Morat-marit Menghadapi Pandemi

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Jokowi meminta agar masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah guna mencegah penularan virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Jokowi meminta agar masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah guna mencegah penularan virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan

    PEMERINTAH Joko Widodo bisa dituduhmelanggar konstitusi jika tak bergegas memperbaiki strateginya menghadapi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Lambat dan tidak padunya respons pemerintah menangkal wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi global ini tak menunjukkan usaha sungguh-sungguh untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, seperti diperintahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Pekan lalu, Presiden Jokowi memang akhirnya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Sayangnya, kebijakan ini tidak dibarengi pemaparan strategi yang komprehensif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan optimisme warga.

    Kepada pers, Presiden Jokowi justru mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Ini jelas kebijakan yang sungguh keliru. Sensor informasi justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah ini di negeri kita.

    Kita harus belajar dari Singapura dan Taiwan. Kedua negara itu membuktikan bahwa transparansi menjadi kunci keberhasilan menangani penyebaran wabah. Dengan tetap menutup identitas pasien, pemerintah Taiwan mengumumkan waktu, lokasi, rute pergerakan, plus domisili seseorang yang positif terkena corona. Dengan begitu, penduduk lain yang mungkin ikut terpapar bisa melaporkan diri untuk kemudian dites.

    Karena itu, tugas pertama Gugus Tugas adalah meningkatkan transparansi penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Keterbukaan data akan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi krisis. Kita tentu tidak berharap wabah ini terus meluas. Namun, dengan informasi yang benar, publik bisa bersiap dan tidak panik ketika wabah betul-betul membesar.

    Prioritas kedua Gugus Tugas adalah memperbanyak tes atau pengujian orang yang diperkirakan terkena corona. Makin banyak tes dilakukan, makin tergambar tingkat kegawatan wabah ini. Menyembunyikan kenyataan sebenarnya justru akan menyulitkan dokter dan penyedia pelayanan kesehatan dalam mengantisipasi ledakan jumlah pasien corona. Kebijakan pemerintah menambah lembaga yang boleh melakukan pengujian corona, meski terlambat, perlu diapresiasi.

    Setelah tes diperbanyak, proses identifikasi kluster-kluster yang positif perlu terus diintensifkan agar semua orang yang berpotensi tertular atau menjadi carrier bisa ditemukan dan diisolasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengerjakan tugas berat ini. Tak boleh lagi ada pemerintah daerah yang tidak diajak berbicara soal keberadaan pasien positif coronadi wilayahnya.

    Selain itu, bantuan dari negara lain tidak semestinya ditolak. Sungguh disayangkan, Kementerian Kesehatan sempat mengabaikan tawaran bantuan berupa alat penguji (test kit) dari Singapura. Keputusan ini berbahaya, terutama karena Indonesia tidak bergabung dalam inisiatif global penanggulangan wabah seperti The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations dan Pandemic Emergency Financing Facility di Bank Dunia. Semua kontribusi dari pihak mana pun harus direspons dengan baik.

    Hasil pengujian dengan jumlah cukup sangat penting untuk dasar mengambil langkah yang diperlukan. Kebijakan untuk mengisolasi satu kawasan yang tingkat penyebaran wabahnya sudah sangat tinggi, misalnya, hanya bisa diambil jika ada data yang memadai.

    Inisiatif Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakartamembatasi keramaian, termasuk memindahkan kegiatan belajar di sekolah menjadi online, sudah tepat. Pemerintah pusat semestinya membuat panduan serupa untuk semua kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota harus tahu tingkat risiko wabah di daerahnya dan apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini.

    Semua jajaran pemerintah harus sepaham bahwa dalam menghadapi pandemi ini prioritas tertinggi adalah melindungi penduduk. Pertimbangan lain, seperti “mempertahankan pertumbuhan ekonomi”, seharusnya diturunkan ke urutan bawah. Pejabat tak boleh justru beramai-ramai mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang dengan dalih menyelamatkan industri perhotelan, transportasi, dan pariwisata.

    Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Pada titik ini, solidaritas sosial masyarakat diharapkan juga terjaga. Semua warga secara sadar harus mengutamakan kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, justru ketika wabah di negara lain berangsur mereda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.