Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Langsung dan Iklim Usaha

image-profil

image-gnews
Pilkada Langsung dan Iklim Usaha
Pilkada Langsung dan Iklim Usaha
Iklan

Edbert Gani Suryahudaya
Peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Pemerintah dan partai politik menunjukkan sinyal bahwa mereka ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung untuk sejumlah daerah dengan indikator tertentu. Mereka menyebutnya sebagai pemilihan kepala daerah asimetris. Sayangnya, alasan yang dikeluarkan hanya sebatas biaya yang tinggi tanpa menyentuh pelayanan publik sebagai hilir dari sebuah sistem politik.

Pendukung pilkada asimetris berargumentasi bahwa praktik ini sesungguhnya telah berjalan di Indonesia. Jakarta dan Yogyakarta dijadikan contoh daerah yang telah melaksanakannya. Sayangnya, alasan ini bermasalah. Jakarta adalah kota yang memiliki kekhususan di bawah aturan perundangan karena menjadi ibu kota negara. Wali kota di Jakarta hanya bersifat administratif dan tidak memiliki otonomi layaknya daerah lain. Karena itulah pemilihannya dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Gubernur DKI. Begitu juga Yogyakarta, yang memiliki kekhususan sebagai wilayah kesultanan.

Menjadikan Jakarta atau Yogyakarta sebagai indikator tidaklah tepat. Kekhususan ini tidak bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Apabila dipaksakan, ia akan menghasilkan dampak politik besar karena daerah-daerah lain akan menuntut kekhususan mereka sendiri. Masalah ini bisa mengguncang stabilitas nasional dan rawan konflik antar-daerahhal yang justru ingin dihindari sejak awal.

Penentuan bahwa sebuah daerah lebih layak untuk menyelenggarakan pilkada langsung dibanding yang lain juga memiliki argumentasi yang lemah. Tingkat ekonomi yang tinggi di satu daerah tidak bisa mewakili kelebihan masyarakatnya dalam memilih pemimpin.

Di balik alasan-alasan itu, tampaknya alasan ekonomi-politik lebih berperan. Selama ini pemerintah pusat cukup kesulitan karena tidak selarasnya regulasi pusat dan daerah, terutama yang menyangkut dunia usaha. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah.

Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa pilkada tidak langsung bisa menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Mengubah pilkada menjadi tidak langsung akan mentransfer jual-beli kebijakan daerah menjadi milik partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja. Pilkada tidak langsung akan menghilangkan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang dimungkinkan oleh sistem yang ada sekarang. Poin terpenting ada pada konteks penganggaran daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perlu dicermati pula bahwa tiap partai pun sering kali tidak memiliki kesamaan pandangan di level daerah dan nasional. Koalisi partai di level nasional sering tidak termanifestasi di daerah.

Kuncinya ada pada konsistensi dalam sistem demokratis dan keseriusan dalam penegakan hukum. Sistem politik demokratis, apabila diadaptasi secara substansial dan mengakar di masyarakat, akan menjamin kredibilitas kebijakan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem yang sentralistis dan terlebih lagi despotis. Ini terjadi karena adanya kepastian dalam transisi kekuasaan yang reguler serta perlindungan terhadap hak kepemilikan dalam sistem demokrasi. Pengambilan keputusan dalam sistem yang demokratis memang memakan waktu, tapi hasilnya akan lebih tahan lama. Kontrol dari masyarakat dan peradilan yang bisa dipercaya oleh publik adalah aspek yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut.

Hal yang lebih mendesak untuk dievaluasi bukanlah sistem pemilihan di daerah, melainkan bagaimana pemerintah yang terbentuk dapat memenuhi pelayanan publik secara maksimal. Contohnya, salah satu tantangan selama ini ada pada keberlanjutan pembangunan di tiap daerah dengan kepala daerah yang silih berganti.

Dalam sebuah studi mendalam yang CSIS lakukan di beberapa kota dan kabupaten ditemukan bahwa keberlanjutan sebuah program kebijakan banyak ditunjang oleh stabilitas politik. Partai politik memiliki peran besar dalam merekrut kepala daerah dan mengawal keselarasan pembangunan yang dilakukan kader mereka. Setiap pemimpin yang baru terpilih selalu terpancing untuk membuat program baru dan menghilangkan program pemimpin sebelumnya untuk menciptakan peninggalan politiknya sendiri.

Salah satu akibatnya, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang didasari oleh visi-misi kepala daerah, kerap tidak sesuai dengan desain tata ruang kota yang sudah ada sebelum ia memimpin. Hubungan antara perencanaan spasial dan perencanaan pembangunan sering menjadi tidak selaras. Satu solusi yang mungkin bisa didiskusikan ialah pembentukan semacam dewan kota atau kabupaten yang mengawasi kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang, terutama untuk memenuhi target pembangunan yang berkelanjutan.

Terlepas dari banyaknya kekurangan, pilkada langsung telah menjadi sarana lahirnya pemimpin-pemimpin inovatif di daerah, bahkan nasional. Contoh nyatanya adalah Jokowi, presiden berlatar belakang sipil pertama yang memulai karier politiknya sebagai kepala daerah. Semua itu dimungkinkan karena adanya pilkada sebagai ajang bertarungnya gagasan dan rekam jejak. Kemajuan ini jangan sampai diruntuhkan hanya untuk kepentingan pragmatis jangka pendek.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024