Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Morat-marit Menghadapi Pandemi

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Jokowi meminta agar masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah guna mencegah penularan virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Jokowi meminta agar masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah guna mencegah penularan virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

PEMERINTAH Joko Widodo bisa dituduhmelanggar konstitusi jika tak bergegas memperbaiki strateginya menghadapi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Lambat dan tidak padunya respons pemerintah menangkal wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi global ini tak menunjukkan usaha sungguh-sungguh untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, seperti diperintahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pekan lalu, Presiden Jokowi memang akhirnya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Sayangnya, kebijakan ini tidak dibarengi pemaparan strategi yang komprehensif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan optimisme warga.

Kepada pers, Presiden Jokowi justru mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Ini jelas kebijakan yang sungguh keliru. Sensor informasi justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah ini di negeri kita.

Kita harus belajar dari Singapura dan Taiwan. Kedua negara itu membuktikan bahwa transparansi menjadi kunci keberhasilan menangani penyebaran wabah. Dengan tetap menutup identitas pasien, pemerintah Taiwan mengumumkan waktu, lokasi, rute pergerakan, plus domisili seseorang yang positif terkena corona. Dengan begitu, penduduk lain yang mungkin ikut terpapar bisa melaporkan diri untuk kemudian dites.

Karena itu, tugas pertama Gugus Tugas adalah meningkatkan transparansi penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Keterbukaan data akan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi krisis. Kita tentu tidak berharap wabah ini terus meluas. Namun, dengan informasi yang benar, publik bisa bersiap dan tidak panik ketika wabah betul-betul membesar.

Prioritas kedua Gugus Tugas adalah memperbanyak tes atau pengujian orang yang diperkirakan terkena corona. Makin banyak tes dilakukan, makin tergambar tingkat kegawatan wabah ini. Menyembunyikan kenyataan sebenarnya justru akan menyulitkan dokter dan penyedia pelayanan kesehatan dalam mengantisipasi ledakan jumlah pasien corona. Kebijakan pemerintah menambah lembaga yang boleh melakukan pengujian corona, meski terlambat, perlu diapresiasi.

Setelah tes diperbanyak, proses identifikasi kluster-kluster yang positif perlu terus diintensifkan agar semua orang yang berpotensi tertular atau menjadi carrier bisa ditemukan dan diisolasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengerjakan tugas berat ini. Tak boleh lagi ada pemerintah daerah yang tidak diajak berbicara soal keberadaan pasien positif coronadi wilayahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, bantuan dari negara lain tidak semestinya ditolak. Sungguh disayangkan, Kementerian Kesehatan sempat mengabaikan tawaran bantuan berupa alat penguji (test kit) dari Singapura. Keputusan ini berbahaya, terutama karena Indonesia tidak bergabung dalam inisiatif global penanggulangan wabah seperti The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations dan Pandemic Emergency Financing Facility di Bank Dunia. Semua kontribusi dari pihak mana pun harus direspons dengan baik.

Hasil pengujian dengan jumlah cukup sangat penting untuk dasar mengambil langkah yang diperlukan. Kebijakan untuk mengisolasi satu kawasan yang tingkat penyebaran wabahnya sudah sangat tinggi, misalnya, hanya bisa diambil jika ada data yang memadai.

Inisiatif Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakartamembatasi keramaian, termasuk memindahkan kegiatan belajar di sekolah menjadi online, sudah tepat. Pemerintah pusat semestinya membuat panduan serupa untuk semua kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota harus tahu tingkat risiko wabah di daerahnya dan apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini.

Semua jajaran pemerintah harus sepaham bahwa dalam menghadapi pandemi ini prioritas tertinggi adalah melindungi penduduk. Pertimbangan lain, seperti “mempertahankan pertumbuhan ekonomi”, seharusnya diturunkan ke urutan bawah. Pejabat tak boleh justru beramai-ramai mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang dengan dalih menyelamatkan industri perhotelan, transportasi, dan pariwisata.

Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Pada titik ini, solidaritas sosial masyarakat diharapkan juga terjaga. Semua warga secara sadar harus mengutamakan kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, justru ketika wabah di negara lain berangsur mereda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.