Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Semakin Tumpul

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi KPK. ANTARA
Ilustrasi KPK. ANTARA
Iklan

Kasus Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung yang kini menjadi tersangka dan buron, merupakan bukti terbaru betapa tumpulnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Komisi tak berdaya saat berhadapan dengan tersangka kakap yang berpotensi menyeret pelaku-pelaku besar lainnya.

Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2019. Ia diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar pada 2014-2016. Pria 62 tahun ini menjadi tersangka bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal. Ketiganya sempat beberapa kali dipanggil untuk diperiksa, tapi mangkir. KPK lantas memasukkan mereka ke daftar pencarian orang (DPO) pada 13 Februari 2020.

Penetapan DPO ini sempat menuai kritik. Direktur Kantor Hukum Lokataru, Haris Azhar, menyebut KPK terkesan takut dan main aman. Sebab, penetapan itu tak didahului usaha untuk menjemput paksa atau mencari tersangka yang oleh mantan pengacaranya disebutkan ada di Jakarta. Tudingan Haris ini, meski sudah dibantah KPK, bisa jadi mewakili perasaan anggota masyarakat yang prihatin melihat perkembangan KPK. Lembaga antirasuah ini kian mencederai harapan masyarakat yang mendambakan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

Perkara Nurhadi sudah mencuat sejak 2016. Saat itu, KPK sudah menggeledah rumah yang bersangkutan dan menyita duit Rp 1,7 miliar. Pengusutan kasus ini awalnya diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar sepak terjang kelompok pencoleng yang berkeliaran di Mahkamah Agung. Nyatanya jauh panggang dari api. Pengusutan kasusnya sangat lambat. KPK baru menetapkan Nurhadi sebagai tersangka tiga tahun kemudian, pada 2019. Setelah Nurhadi menjadi tersangka, KPK malah gagal memeriksa dan menangkapnya.

Buronnya Nurhadi terjadi ketika KPK masih juga belum berhasil menangkap Harun Masiku, tersangka dugaan suap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Kedua kasus ini memiliki kemiripan. Keduanya diduga menjadi bagian dari jaringan yang melibatkan lembaga atau tokoh besar. Mereka menghilang tanpa jejak. Namun hal itu sepertinya tak membuat aparat penegak hukum terpukul atau terpacu melakukan upaya lebih. Sikap KPK dalam mengkomunikasikan kedua kasus itu pun memprihatinkan. Dalam kasus Harun Masiku, narasi mereka sempat diwarnai kebohongan. Dalam perkara Nurhadi, KPK cenderung pasif menunggu informasi dari masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal ini sangat disayangkan. Lembaga pemberantasan korupsi seharusnya sigap dan mampu mencegah pelaku menghilangkan jejak kejahatannya, juga penuh terobosan dan tidak hanya pasif menanti informasi. Pembelaan diri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, yang menyebutkan KPK memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan dalam menangkap para buron, juga terkesan mengada-ada. Bukankah mereka bisa bekerja sama dengan polisi yang memiliki jaringan luas?

Kasus buronnya Nurhadi dan Harun Masiku menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini juga menjadi bukti merosotnya kualitas KPK di bawah undang-undang baru. Lembaga ini kian tak bertaji karena sudah dilemahkan secara struktural dan dipimpin sosok-sosok pilihan Presiden Joko Widodo yang integritasnya dipertanyakan.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 20 febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024