Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lindungi Hak Jemaah Ahmadiyah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Penyerangan, perusakan rumah dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah Lombok Timur. twitter.com
Penyerangan, perusakan rumah dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah Lombok Timur. twitter.com
Iklan

Gara-gara pemerintah tak pernah tegas terhadap kelompok intoleran, pelanggaran atas hak kelompok minoritas terus berulang. Terakhir, yang menjadi korban tirani mayoritas itu adalah jemaah Ahmadiyah Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat.

Alih-alih melindungi hak jemaah Ahmadiyah, aparat keamanan di Sukabumi malah mendiskriminasi mereka. Polisi dan tentara setempat menyegel Masjid Al-Furqon yang sedang diperbaiki jemaah Ahmadiyah sejak 19 Februari lalu. Masjid yang dibakar pada 2008 itu diperbaiki karena jemaah Ahmadiyah hendak menggunakannya untuk beribadah pada Ramadan nanti. Kini warga Ahmadiyah itu sedang memperjuangkan hak melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Aparat berdalih, bila renovasi berlanjut, jemaah Ahmadiyah akan kembali diserang oleh warga sekitar. Hal ini merupakan pola lama dalam pembiaran atas intoleransi. Aparat pemerintah sering melarang kegiatan kelompok minoritas dengan dalih mencegah serangan dari kelompok mayoritas atau memelihara harmoni sosial.

Ini jelas-jelas penghinaan atas logika, sekaligus pengabaian kewajiban aparat negara. Penyegelan Masjid Al-Furqon sudah pasti melanggar hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ancaman serangan kelompok mayoritas belum tentu terjadi. Kalaupun ancaman itu benar adanya, aparat negara seharusnya menangkal mereka yang hendak berbuat huru-hara, bukan malah mengorbankan hak konstitusional warga Ahmadiyah.

Dalam banyak kasus, bara konflik juga tak kunjung padam karena pemerintah pusat sering lepas tangan. Merespons kasus Parakansalak, alih-alih turun tangan, Kementerian Agama malah meminta Forum Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Sukabumi menyelesaikan diskriminasi atas jemaah Ahmadiyah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu saja pemerintah daerah dan organisasi yang mereka ciptakan berkewajiban mengusahakan perdamaian antara kelompok Ahmadiyah dan kelompok lain yang menolak mereka. Namun Kementerian Agama seharusnya belajar dari pengalaman pada konflik sebelumnya. Pemerintah dan organisasi di daerah kerap tak berjarak dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Ketika konflik melibatkan kelompok mayoritas-minoritas, pemerintah dan organisasi di daerah biasanya lebih condong pada kelompok mayoritas. Itu artinya pelanggaran atas hak kelompok minoritas bisa terus terjadi.

Pemerintah pusat sudah seharusnya bertanggung jawab atas persekusi yang terus menimpa jemaah Ahmadiyah. Sebab, hal itu tak terlepas dari kebijakan pusat, yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Keputusan yang melarang jemaah Ahmadiyah menyiarkan dan menjalankan keyakinan mereka secara terbuka itu kerap menjadi dalih kelompok intoleran untuk melakukan persekusi.

Agar diskriminasi dan persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah tak berulang, pemerintah harus mencabut surat keputusan bersama tahun 2008 itu. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menindak tegas kelompok intoleran yang melanggar hak konstitusional warga Ahmadiyah. Ketegasan pemerintah dalam menjamin hak kaum minoritas merupakan prasyarat utama agar keragaman di negeri ini tetap terjaga.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024