Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perang Total Melawan Corona

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah pekerja sedang membersihkan aula parlemen Turki di Ankara dari ancaman virus corona pada Jumat, 13 Maret 2020. Sumber: AFP/middleeasteye.net
Sejumlah pekerja sedang membersihkan aula parlemen Turki di Ankara dari ancaman virus corona pada Jumat, 13 Maret 2020. Sumber: AFP/middleeasteye.net
Iklan

Pidato Presiden Joko Widodo tentang pandemi virus corona semestinya menjadi penanda kesungguhan pemerintah dalam menerapkan semua protokol mitigasi, sekaligus mendorong solidaritas masyarakat dalam memerangi wabah Covid-19 itu. Negeri ini teramat membutuhkan kedua hal tersebut agar terhindar dari "kelumpuhan" seperti yang dialami Italia dan Spanyol.

Pidato Jokowi berisi klaim soal kesiagaan pemerintah dan imbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi wabah corona. Presiden, antara lain, menyatakan akan meningkatkan pelayanan pengetesan virus corona, menyediakan anggaran yang memadai, dan menjamin kecukupan bahan makanan. Jokowi juga mengimbau masyarakat melakukan social distance, yakni dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Sebelumnya, banyak elemen masyarakat yang menyampaikan imbauan serupa justru ketika pemerintah pusat masih terkesan meremehkan wabah Covid-19. Pelbagai kalangan itu-organisasi, kantor swasta, sekolah, dan individu-telah melakukan pencegahan dan mitigasi dengan kesadaran sendiri. Pemerintah tinggal mendorong kesadaran dan solidaritas masyarakat yang lebih luas untuk menahan laju penyebaran corona.

Selanjutnya, pemerintah punya utang untuk membuktikan bahwa kesiapan yang diklaim dalam pidato Jokowi benar-benar terwujud di lapangan. Pemerintah, antara lain, harus segera menambah laboratorium pengetesan virus corona agar menjangkau lebih banyak orang yang mungkin telah terpapar virus tersebut.

Desentralisasi laboratorium diperlukan untuk mencegah penumpukan dan mempercepat penanganan suspect virus corona. Pemusatan pemeriksaan di laboratorium Kementerian Kesehatan terbukti tak efektif dalam mendeteksi dan menahan perluasan wabah. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus segera meningkatkan kesiapan semua rumah sakit rujukan, baik yang berada di Jakarta maupun yang tersebar di daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah pusat juga harus segera merapikan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Itu bukan saja karena daerah merupakan ujung tombak dalam perang total melawan wabah. Perbedaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah hanya akan membingungkan dan membuat masyarakat resah.

Agar mendapat dukungan masyarakat luas, pemerintah harus lebih jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi. Menutupi data tentang corona tak hanya sia-sia, tapi juga sangat berbahaya. Contohnya kasus kematian pasien di Cianjur, Jawa Barat. Semula, pemerintah pusat menyatakan pasien itu negatif mengidap corona. Belakangan, pemerintah Jawa Barat membuktikan hal sebaliknya. Akibat disinformasi itu, keluarga terdekat, kolega, dan orang-orang yang kontak dengan pasien tersebut sempat kehilangan kewaspadaan dan sangat rentan tertular corona.

Meski agak terlambat, tak ada pilihan bagi pemerintahan Jokowi selain segera memperbaiki strategi dan taktik dalam memerangi corona. Mengingat begitu dahsyatnya ancaman wabah, pemerintah tak bisa lagi berlagak santai atau sibuk menutupi informasi, dengan dalih mencegah kepanikan. Masyarakat bukanlah obyek untuk dibohongi, melainkan subyek yang perlu dimintai dukungan dan solidaritasnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.