Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Panik Hadapi Corona

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga memeriksakan kesehatannya di Pos Pemantauan Virus Corona RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Selasa 3 Maret 2020. Menurut Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSPI Sulianti Saroso Tiursani Idawati, pos yang dibuka 24 jam gratis dan mulai dibuka pada minggu ketiga Januari itu mengalami peningkatan empat kali lipat pascapresiden mengumumkan dua orang positif Corona di Indonesia. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Warga memeriksakan kesehatannya di Pos Pemantauan Virus Corona RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Selasa 3 Maret 2020. Menurut Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSPI Sulianti Saroso Tiursani Idawati, pos yang dibuka 24 jam gratis dan mulai dibuka pada minggu ketiga Januari itu mengalami peningkatan empat kali lipat pascapresiden mengumumkan dua orang positif Corona di Indonesia. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

Kepanikan banyak orang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, Senin lalu, positif terinfeksi virus corona, seharusnya tak terjadi. Aksi borong bahan makanan, masker, serta cairan disinfektan pembersih tangan di supermarket dan apotek, dalam dua hari terakhir, juga seharusnya diantisipasi. Semua itu bisa dicegah jika strategi komunikasi publik pemerintah lebih baik.

Faktanya, pengumuman Presiden Jokowi memang mengagetkan banyak kalangan. Soalnya, sampai pekan lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto masih terus membantah ada pasien virus corona di Indonesia. Sikap Terawan ini membuat World Health Organization (WHO) sampai harus mengingatkan pemerintah Indonesia agar meningkatkan pemantauan kesehatan warganya.

Sejak virus flu ini pertama kali berjangkit di Wuhan, Cina, pada September 2019, sudah ada 91 ribu orang di 64 negara yang terkena virus ini. Setidaknya 3.000 lebih orang di antaranya kemudian meninggal. Karena itu, meski tak boleh panik, pemerintah sebaiknya juga tidak meremehkan serangan virus corona ini.

Sayangnya, kini justru ada kesan bahwa pemerintah menggampangkan penanganan masalah pelik ini. Dalam dua pekan terakhir, banyak pejabat membuat pernyataan-pernyataan yang terkesan menganggap enteng wabah virus corona. Dari Menteri Terawan sampai Wakil Presiden Ma’ruf Amin sama-sama menawarkan solusi berdasarkan doa dan ibadah semata.

Ada juga pejabat lain yang menyatakan Indonesia bebas dari virus ini karena cuacanya yang tropis. Pernyataan-pernyataan menggelikan itu disusul dengan kebijakan membuka pintu-pintu wisata lewat diskon tiket penerbangan dan anggaran untuk buzzer (pendengung) guna menarik sebanyak mungkin turis. Ini justru membuat kepanikan warga makin menjadi.

Bahasa nonverbal Presiden Jokowi ketika mengumumkan kasus pasien positif virus corona juga tidak banyak membantu. Sambil duduk santai di sofa Istana Negara, bersebelahan dengan Menteri Terawan yang terus tersenyum, pengumuman Jokowi malah menguatkan kesan pemerintah tak serius menangani wabah corona.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain memperbaiki komunikasi publik yang terbukti tak efektif, pemerintah perlu terus mensosialisasi langkah-langkah antisipasi wabah ini. Semua pihak hendaknya menghentikan narasi-narasi tak perlu yang mengesankan kesombongan menghadapi wabah. Presiden harus berani menghentikan kebijakan yang terkesan lebih melindungi ekonomi ketimbang keselamatan publik.

Menteri Kesehatan sudah menegaskan cara kerja virus corona dan tingkat kematian pasien yang rendah. Namun cara Terawan memberi penjelasan kepada publik jelas perlu diperbaiki. Dia harus menekankan kesiagaan rumah sakit, kampanye pencegahan yang efektif, dan kolaborasi dengan pusat-pusat penelitian untuk menemukan vaksin serta pengobatan yang akurat dan efektif.

Pernyataan Terawan bahwa flu corona toh bisa sembuh dengan sendirinya adalah contoh narasi yang tidak tepat, karena menunjukkan antisipasi yang tak ilmiah. Langkah menghadapi wabah dengan komunikasi yang buruk dan mementingkan citra baik menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap menanganinya.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 4 maret 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

18 jam lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

21 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


23 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

29 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

33 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

48 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

49 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.