negara lain yang telah menerapkan kedua strategi perang melawan Covid-19 itu.

Negara yang menerapkan penutupan wilayah (lockdown), antara lain, adalah Cina. Pemerintah Cina pertama kali menutup Kota Wuhan ketika wabah corona menggila di ibu kota Provinsi Hubei yang berpenduduk sekitar 11 juta jiwa itu. Setelah itu, Cina menutup 48 kota lainnya dari pintu laut, darat, dan udara. Transportasi publik berhenti total untuk membatasi pergerakan manusia. Semua toko dan pabrik pun tutup.

Cina sejauh ini mencatat 80.880 orang terinfeksi corona dan 3.213 orang di antaranya meninggal. Perekonomian negara raksasa dunia itu hampir terhenti. Toh, Cina berhasil menurunkan jumlah korban baru corona ketika di banyak negara lain kasusnya terus meningkat. Karena itu, resep lockdown ala Tiongkok itu kini ditiru negara Eropa, seperti Italia, Denmark, dan Irlandia.

Alternatif lain melawan corona adalah mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah serta interaksi sesama penduduk negeri. Yang terbilang sukses menerapkan jurus "jaga jarak sosial" itu adalah Korea Selatan, meski Negeri Ginseng ini mencatat 8.236 kasus positif corona dan 75 kematian.

Kuncinya, sembari menerapkan strategi social distancing, Korea Selatan juga melakukan pemeriksaan massal secara gratis terhadap warganya. Pemerintah setempat memobilisasi seluruh tenaga dan fasilitas kesehatan, sehingga bisa memproses sekitar 15 ribu hasil tes spesimen setiap hari. Masyarakat juga memiliki akses untuk mengetahui riwayat perjalanan pasien terinfeksi. Perang total itu akhirnya mengurangi jumlah kasus baru corona dari 600-800 kasus per hari pada akhir Februari lalu menjadi 100-200 kasus per hari sejak awal Maret lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Indonesia tampaknya cenderung memilih opsi social distancing, bukan lockdown. Hal itu terbaca dari pidato Presiden Joko Widodo yang mengimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah guna meminimalkan penularan.

Masalahnya, pemerintah Indonesia belum menunjukkan langkah drastis seperti Korea Selatan. Di sini belum ada pemeriksaan massal secara gratis. Bahkan, untuk pemeriksaan berbayar pun orang harus antre berjam-jam. Ketika kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri menguat, rumah sakit rujukan umumnya masih menghadapi kendala keterbatasan tenaga dan fasilitas.

Penerapan social distancing di Indonesia juga terbentur oleh minimnya disiplin sebagian besar penduduk. Ketika pemerintah menyarankan agar orang mengurangi interaksi, di angkutan umum dan pusat keramaian, seperti pasar, orang masih saja berjubel. Padahal, tanpa kedisiplinan bersama, strategi menjaga jarak dalam memerangi corona kemungkinan besar akan sia-sia.

Problem lain yang perlu segera diatasi adalah buruknya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. Ketika Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan angkutan umum, Presiden Jokowi malah menyindir kebijakan yang menimbulkan penumpukan calon penumpang itu. Kebijakan Anies boleh jadi kurang matang. Tapi sindiran terbuka Presiden hanya menunjukkan bahwa kedua pemimpin itu tak bisa berkoordinasi atau, jangan-jangan, malah berkompetisi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.