Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Memuliakan Monumen Nasional

image-profil

image-gnews
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA
Iklan

Nirwono Joga
Peneliti pada Pusat Studi Perkotaan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Tugu Monumen Nasional (Monas) dan Lapangan Merdeka telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI, 2007) serta terdaftar resmi dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya, kawasan Monas seharusnya dilindungi, dipelihara sesuai dengan keasliannya, dan tak dipergunakan untuk kegiatan yang mengubah kawasan. Cagar budaya adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Keberadaan tugu dan lapangan Monas harus dipandang sebagai aset bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan awal, yakni mewujudkan citra Tugu Monas sebagai lambang perjuangan bangsa serta menjadi kebanggaan Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Itulah mengapa Presiden Sukarno memberi nama Monumen Nasional bukan, misalnya, Monumen Jakarta.

Dalam keputusan presiden itu, pembangunan kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta dibagi atas tiga zona. Pertama, zona Taman Medan Merdeka (dan Tugu Monas) yang dibatasi Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Kedua, zona penyangga, yang meliputi blok sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Medan Merdeka Barat. Di sini, antara lain, terdapat Istana Negara, Istana Wakil Presiden, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota DKI Jakarta, kantor Kementerian Pariwisata, kantor Kementerian Pertahanan, kantor Kementerian Perhubungan, Radio Republik Indonesia, dan Museum Nasional.

Ketiga, zona pelindung, yang mencakup bagian utara, yakni Jalan H Juanda, Jalan Pos, dan Jalan Lapangan Banteng; bagian timur adalah Sungai Ciliwung; bagian selatan adalah Jalan Kebon Sirih; dan bagian barat adalah Jalan Abdul Muis.

Dalam mengembangkan dan memanfaatkan kawasan Monas, keberadaan Tugu Monas, Lapangan Monas, Istana Negara, Balai Kota, dan Museum Nasional terkait dengan pergerakan kemerdekaan serta membentuk karakter nasional. Melihat nilai penting banyaknya lambang negara yang bersejarah dan segi etika dari kawasan itu, maka kawasan Monas seharusnya tidak dijadikan arena balap Formula E. Hal ini dipertegas oleh Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta dan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional yang tidak merekomendasikan balapan Formula E digelar di kawasan Monas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana Dinas Bina Marga DKI untuk melapisi perkerasan cobblestone di dalam kawasan Monas dengan pasir yang dilapisi geotextile kemudian diaspal sebagai bagian dari lintasan sirkuit balapan Formula E justru menunjukkan ketidakpedulian pemerintah DKI terhadap benda cagar budaya kawasan Monas.

Nasi belum menjadi bubur. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, komisi pengarah dapat segera mencabut surat izin dan membatalkan penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas. Pemerintah pusat, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sempat menegaskan bahwa Monas sebagai cagar budaya tidak diperkenankan menjadi bagian dari lintasan pergelaran balap Formula E. Komisi pengarah dapat menawarkan beberapa lokasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara, yakni Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Selatan, atau kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Di samping itu, jika salah satu tujuan penyelenggaraan Formula E adalah mempromosikan destinasi wisata di Jakarta, pemerintah DKI dapat menggunakan kawasan Ancol di Jakarta Utara, kawasan Kota Tua di Jakarta Barat, bundaran dan jembatan Semanggi di Jakarta Selatan, atau Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Pulau-pulau hasil reklamasi di utara Jakarta juga potensial untuk dibangun sirkuit balapan Formula E.

Pemerintah DKI perlu memastikan bagaimana rencana rekayasa lalu lintas sebelum, selama, dan sesudah balapan sehingga aktivitas warga dijamin tidak akan terganggu. Selain itu, penggunaan angkutan massal menuju lokasi balapan, kantong parkir dekat stasiun/terminal/halte, serta akomodasi bagi penonton luar Jakarta dan sekitar perlu diperhatikan.

Pemerintah DKI perlu menjelaskan peta jalan dan rencana induk terkait dengan tahap peralihan angkutan umum dan kendaraan pribadi ke tenaga listrik, target pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik, dukungan produksi baterai lokal, serta upaya pengolahan sampah baterai dalam jumlah besar.

Pada akhirnya, membebaskan kawasan Monas dari balapan Formula E berarti kita telah memuliakan keberadaan kawasan Monas. Ke depan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI harus merumuskan kembali pengembangan dan pemanfaatan kawasan Monas dengan semangat menghormati kawasan Monas sebagai cagar budaya nasional yang tak ternilai harganya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024