Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rugi Berlipat Kereta Cepat

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pekerja menyelesaikan pembangunan stasiun dan depo kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegal Luar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Ahad, 23 Februari 2020. ANTARA/M Agung Rajasa
Pekerja menyelesaikan pembangunan stasiun dan depo kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegal Luar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Ahad, 23 Februari 2020. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

INILAH hasilnya jika pembangunan infrastruktur hanya untuk gagah-gagahan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kian terang bakal menjadi contoh buruknya dampak dari keputusan pemerintah yang ambisius. Masalah lingkungan yang kini timbul akibat proyek senilai Rp 66,75 triliun itu bukan tak mungkin menjadi bencana ekonomi di masa mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai kemarin menghentikan sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selama dua pekan ke depan. Pekerjaan konstruksi proyek ini dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas jalan tol Jakarta-Cikampek, jalan tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi), dan jalan non-tol di sekitar proyek.

Ulah kontraktor menumpuk material di bahu jalan juga dinilai mengganggu fungsi drainase di sekitar lokasi proyek. Di sisi lain, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai penggarap dinilai terlambat membangun drainase yang terputus akibat kegiatan proyek. Walhasil, banjir meluber hingga ke badan jalan tol pada awal Januari lalu. Kejadian serupa berulang pada akhir Februari lalu, yang memicu kemacetan.

Proyek ini sejak awal memang dipaksakan. Kementerian Perhubungan era Menteri Ignasius Jonan, pada September 2015, mengusulkan agar proyek ini dibatalkan dan diubah menjadi kereta medium yang lebih masuk akal dari segi pengoperasian dan pembiayaan. Jarak Jakarta-Bandung yang hanya 150 kilometer bakal membuat kereta peluru ini tak akan mencapai kecepatan maksimumnya di kisaran 350 kilometer per jam. Apalagi kereta ini harus berhenti di empat stasiun. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, sempat mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo mengabulkan usul tersebut. Tapi Jokowi sendiri yang di kemudian hari menegaskan bahwa proyek kereta cepat dilanjutkan.

Dampak inkonsistensi itu berlanjut dalam hal pembiayaan. Sudah tepat pemerintah memutuskan tak adanya duit negara (APBN) untuk mendanai proyek ini. Tapi keputusan untuk mengurangi risiko keuangan negara itu tak efektif lantaran pemerintah menugasi empat badan usaha milik negara, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk terlibat dalam proyek mercusuar ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengantongi 60 persen saham KCIC, keempat perusahaan pelat merah itu tetap harus merogoh kocek untuk modal konsorsium yang akan menutup 25 persen kebutuhan investasi proyek. Wijaya Karya, misalnya, harus berutang kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation untuk memenuhi kewajiban ini. PT KAI dan PTPN VIII belakangan juga harus menyetor dana tunaiberubah dari rencana awal menyumbang lahan. Bebannya tak berhenti di situ. Bersama konsorsium Cina yang menguasai 40 persen saham KCIC, China Railway Corporation, mereka juga harus gotong royong menanggung utang senilai Rp 49,85 triliun, belum termasuk bunga, dari China Development Bank.

Gunungan utang BUMN itu pada akhirnya bisa membebani negara jika pembangunan kereta cepat ini berantakan. Lagi pula, kalaupun kelar, tak ada jaminan proyek ini kelak bakal untung. Jika benar-benar buntung, sungguh celaka negeri ini. Gara-gara proyek ini pula, ratusan hektare kawasan pertanian yang membentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terpaksa beralih fungsi.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 3 maret 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.