Pidato Presiden Joko Widodo tentang pandemi virus corona semestinya menjadi penanda kesungguhan pemerintah dalam menerapkan semua protokol mitigasi, sekaligus mendorong solidaritas masyarakat dalam memerangi wabah Covid-19 itu. Negeri ini teramat membutuhkan kedua hal tersebut agar terhindar dari "kelumpuhan" seperti yang dialami Italia dan Spanyol.
Pidato Jokowi berisi klaim soal kesiagaan pemerintah dan imbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi wabah corona. Presiden, antara lain, menyatakan akan meningkatkan pelayanan pengetesan virus corona, menyediakan anggaran yang memadai, dan menjamin kecukupan bahan makanan. Jokowi juga mengimbau masyarakat melakukan social distance, yakni dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Sebelumnya, banyak elemen masyarakat yang menyampaikan imbauan serupa justru ketika pemerintah pusat masih terkesan meremehkan wabah Covid-19. Pelbagai kalangan itu-organisasi, kantor swasta, sekolah, dan individu-telah melakukan pencegahan dan mitigasi dengan kesadaran sendiri. Pemerintah tinggal mendorong kesadaran dan solidaritas masyarakat yang lebih luas untuk menahan laju penyebaran corona.
Selanjutnya, pemerintah punya utang untuk membuktikan bahwa kesiapan yang diklaim dalam pidato Jokowi benar-benar terwujud di lapangan. Pemerintah, antara lain, harus segera menambah laboratorium pengetesan virus corona agar menjangkau lebih banyak orang yang mungkin telah terpapar virus tersebut.
Desentralisasi laboratorium diperlukan untuk mencegah penumpukan dan mempercepat penanganan suspect virus corona. Pemusatan pemeriksaan di laboratorium Kementerian Kesehatan terbukti tak efektif dalam mendeteksi dan menahan perluasan wabah. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus segera meningkatkan kesiapan semua rumah sakit rujukan, baik yang berada di Jakarta maupun yang tersebar di daerah.
Pemerintah pusat juga harus segera merapikan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Itu bukan saja karena daerah merupakan ujung tombak dalam perang total melawan wabah. Perbedaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah hanya akan membingungkan dan membuat masyarakat resah.
Agar mendapat dukungan masyarakat luas, pemerintah harus lebih jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi. Menutupi data tentang corona tak hanya sia-sia, tapi juga sangat berbahaya. Contohnya kasus kematian pasien di Cianjur, Jawa Barat. Semula, pemerintah pusat menyatakan pasien itu negatif mengidap corona. Belakangan, pemerintah Jawa Barat membuktikan hal sebaliknya. Akibat disinformasi itu, keluarga terdekat, kolega, dan orang-orang yang kontak dengan pasien tersebut sempat kehilangan kewaspadaan dan sangat rentan tertular corona.
Meski agak terlambat, tak ada pilihan bagi pemerintahan Jokowi selain segera memperbaiki strategi dan taktik dalam memerangi corona. Mengingat begitu dahsyatnya ancaman wabah, pemerintah tak bisa lagi berlagak santai atau sibuk menutupi informasi, dengan dalih mencegah kepanikan. Masyarakat bukanlah obyek untuk dibohongi, melainkan subyek yang perlu dimintai dukungan dan solidaritasnya.
