Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemunduran Demokrasi Negeri Jiran

image-profil

image-gnews
Orang-orang melewati poster Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan politisi Anwar Ibrahim, selama kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia 16 Mei 2018. [REUTERS / Lai Seng Sin]
Orang-orang melewati poster Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan politisi Anwar Ibrahim, selama kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia 16 Mei 2018. [REUTERS / Lai Seng Sin]
Iklan

Ahmad Sahidah
Dosen Program Pascasarjana Universitas Nurul Jadid Paiton, Jawa Timur

Hanya dalam hitungan hari setelah Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad duduk semeja untuk menegaskan bahwa transisi kepemimpinan akan berlangsung setelah sidang Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November 2020, koalisi Pakatan Harapan tumbang. Azmin Ali, mantan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), hengkang dari kubu Pakatan. Tak lama kemudian, Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia, keluar juga.

Tun M sebutan akrab Mahathir Mohammad yang semula dianggap sebagai otak di balik kemelut, ternyata juga menjadi korban dari kehendak Muhyiddin dan Azmin untuk membentuk pemerintahan baru dengan mengajak Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) untuk bergabung dalam kerajaan (baca=pemerintahan) yang menempatkan Melayu Islam sebagai kekuatan utama. Isu yang selalu diembuskan oleh kelompok tersebut adalah dominasi politik Partai Aksi Demokratik (DAP), yang berada di bawah kendali kaum Tionghoa, telah menyandera Pakatan.

Pada awalnya, ada tiga kubu yang sama-sama berhak untuk didengar oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agoeng Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mengakhiri perebutan kekuasaan, yaitu Anwar Ibrahim, Tun M, dan UMNO-PAS, yang menyebut dirinya sebagai Mufakat Nasional. Mengingat ketiganya tidak mempunyai kursi mayoritas, akhirnya Istana memanggil satu per satu anggota parlemen untuk dimintai tanggapannya mengenai sosok yang layak untuk menjadi orang nomor satu di negeri itu.

Setelah Raja menetapkan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri dengan pertimbangan sebagai wakil rakyat yang mungkin mendapat suara mayoritas, keadaan mereda. Namun penetapan ini menyatukan Anwar dan Mahathir kembali dengan menyodorkan bahwa Pakatan Harapan kembali mendapatkan dukungan 114 suaradari suara minimal 112dari 222 kursi untuk menduduki Putrajaya. Namun keputusan tidak bisa dibatalkan. Muhyiddin telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia kedelapan.

Meskipun secara resmi pemerintahan baru terbentuk, Pakatan Harapan tidak berdiam diri. Bagaimana bisa partai yang kalah dalam pemilihan umum 2018 membentuk pemerintahan? Lebih aneh lagi, Mahathir, yang menjadi Ketua Partai Bersatu, didepak dari partainya sendiri oleh Muhyiddin.

Namun rekam jejak tidak bisa dihapus. Perikatan Nasional, yang menggantikan Pakatan Harapan, didorong oleh dua partai besar yang berdasarkan etnis, UMNO; dan agama, PAS. Ketika Anwar Ibrahim dipandang berhak untuk menduduki kursi perdana menteri, mengingat dia mengantongi suara lebih besar dari kubu Mahathir dan UMNO-PAS, portal PAS, Harakah Daily, menurunkan berita bahwa pemerintahan Anwar dikuasai oleh non-muslim. Ini memang tidak bisa dinafikan karena banyak anggota parlemen DAP dan PKR yang tidak beragama Islam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, UMNO sering kali menyuarakan dominasi Tionghoa dalam pemerintahan Pakatan Harapan. Beberapa kontroversi yang sering diangkat ke permukaan adalah keinginan ijazah sekolah-sekolah Tionghoa diakui sehingga bisa mendaftar di perguruan tinggi lokal. DAP sebagai partai komponen PH tentu berjuang untuk memenuhi janji politiknya. Namun UMNO melihatnya sebagai tindakan chauvinisme karena dalam sebuah negara hanya ada satu sistem pendidikan yang seharusnya diterapkan.

Jelas, betapa pun Muhyiddin menegaskan bahwa pemerintahannya akan berdiri di atas semua golongan, kekuasaannya ditopang oleh sentimen agama dan etnis. Malah, secara moral, dukungan ini juga diperoleh dari wakil rakyat yang masih menjalani sidang pengadilan karena skandal rasuah sehingga legitimasi etisnya tidak kokoh. Jika tokoh-tokoh politik itu nanti diputuskan bersalah, jelas secara otomatis suara yang mereka kantongi akan berkurang. Dengan selisih tipis, Muhyiddin bisa dengan mudah dilengserkan.

Sebelumnya, Anwar Ibrahim, pemimpin PKR, ditawarkan untuk mendapatkan dukungan dari UMNO dengan syarat meninggalkan DAP. Tentu hal itu akan membuat Anwar mengkhianati rekan-rekannya yang sejak era reformasi telah mendampinginya dalam membentuk Pakatan Rakyat, yang kemudian menjadi Pakatan Harapan setelah PAS memilih bercerai. Sikap Anwar yang tidak mau menerima pinangan ini jelas menunjukkan konsistensinya bahwa politik kekuasaan itu tidak menghalalkan segala cara.

Dari modal inilah, Anwar Ibrahim sejatinya tetap berpeluang untuk bermain di gelanggang. Jelas, kursi DAP yang paling besar dan dukungan Tionghoa akan senantiasa berada di pihak Anwar. Mengingat Partai Bersatu terpecah dua, kubu Mahathir dan Muhyiddin, maka enam wakil rakyat yang berada di pihak Mahathir tentu akan menimbang bahwa partai berlogo kembang sepatu ini tak lagi bisa diharapkan menjadi kendaraan politik.

Pilihan selanjutnya untuk melawan Perikatan Nasional adalah menunggu sidang rakyat yang akan digelar pada 18 Mei nanti. Jika digelar, usulan mosi tidak percaya bisa muncul dan akan menguji apakah Muhyiddin betul-betul mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota dewan. Bila mendapat sokongan penuh, Muhyiddin akan memegang tampuk kekuasaan hingga 2023. Bila tidak, koalisi baru mungkin harus dibentuk atau Raja memutuskan menggelar pemilihan umum untuk mengakhiri krisis politik di Negeri Jiran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024