Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Urus Banjir Jakarta

Oleh

image-gnews
SEJUMLAH wilayah di Jakarta kembali direndam banjir, kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyebutkan 10,74 persen dari seluruh rukun warga Ibu Kota terkena dampak musibah tersebut.
SEJUMLAH wilayah di Jakarta kembali direndam banjir, kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyebutkan 10,74 persen dari seluruh rukun warga Ibu Kota terkena dampak musibah tersebut.
Iklan

Banjir di Jakarta bukan perkara baru. Perubahan iklim memang membuat derasnya curah hujan jadi di luar kebiasaan dan bencana air bah di Ibu Kota menjadi-jadi. Tapi itu bukan berarti banjir tak bisa diantisipasi dan dikelola. Minimal, kedatangannya harus diprediksi, penanganan korbannya terorganisasi, dan surutnya bisa dipercepat.

Manajemen pengelolaan banjir inilah yang menjadi tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai kepala daerah, dia harus bisa menunjukkan langkah-langkah penanganan banjir yang terencana, terpadu, dan efektif. Sayangnya, dua kali banjir besar yang melanda Ibu Kota dalam dua bulan pertama 2020 menunjukkan kinerja Anies yang kurang optimal.

Jangan dulu berburuk sangka dan mengaitkan penilaian miring ini pada soal politik. Sejumlah kalangan memang menjagokan Anies menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024. Namun itu bukan berarti kinerjanya sebagai Gubernur Jakarta tak bisa dinilai tanpa embel-embel politik elektoral. Publik wajib mendapat informasi yang jernih dan sahih tentang performa Anies sebagai pemimpin Jakarta.

Apalagi, di atas kertas, manajemen pengelolaan banjir sebenarnya bukan hal yang terlampau rumit. Variabel yang harus dihitung agar banjir tak berdampak besar juga terang-benderang. Pengalaman Jakarta bertahun-tahun sebagai kota langganan banjir membuat rumus penanganannya juga sudah jelas. Sebagai gubernur, tugas Anies tinggal merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program antisipasi banjir di Jakarta.

Karena itu, Anies seharusnya tidak terjebak dalam dikotomi naturalisasi versus normalisasi sungai. Publik juga tak perlu latah mempertentangkan air bah hendak dialirkan ke laut atau dimasukkan ke tanah. Memperdebatkan keduanya tak bakal menyelesaikan masalah dan hanya menarik untuk konsumsi pendengung politik.

Semua konsep penanganan banjir itu sebenarnya bisa berjalan seiring. Di daerah aliran sungai yang memungkinkan, naturalisasi bisa berjalan. Di tengah kota yang lahannya terbatas, tak ada pilihan selain membuat dinding beton di pinggir sungai. Yang justru harus diuji adalah pelaksanaan konsep-konsep itu di lapangan. Di situ peran Anies dinilai.

Pertama, dari sisi politik anggaran. Jika membandingkan angka anggaran penanganan banjir dari tahun ke tahun, tampaknya antisipasi banjir bukan prioritas Anies. Meski tersebar di beberapa pos anggaran, total dana yang dialokasikan untuk pengendalian banjir memang menurun. Pada 2018, total anggaran program pengendalian banjir di dinas sumber daya air dan suku dinas mencapai Rp 3,5 triliun. Tahun ini, jumlahnya menyusut menjadi Rp 2,5 triliun. Padahal serapan anggarannya tahun lalu rata-rata 90 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan dana yang menurun, evaluasi kinerja pompa serta perawatan dan pengadaan pompa baru jadi tak bisa optimal. Setiap kali banjir, selalu ada kabar soal pompa yang tak berfungsi. Hal-hal sepele semacam ini bisa berdampak langsung pada pengendalian banjir di lapangan.

Kedua, soal pelaksanaan program. Ada banyak laporan tentang koordinasi yang tak berjalan. Proyek pelebaran trotoar yang digelar Anies di banyak titik di Jakarta ternyata tak dibarengi dengan pelebaran saluran air. Di beberapa proyek, seperti di Menteng dan sepanjang Jalan Sudirman, saluran air justru menyempit atau tersumbat puing-puing bongkaran trotoar.

Terakhir, soal pelaksanaan program untuk mengantisipasi banjir berikutnya. Selain sedang membangun dua waduk di Ciawi dan Sukamahi, Jawa Barat, pemerintah pusat sebenarnya merencanakan pelebaran 13 sungai di Jakarta dan pembangunan sodetan di Kali Ciliwung. Proyek-proyek ini sekarang mandek karena Gubernur Anies belum berhasil membebaskan lahan di sana.

Penanganan Anies soal pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir ini terasa berbeda dengan caranya menghadapi masalah serupa di proyek moda raya terpadu (MRT). Kita tahu, berkat pendekatan Anies, beberapa pemilik lahan yang berkeras menolak proyek MRT di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, melunak.

Perbaikan manajemen banjir Anies jadi kian mendesak mengingat konflik sosial kini meruncing. Ratusan warga di kampung-kampung yang bersebelahan dengan perumahan Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur, pekan lalu mengamuk di AEON Mall. Mereka menuding pembangunan mal dan perumahan mewah itu membuat kampung mereka tenggelam. Gubernur Anies harus memastikan semua pengembang memenuhi kewajiban membangun fasilitas umum dan sosial.

Tentu mengatasi banjir Jakarta tak bisa dikerjakan Anies sendiri. Presiden Joko Widodo semestinya turun tangan. Pada Maret 2014, Jokowi berujar bahwa dia bisa mengatasi persoalan Jakarta jika terpilih menjadi presiden. Kini saatnya membayar lunas janji itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.