Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hak Asasi dan Kejahatan tanpa Pelaku

image-profil

image-gnews
Hak Asasi dan Kejahatan tanpa Pelaku
Hak Asasi dan Kejahatan tanpa Pelaku
Iklan

Amiruddin al Rahab
Komisioner Komnas HAM, Staf Pengajar Universitas Bhayangkara Jaya

Memasuki 2020, tampaknya pekerjaan rumah dalam menyelesaikan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi agenda yang harus selesaikan. Itulah realitas hak asasi manusia yang paling merisaukan sekarang.

Kejahatan yang sampai kini pelakunya belum terjerat hukum itu dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Antonio Cassese (2002) menekankan bahwa kejahatan ini dimungkinkan terjadi karena adanya dukungan negara atau karena bagian dari kebijakan pemerintah. Rakyat Indonesia mengenal kejahatan seperti itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Sebuah pemerintahan yang tidak menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan berarti memberikan impunitas. Ini merupakan pelanggaran hak asasi karena mencederai harkat kemanusiaan para korban untuk kedua kalinya.

Sesungguhnya, memproses secara hukum para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara yang kini mendesak dan mendasar. Mendesak karena mempertaruhkan sejarah bangsa dan menyangkut masa depan kemanusiaan kita sebagai bangsa. Mendasar karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang menjadi korban maupun pelaku itu sendiri.

Sejak reformasi, Indonesia mencatat ada dua jenis kejahatan baru yang diatur khusus dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua kejahatan ini di Indonesia dikenal dengan istilah pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights) atau dalam khazanah hak asasi internasional disebut sebagai kejahatan serius. Jenis kejahatan ini tidak masuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah "perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil". Undang-undang itu menugaskan Komisi Nasional HAM menjadi penyelidiknya dan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut. Para pelaku kejahatan ini akan dituntut di Pengadilan HAM.

Sejak 2000 sampai 2019, Komisi telah menyelesaikan penyelidikan atas 14 kasus yang patut diduga memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Tiga kasus telah disidik oleh Jaksa Agung dan semua pihak yang diduga sebagai pelaku telah dituntut di pengadilan. Kasus-kasus itu adalah Peristiwa Timor Timur setelah jajak pendapat; Peristiwa Tanjung Priok pada 1984; dan Peristiwa Abepura, Papua, pada 2000.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun 12 kasus lain belum diproses secara hukum. Kasus itu adalah peristiwa Wamena pada 2003; Wasior pada 2002; Talangsari pada 1989; peristiwa 1965/1966; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II pada 1998; kerusuhan Mei 1998; penghilangan orang pada 1997; Peristiwa Rumah Geudong, Aceh, pada 1989-1999; Peristiwa Simpang KKA, Aceh, pada 1998; Peristiwa Jambo Keupok, Aceh, pada 2003; pembunuhan dukun santet di Jawa Timur pada 1998; dan penembakan misterius pada 1986.

Dari kesaksian para korban kepada Komisi dapat dilihat betapa rendahnya cara aparat negara dalam memperlakukan rakyat. Selain itu, betapa sembrononya dan tanpa kendali cara kerja aparat di lapangan saat itu. Dalam kesaksian korban itu tampak kekerasan oleh aparat terjadi dalam waktu yang panjang. Ruti G. Titel (2004) menulis dalam buku Keadilan Transisional bahwa kejadian-kejadian seperti itu biasanya sebagian besar dipicu dan didukung oleh kebijakan negara.

Dari 12 kasus itu, negara hingga kini belum bisa menunjukkan pelaku yang paling bertanggung jawab secara hukum karena kasus ini mandek di Jaksa Agung. Karena penyidikan belum ada, pengadilan HAM untuk memeriksa dan menuntut orang-orang yang diduga sebagai pelaku juga belum bisa dilakukan.

Implikasinya, dugaan terjadinya kejahatan dalam peristiwa-peristiwa itu secara hukum tidak kunjung bisa diklarifikasi. Korban juga belum mendapat kepastian hukum mengenai apa sesungguhnya yang menimpa diri mereka. Selain itu, orang-orang yang diduga bertanggung jawab juga tak kunjung mendapatkan kepastian hukum mengenai dirinya.

Lantas, apa jalan keluar? Sesuai dengan undang-undang, tersedia dua jalan. Pertama, membuka pengadilan berdasarkan hasil penyidikan dari Jaksa Agung, kemudian menuntut para pelaku di Pengadilan HAM.

Kedua, menyimpangi langkah hukum pidana dengan membentuk satu prosedur pertanggungjawaban baru dengan dasar perundangan-undangan yang memungkinkan pemulihan hak-hak korban serta memungkinkan para pelaku untuk mengakui perbuatannya serta memohon maaf kepada segenap korban dan keluarganya. Untuk langkah kedua ini, otoritasnya ada pada presiden sebagai kepala negara.

Agar ada kepastian bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, kejahatan tanpa pelaku ini harus diakhiri. Bukan saja demi hak-hak para korban dan kepastian hukum, tapi juga demi masa depan bangsa agar negara ini lebih berkomitmen pada nilai-nilai hak asasi manusia dan sistem politik yang demokratis.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024