Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilihan Bailout Skandal Jiwasraya

image-profil

image-gnews
Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Bernard Limalaen Krova
Praktisi Asuransi

Kasus Jiwasraya mengingatkan kita akan sandaran utama dari solvabilitas, standar pengukuran kesehatan perusahaan asuransi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 telah mengatur standar solvabilitas minimum 120 persen. Ada tujuh komponen untuk menghitung solvabilitas, di antaranya kegagalan pengelolaan aset, ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan liabilitas, serta perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan yang diperkirakan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai pemegang saham Jiwasraya mewakili pemerintah. Namun peran Kementerian seakan-akan tenggelam. Tidak banyak media atau pengamat menyoroti perannya sebelum era Erick Thohir. Sorotan justru lebih kepada Menteri Erick dan upaya penyelamatan Jiwasraya.

Kementerian BUMN era sebelumnya sudah paham bahwa Jiwasraya mencatat defisit ekuitas Rp 3,2 triliun sejak 2006. Artinya, Jiwasraya tidak sehat. Solusi hanya ada dua: berhenti beroperasi atau melakukan upaya penyehatan. Defisit ekuitas ini pasti telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga penggantinya.

Ada enam langkah penyehatan sebuah perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, yakni restrukturisasi aset dan/atau liabilitas, penambahan modal disetor, pemberian pinjaman subordinasi, peningkatan tarif premi, pengalihan portofolio pertanggungan, dan penggabungan badan usaha. Semua langkah ini dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas, dalam hal ini Badan Pengawas, yang kemudian dilebur ke dalam OJK. Menteri Keuangan, paling lambat sebulan sejak kondisi keuangan tidak sehat, harus mendapat laporan dari OJK.

Pada 2008, Kementerian BUMN mengajukan penambahan modal berupa pinjaman subordinasi atau zero coupon bond senilai Rp 6 triliun, tapi ditolak oleh Menteri Keuangan. Direksi Jiwasraya pada 2009 menempuh model reasuransi demi menopang solvabilitas. Model reasuransi berakhir pada 2013 dan dilanjutkan dengan revaluasi aset, yang mendongkrak nilai aset Jiwasraya dari Rp 208 miliar menjadi Rp 6,3 triliun dengan surplus ekuitas sebesar Rp 1,7 triliun. Bermodal surplus ekuitas di atas kertas ini, otoritas kemudian mengizinkan Jiwasraya menjual produk JP Saving Plan. Namun "penyakit kanker" Jiwasraya sebetulnya sudah pada stadium akhir. Akhirnya, Jiwasraya gagal bayar dan terjebak defisit ekuitas senilai Rp 13,7 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada empat langkah penyelamatan yang telah dilakukan Jiwasraya: reasuransi, revaluasi aset, penambahan modal, dan penjualan JP Saving Plan. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni direksi, dewan komisaris, Kementerian BUMN, OJK, dan Kementerian Keuangan.

Jika merunut perjalanannya, ada lima hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, pemilihan dan penempatan anggota dewan komisaris Jiwasraya oleh Kementerian BUMN hanya "sekadarnya" dan/atau "asal-asalan". Kedua, pemahaman dewan komisaris atas industri asuransi minim dan terbatas. Ketiga, dewan komisaris tidak mampu dan/atau lalai mengawasi tahap dan proses upaya penyelamatan. Keempat, pengawasan internal sangat amburadul, khususnya pengendalian internal oleh dewan komisaris, auditor internal, dan komite-komite di bawah kendali dewan komisaris. Kelima, proses uji kelayakan dewan komisaris oleh OJK terkesan "sekadarnya" dan/atau "asal-asalan".

Kasus gagal bayar Jiwasraya ini mirip kondisi AIG Inc. pada 2008 ketika di-bailout oleh pemerintah Amerika Serikat sebesar US$ 150 miliar. Alasannya, AIG terlalu besar untuk gagal. Bila gagal bayar, ia akan menyebabkan sejumlah reksa dana, dana pensiun, dan hedge fund yang diinvestasikan dalam AIG bisa gagal bayar. Bedanya, Jiwasraya dimiliki 100 persen oleh pemerintah Indonesia, sedangkan AIG swasta murni. AIG terakhir melunasi seluruh utang bailout, termasuk U$ 22,7 miliar bunga utang, pada 2013.

Opsi bailout bagi Jiwasraya bukan hanya pilihan sulit bagi pemerintah, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-undang itu hanya mengamanatkan perbankan sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko sistemik bagi sistem keuangan negara. Kita bisa berdebat soal "risiko sistemik" ini, khususnya kriteria keempat, yakni keterkaitan dengan sektor keuangan lain.

Saya masih berkeyakinan bahwa bailout merupakan opsi terbaik untuk mengatasi skandal Jiwasraya, terutama atas pemulihan hak masyarakat pemegang polis. Salah satu amanat utama Undang-Undang Usaha Perasuransian adalah mengutamakan hak dan kepentingan para pemegang polis. Sebagai 100 persen pemilik Jiwasraya, pemerintah berkewajiban memenuhi hak pemegang polis. Di sisi lain, negara ada untuk melindungi hak warga negara, misalnya hak milik pribadi. Negara tidak berhak mengambil harta warga negara, yakni uang nasabah Jiwasraya, dengan dalil kebaikan sosial. Nasabah Jiwasraya tidak memiliki tanggung jawab untuk merelakan uang mereka dialokasikan sebagai kebaikan sosial. Opsi bailout bisa jadi merupakan "hukuman" akibat kelalaian pemerintah.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024