Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alih Kelola Asuransi Aparat

Oleh

image-gnews
Konferensi Pers paparan kinerja 2019 bersama manajemen PT Taspen (Persero), diantaranya ada Direktur Utama Taspen A.N.S Kosasih, dan Komisaris Utama Franky Sibarani di Menara Taspen, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDi
Konferensi Pers paparan kinerja 2019 bersama manajemen PT Taspen (Persero), diantaranya ada Direktur Utama Taspen A.N.S Kosasih, dan Komisaris Utama Franky Sibarani di Menara Taspen, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDi
Iklan

BERTAHUN-tahun, pengalihan asuransi aparatur sipil negara dan tentara belum juga terlaksana. Pemerintah seharusnya tegas dalam mengatur perubahan pengelolaan dana dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek). Perubahan itu telah diatur Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang BPJS yang berlaku sejak 2011 mengatur BP Jamsostek sebagai lembaga yang menangani jaminan hari tua dan dana pensiun dari Taspen dan Asabri mulai 2029. Dalam rangkaian pengalihan yang disebut transformasi parsial ini, Asabri dan Taspen wajib menyusun peta jalan alih kelola jaminan hari tua dan dana pensiun kepada BP Jamsostek paling lambat pada 2014. Namun program ini mandek dan hanya menjadi polemik.

Lima tahun setelah tenggat, regulasi teknis peralihan berupa peraturan pemerintah yang semestinya terbit dua tahun setelah Undang-Undang BPJS berlaku juga belum diterbitkan. Tentu saja, manajemen Taspen dan Asabri juga belum mengumumkan peta jalan program transformasi parsial ini. Masalah kian pelik setelah sejumlah peserta Taspen dan Asabri mengajukan uji materi Undang-Undang BPJS ke Mahkamah Konstitusi karena khawatir dana pensiun dan jaminan hari tua mereka menyusut jika dikelola BP Jamsostek, yang juga menangani pekerja swasta.

Patut diduga, macetnya pelaksanaan undang-undang itu dipicu keengganan Taspen dan Asabri mengalihkan dana yang mereka kelola. Kedua perusahaan ini pernah mengusulkan revisi Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Asabri bahkan merancang penerbitan Undang-Undang BPJS Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI, dengan dalih profesi ini memiliki risiko tinggi sehingga jaminan sosialnya perlu formula dan perlakuan khusus.

Manajemen Taspen dan Asabri seharusnya berhenti bermanuver untuk menolak transformasi parsial. Toh, terbuka peluang bagi keduanya untuk membuat formula dana pensiun dan jaminan hari tua bersama BP Jamsostek dengan memperhitungkan tingkat risiko profesi tentara, polisi, dan pegawai negeri. Termasuk mengakomodasi perbedaan sumber iuran pegawai swasta dengan tentara, polisi, dan pegawai negeri yang dibiayai negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengelolaan dana pensiun tentara dan pegawai negeri yang dijalankan secara eksklusif juga rawan penyelewengan dan berisiko merugikan negara. Kasus menyusutnya dana kelolaan Asabri karena terjebak investasi busuk menjadi buktinya. Ironisnya, lembaga yang seharusnya menjadi pengawas, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pertahanan, dan Otoritas Jasa Keuangan, seolah-olah sulit mengontrol sepak terjang kedua perusahaan ini. Dengan mengalihkan pengelolaan ke satu lembaga, pengawasannya akan lebih mudah.

Di sisi lain, pemerintah mesti membenahi dan mengawasi ketat kinerja BP Jamsostek. Sebab, lembaga ini akan mengelola dana yang cukup besar, yaitu Rp 750 triliun. Dengan dana kelolaan sebesar itu, BP Jamsostek bakal memiliki kekuatan di pasar keuangan dan berpeluang mendapat imbal hasil besar. Penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan pun tak boleh lengah mengawasi penempatan investasi BP Jamsostek, agar dana kelolaannya tak menguap karena ditanamkan pada instrumen investasi bobrok, seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya.

CATATAN KOREKSI: Satu kalimat pada paragraf 6 artikel ini diubah pada Jumat 28 Februari 2020 untuk memperbaiki akurasinya. Sekarang kalimat itu berbunyi, "Kasus menyusutnya dana kelolaan Asabri karena terjebak investasi busuk menjadi buktinya." Sebelumnya, kalimat itu juga merujuk pada Taspen.  Dengan ini, kesalahan diperbaiki. Redaksi mohon maaf.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024