Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Efek Domino Impor Daging Kerbau

image-profil

image-gnews
Puluhan kerbau rawa lalu lalang di rawa Desa Rambutan. Setiap warga di desa ini pun hampir semuanya memiliki peliharaan kerbau rawa, total kerbau rawa di desa ini mencapai ribuan ekor. TEMPO/Ahmad Supard
Puluhan kerbau rawa lalu lalang di rawa Desa Rambutan. Setiap warga di desa ini pun hampir semuanya memiliki peliharaan kerbau rawa, total kerbau rawa di desa ini mencapai ribuan ekor. TEMPO/Ahmad Supard
Iklan

Khudori
Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Kebijakan impor daging kerbau perlu dievaluasi. Impor daging kerbau diinisiasi pertama kali pada 2016. Pemicunya adalah harga daging sapi yang tinggi menjelang dan saat Ramadan. Saat itu, harga daging sapi bertengger di angka Rp 120 ribu per kilogram. Daging kerbau dari India yang murah menjadi pilihan, terutama untuk memenuhi target harga daging sapi yang diminta Presiden Jokowi, yakni Rp 80 ribu per kg.

Tahun ini, pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, akan mengimpor sapi bakalan 550 ribu ekor dan daging kerbau 60 ribu ton. Impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging 600 ribu ton pada tahun ini. Jumlah ini belum final. Yang mengejutkan, pada saat India memutuskan membeli banyak minyak sawit Indonesia setelah cekcok dengan Malaysia (Reuters, 2020), Indonesia berkomitmen melipatgandakan kuota impor daging kerbau tahunan menjadi 200 ribu ton.

India merupakan eksportir terbesar kedua daging kerbau dengan lebih dari 20 persen pangsa pasar dunia untuk 65 negara tujuan ekspor. Vietnam dan Malaysia, yang keduanya tertular penyakit mulut dan kuku (PMK), merupakan dua importir terbesar daging kerbau India dengan 52 persen pangsa pasar. India memiliki sumber daya ternak luar biasa: 199 juta ekor sapi dan 108 juta ekor kerbau. Tapi PMK membuat negara itu tidak bisa optimal meraih nilai lebih dalam perdagangan internasional (Naipospos, 2016).

Indonesia yang bebas PMK sampai saat ini masih harus berjuang meningkatkan populasi sapi, terutama jumlah sapi indukan, dan produksi daging untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat. Sejumlah kebijakan telah dibuat, seperti membuka impor jeroan sapi dan kewajiban memasukkan indukan 5 persen dari setiap impor sapi bakalan.

Namun pelbagai upaya itu belum mendekatkan Indonesia pada pencapaian swasembada daging sapi. Bahkan ada kecenderungan ketergantungan impor justru semakin tinggi. Pada 2016 dan 2017, porsi impor daging sapi dan kerbau mencapai 35,84 persen, naik menjadi 39,44 persen pada 2018, dan turun lagi menjadi 37,65 persen pada 2019 (Andri Hanindyo, 2019).

Jauh-jauh hari, Indonesia menargetkan swasembada daging sapi. Saat tanda-tanda itu tidak tercapai, target swasembada diundurkan. Ini terjadi berulang-ulang, seperti sesuatu yang lazim. Kebutuhan untuk mengkaji ulang impor daging kerbau dari India menjadi amat mendesak di tengah tetap tingginya porsi impor. Hal yang tidak banyak disadari, impor daging kerbau dari India sebenarnya memiliki efek domino yang buruk dan berpotensi akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita swasembada daging sapi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, impor daging kerbau melenceng dari tujuan semula: dari pendorong penurunan harga daging sapi menjadi penopang utama pasokan. Ini bisa dilihat dari porsi impor daging kerbau yang terus naik setiap tahun berturut-turut selama 2016-1019, dari 39 ribu ton, 54 ribu ton, 79 ribu ton, hingga 80 ribu ton. Ini terjadi barangkali karena daging kerbau terbukti gagal menjadi faktor pendorong turunnya harga daging sapi. Harga daging sapi masih tetap bertahan tinggi karena ongkos produksi tak mungkin ditekan. Ironisnya, harga daging kerbau pun terkerek di atas Rp 80 ribu per kg.

Kedua, terpukulnya mata rantai industri daging sapi. Hal ini ditandai oleh lebih dari 14 perusahaan penggemukan sapi yang bangkrut (Tawaf, 2019). Bukan mustahil, satu per satu dari 30 industri sapi potong sisanya bakal menyusul. Padahal industri ini menyumbang triliunan rupiah selama puluhan tahun dalam pembangunan peternakan rakyat perdesaan. Riset "Pasar Daging Sapi dan Daging Kerbau 2017 di Jabodetabek" (APDI, 2017) menemukan penurunan kinerja pemotongan sapi rata-rata 47 persen sejak ada daging kerbau beku. Kondisi ini memang bukan semata-mata karena impor daging kerbau dari India, melainkan juga pelbagai kebijakan yang kontraproduktif.

Harga daging kerbau India yang murah, yang kurang dari setengah harga daging sapi Australia, membuat produk daging sapi domestik sulit bersaing. Dampak buruk impor daging kerbau dari India sudah dialami Filipina dan Malaysia. Dari 220 peternakan sapi potong teregistrasi di Filipina pada awal 1990-an, saat ini tinggal tujuh peternakan. Pada awal 1990-an, Sabah, Malaysia, yang biasa menyembelih sapi tiap tiga pekan, berhenti begitu saja dengan masuknya daging India (Naipospos, 2016).

Ketiga, ancaman perubahan status bebas PMK Indonesia. Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan memang membolehkan impor dari suatu zona bebas PMK di negara yang belum bebas PMK, seperti India dan Brasil. Namun aturan ini menegasikan pentingnya kaidah keamanan maksimum. Jika PMK kembali berjangkit, kerugiannya tak ternilai. Kerugian ekonomi Indonesia menangani PMK selama 100 tahun (1887-1986), menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2002), mencapai US$ 1,66 miliar.

Agar tidak berdampak buruk, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, daging kerbau impor hanya dijual di pasar modern. Tanpa jaminan itu, harga daging sapi lokal yang hampir dua kali lipat dari kerbau akan terjun bebas. Kedua, memastikan tidak ada pengoplosan, yang diduga marak terjadi di pasar-pasar tradisional.

Ketiga, pemberian insentif kepada peternak, baik subsidi pakan, sapi lahir, maupun permodalan berbunga rendah. Tanpa memperbesar jumlah sapi indukan, sebaiknya Indonesia membuang jauh-jauh cita-cita swasembada daging.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.