Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalur Internet Kosong Pulau Burung

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Palapa Ring (BAKTI)
Ilustrasi Palapa Ring (BAKTI)
Iklan

PROYEK ini tidak berjalan seperti yang digembar-gemborkan: Palapa Ring. Diberi nama seperti sumpah Patih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, untuk menyatukan Nusantara, pembangunan 12 ribu kilometer serat optik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu diklaim bakal menghubungkan Internet semua kabupaten/kota di Indonesia. Kenyataannya, "Sumpah Palapa" belum menaklukkan sebagian besar wilayah di Papua dan Papua Barat.

Empat bulan telah lewat sejak Palapa Ring Timur-porsi terakhir dari proyek yang dimulai pada 2016 ini-rampung. Saat meresmikannya pada pertengahan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan setiap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses Internet. Jokowi menyebut proyek ini dengan istilah "Tol Langit". Toh, di kebanyakan daerah di Papua dan Papua Barat, yang tersedia hanyalah bentangan serat optik tanpa sambungan Internet. Ibaratnya, pemerintah hanya menyediakan rel tanpa kereta.

Tidak ada operator telekomunikasi yang tertarik menyediakan layanan di luar kota-kota besar di sana. Sebab, mereka perlu membayar sewa ke PT Telkom sebagai pemilik jalur koneksi. Hitung-hitungan mereka menyatakan bakal merugi jika memaksakan diri beroperasi di wilayah yang pengguna Internetnya tidak sampai 3 juta orang dan tersebar di 786 ribu kilometer persegi itu. Bandingkan, misalnya, dengan Maluku dan Maluku Utara, yang dihuni 1,8 juta warganet dan terkonsentrasi di 78 ribu kilometer persegi daratan.

Menunggu datang permintaan atau menyediakan penawaran di wilayah berpenduduk kecil memang ibarat ayam dan telur. Pemerintah memilih membangun infrastruktur meski penggunanya masih minim. Negara membangun proyek Rp 7,71 triliun-Rp 5,13 triliun di antaranya untuk Palapa Ring Timur-itu dari dana universal service obligation (USO) operator telekomunikasi. Namun, untuk membuat prasarana tersebut berfungsi, masih ada satu langkah yang di luar perhitungan pemerintah, yaitu peran operator. Melepas fungsi tersebut ke mekanisme pasar sama dengan menjadikan Tol Langit melayang-layang tanpa makna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dampaknya sudah dirasakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Alih-alih menikmati teknologi seperti janji Jokowi, mereka kesusahan. Untuk mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri, yang wajib dilakukan secara online, misalnya, mereka harus berduyun-duyun meninggalkan distrik ke kota besar, seperti Sorong. Sekolah-sekolah mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa server supaya bisa terhubung dengan Internet via satelit untuk menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Sedangkan pemerintah daerah kelimpungan saat Kementerian Dalam Negeri mengajak rapat bulanan lewat telekonferensi. Warga Papua dan Papua Barat justru menjadi korban Tol Langit.

Presiden Jokowi hendaknya tidak memaksakan diri atau bawahannya meresmikan suatu proyek yang belum sepenuhnya rampung. Seremoni Palapa Ring berlangsung enam hari sebelum pelantikannya sebagai presiden periode 2019-2024. Di periode kedua, dia mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika dari Rudiantara ke Johnny G. Plate. Ia semestinya memastikan jaringan yang telah terbangun tidak sia-sia.

Ada sejumlah opsi untuk memenuhi janji Jokowi. Pertama, mendorong Telkom menyediakan layanan hingga kabupaten dan kota. Badan usaha milik negara ini memang hampir pasti merugi-seperti Pertamina yang tertekan kebijakan bahan bakar minyak satu harga. Kedua, pemerintah mengisi jaringan kosong tersebut, sehingga operator yang ingin menyewa jalur koneksi berhubungan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kementerian Komunikasi dan meninggalkan mekanisme bisnis. Mahal, tapi itulah harga yang harus dibayar untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan tanggung-tanggung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.