Lindungi Hak Jemaah Ahmadiyah

Tempo.co

Editorial

Penyerangan, perusakan rumah dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah Lombok Timur. twitter.com

Gara-gara pemerintah tak pernah tegas terhadap kelompok intoleran, pelanggaran atas hak kelompok minoritas terus berulang. Terakhir, yang menjadi korban tirani mayoritas itu adalah jemaah Ahmadiyah Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat.

Alih-alih melindungi hak jemaah Ahmadiyah, aparat keamanan di Sukabumi malah mendiskriminasi mereka. Polisi dan tentara setempat menyegel Masjid Al-Furqon yang sedang diperbaiki jemaah Ahmadiyah sejak 19 Februari lalu. Masjid yang dibakar pada 2008 itu diperbaiki karena jemaah Ahmadiyah hendak menggunakannya untuk beribadah pada Ramadan nanti. Kini warga Ahmadiyah itu sedang memperjuangkan hak melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Aparat berdalih, bila renovasi berlanjut, jemaah Ahmadiyah akan kembali diserang oleh warga sekitar. Hal ini merupakan pola lama dalam pembiaran atas intoleransi. Aparat pemerintah sering melarang kegiatan kelompok minoritas dengan dalih mencegah serangan dari kelompok mayoritas atau memelihara harmoni sosial.

Ini jelas-jelas penghinaan atas logika, sekaligus pengabaian kewajiban aparat negara. Penyegelan Masjid Al-Furqon sudah pasti melanggar hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ancaman serangan kelompok mayoritas belum tentu terjadi. Kalaupun ancaman itu benar adanya, aparat negara seharusnya menangkal mereka yang hendak berbuat huru-hara, bukan malah mengorbankan hak konstitusional warga Ahmadiyah.

Dalam banyak kasus, bara konflik juga tak kunjung padam karena pemerintah pusat sering lepas tangan. Merespons kasus Parakansalak, alih-alih turun tangan, Kementerian Agama malah meminta Forum Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Sukabumi menyelesaikan diskriminasi atas jemaah Ahmadiyah.

Tentu saja pemerintah daerah dan organisasi yang mereka ciptakan berkewajiban mengusahakan perdamaian antara kelompok Ahmadiyah dan kelompok lain yang menolak mereka. Namun Kementerian Agama seharusnya belajar dari pengalaman pada konflik sebelumnya. Pemerintah dan organisasi di daerah kerap tak berjarak dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Ketika konflik melibatkan kelompok mayoritas-minoritas, pemerintah dan organisasi di daerah biasanya lebih condong pada kelompok mayoritas. Itu artinya pelanggaran atas hak kelompok minoritas bisa terus terjadi.

Pemerintah pusat sudah seharusnya bertanggung jawab atas persekusi yang terus menimpa jemaah Ahmadiyah. Sebab, hal itu tak terlepas dari kebijakan pusat, yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Keputusan yang melarang jemaah Ahmadiyah menyiarkan dan menjalankan keyakinan mereka secara terbuka itu kerap menjadi dalih kelompok intoleran untuk melakukan persekusi.

Agar diskriminasi dan persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah tak berulang, pemerintah harus mencabut surat keputusan bersama tahun 2008 itu. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menindak tegas kelompok intoleran yang melanggar hak konstitusional warga Ahmadiyah. Ketegasan pemerintah dalam menjamin hak kaum minoritas merupakan prasyarat utama agar keragaman di negeri ini tetap terjaga.

 





Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan

1 hari lalu

Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan

Pemerintah berencana membuat BPSJ Kesehatan khusus orang kaya. Solusi pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat.


Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

6 hari lalu

Prioritas Kerja dan Energi Baru Komnas HAM

Komnas HAM periode 2022-2027 telah melaksanakan sidang paripurna yang menghasilkan keputusan struktur kepemimpinan dan sembilan prioritas kerja untuk enam bulan kedepan.


Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

8 hari lalu

Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual

Menangani pelecehan seksual tak cukup dengan pidana, terutama di sekolah. Trauma pelecehan seksual di usia belia bukan perkara remeh.


Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

14 hari lalu

Catatan untuk KTT G20: Perubahan Sistem, Bukan Substitusi Energi

Peningkatan permintaan dan penjualan EV telah memicu penambangan besar-besaran nikel, kobalt, lithium, mangan dan bahan baku materai listrik lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia.


Jalan Mundur Transportasi Jakarta

15 hari lalu

Jalan Mundur Transportasi Jakarta

Sesat pikir yang sama, atau juga karena kepentingan politik jangka pendek, menyebabkan upaya mendorong penduduk Jakarta menggunakan sepeda menjadi mandek.


Kisruh Boyongan ke TV Digital

22 hari lalu

Kisruh Boyongan ke TV Digital

Selama ini, siaran TV analog didominasi oleh para konglomerat. Selama bertahun-tahun, frekuensi spektrum 700 megahertz (MHz) dikuasai 14 stasiun televisi nasional.


23 hari lalu


Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

27 hari lalu

Belajar dari Kasus Brigadir J dan Stadion Kanjuruhan: Siapa yang Menanggung Biaya Pemeriksaan Forensik?

Kasus Brigadir J dan Tragedi Kanjuruhan menggambarkan bahwa praktik kedokteran forensik belum sepenuhnya menjadi bagian sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sudah ada aturan, namun masih ada yang sumir.


Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

29 hari lalu

Salah Kaprah Sanksi Pengganti Tilang Manual

Sanksi sosial seperti membaca Alquran sebagai pengganti tilang manual tidak perlu. Polisi sebaiknya fokus ke edukasi dan sosialisasi penerapan tilang elektronik


Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

34 hari lalu

Pemerintah Gagal Lindungi Ginjal Anak

Meluasnya gagal ginjal akut pada anak karena Kemenkes dan BPOM tidak sigap dalam mencegah obat sirop berbahaya beredar di masyarakat.