Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasal Sembrono Omnibus Law

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Iklan

Upaya pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah daerah melalui omnibus law perdana, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, harus ditolak. Tak hanya melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, rancangan itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengambilalihan kewenangan itu tercantum dalam Pasal 166 dan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang diserahkan Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 12 Februari lalu. Jika sampai lolos di Senayan, omnibus law ini akan memutar balik jarum jam sejarah dan mengembalikan Indonesia ke era sentralisasi kewenangan di tangan presiden seperti pada zaman Orde Baru.

Tengok saja Pasal 166 RUU Cipta Kerja. Pasal itu jelas mengubah prinsip dasar pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Jika omnibus law gol, semua peraturan daerah bisa diubah lewat peraturan presiden saja. Selain bertentangan dengan semangat desentralisasi pasca-gerakan Reformasi 1998, rancangan pasal ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV pada 2016, yang tegas-tegas menyatakan peraturan daerah hanya bisa dicabut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 170 lebih ajaib lagi. Pasal itu menegaskan bahwa presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah untuk mengganti atau mengubah undang-undang, baik yang terkena dampak oleh aturan baru ini maupun undang-undang lain yang tidak diubah dalam omnibus law. Dengan kata lain, pasal ini akan memberikan kewenangan legislasi luar biasa kepada presiden, bahkan lebih tinggi dari DPR. Bayangkan: untuk mengubah sebuah undang-undang yang dinilainya keliru, presiden bisa mengambil jalan pintas tanpa perlu repot-repot meminta persetujuan wakil rakyat di Senayan.

Kedua pasal sembrono ini sudah cukup untuk membuat publik waspada akan rencana-rencana berbahaya di balik omnibus law. Berkedok aturan untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, RUU Cipta Kerja sejatinya adalah upaya mengubah habis-habisan wajah Indonesia pasca-Reformasi. Jika omnibus law ini melenggang tanpa perlawanan, tak ada lagi desentralisasi kekuasaan sampai ke daerah, tak ada lagi perlindungan lingkungan secara optimal, dan peran DPR akan kembali menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan, pemerintah memang mencoba lempar badan dan mengaku pasal-pasal cilaka itu sekadar salah ketik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. memastikan pemerintah tak berniat bertindak otoriter dengan merebut kewenangan DPR. Mereka juga memastikan "kesalahan ketik" itu akan dikoreksi bersama anggota Dewan dalam proses pembahasan RUU. Penjelasan semacam itu jelas tak masuk akal dan merendahkan kecerdasan publik. Agar tak makin kedodoran, Presiden Joko Widodo perlu menarik berkas RUU ini dari DPR untuk diperbaiki. Kali ini, ada baiknya pemerintah mengundang semua pemangku kepentingan sedari awal.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 19 Febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

12 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

33 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

35 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

36 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

41 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

42 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

43 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

52 hari lalu

Pengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

Hakim ICJ mengabulkan sebagian permohonan Afrika Selatan, namun tidak menyerukan gencatan senjata di Gaza.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

56 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.