Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Masalah Justice Collaborator

image-profil

image-gnews
Sejumlah Masalah Justice Collaborator
Sejumlah Masalah Justice Collaborator
Iklan

Edwin Partogi Pasaribu
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pada kasus korupsi PT Jiwasraya, penyidik Kejaksaan Agung telah mencegah 16 orang pergi ke luar negeri dan menetapkan enam tersangka, tiga dari Jiwasraya dan tiga dari swasta. Jaksa Agung S.T. Burhanuddin mengatakan jumlah tersangka masih terus bertambah. Bila di antara pelaku di luar pelaku utama mau bekerja sama dengan penyidik, mereka berpeluang mendapatkan keringanan tuntutan dan pidana ringan. Adakah di antara pelaku itu yang memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator)?

Di antara para tersangka itu tentu ada pelaku utama dan bukan utama. Dalam tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, tingkat kesalahan ditentukan oleh peran masing-masing. Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategori pelaku, yakni yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen), yang turut melakukan perbuatan (medeplegen), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken), dan yang membantu perbuatan (medplichtig zihjn). Pengadilan berpeluang menghukum pelaku dengan hukuman maksimal. Namun, bagi pelaku yang tidak masuk kategori pelaku utama, masih terbuka peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Bagaimana caranya?

Saksi pelaku atau justice collaborator juga dikenal sebagai cooperative whistleblower, participant whistleblower, collaborator with justice, atau pentiti (bahasa Italia). Mereka adalah tersangka, terdakwa, atau narapidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sama. Syarat dan haknya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Syaratnya, antara lain, adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu (korupsi, misalnya). Sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), saksi pelaku memiliki keterangan penting untuk mengungkap tindak pidana tersebut, bukan pelaku utamanya, bersedia mengembalikan aset dari tindak pidana itu, dan ada ancaman atau tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap.

Mereka yang ditetapkan sebagai saksi pelaku akan mendapat perlakuan khusus dalam peradilan. Misalnya, ada pemisahan tempat penahanan mereka dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Ada pemisahan pemberkasan perkaranya dengan pelaku lain atau memberikan kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa.

Orang yang mendapatkan status pelaku saksi dapat memperoleh penghargaan atas kerja sama yang diberikannya berupa keringanan hukuman dan pemenuhan hak-hak narapidana, seperti pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun dalam penerapan saksi pelaku ini masih ada beberapa tantangan. Pertama, istilah "saksi pelaku" tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab itu hanya mengenal saksi korban, saksi a de charge (yang meringankan terdakwa), saksi a charge (yang memberatkan terdakwa), dan saksi de auditu (yang hanya mendengar dari orang lain). Di luar itu dikenal juga istilah "saksi mahkota" berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011. Dalam beberapa kesempatan, masih terdapat penyidik yang menolak adanya status saksi pelaku dengan dalih status tersebut tidak ada dalam KUHAP.

Kedua, LPSK masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dari penyidik terkait dengan penyidikannya apabila ada permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk menjadi saksi pelaku. Ketiga, bila saksi pelaku ditetapkan oleh hakim tanpa diminta oleh jaksa penuntut umum, ada keengganan di kalangan jaksa untuk menyatakannya dalam berita acara ke lembaga pemasyarakatan.

Keempat, pemberian rekomendasi sebagai saksi pelaku belum terkonsentrasi pada LPSK. Tapi penetapan saksi pelaku oleh penyidik, jaksa, dan kepala lembaga pemasyarakatan berpotensi memiliki konflik kepentingan, bahkan hubungan yang koruptif. Dalam hal ini, LPSK telah meminta kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan peraturan presiden tentang koordinasi aparat penegak hukum dan LPSK mengenai saksi pelaku.

Namun tantangan juga ada pada posisi pelaku yang berperan sebagai saksi pelaku, seperti akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Ancaman keselamatan jiwa dan pembalasan fisik kepada dirinya atau keluarganya akan muncul. Para saksi pelaku akan berpotensi dihabisi karier dan mata pencariannya. Tantangan lainnya, mereka akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya proses hukum yang harus mereka lewati.

Menjerat para pelaku tindak pidana terorganisasi seperti korupsi tidaklah mudah. Negara juga membutuhkan pengembalian kerugian yang optimal yang dapat diselamatkan. Di sisi lain, efek jera serta peringatan kepada siapa pun untuk tidak melakukan kejahatan serupa harus menjadi pesan yang terang dalam proses peradilan. Keberanian para pelaku minor sebagai saksi pelaku untuk mengungkap fakta-fakta atas peristiwa tersebut adalah salah satu kuncinya.

Korupsi adalah ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan, supremasi hukum, dan demokrasi. Karena itu, upaya memerangi korupsi harus dilakukan dengan strategi yang jitu, termasuk berkolaborasi dengan pelaku minornya.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024