Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omnibus yang Mengancam Pers

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com
Ilustrasi wartawan televisi. shutterstock.com
Iklan

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas menggambarkan visi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menempatkan mantra "investasi" di atas segalanya. Demi menarik investor, rezim ini seolah-olah menepikan standar demokrasi yang baik, termasuk dalam urusan pers.

Aturan baru tentang pers tercantum dalam bagian kelima rancangan undang-undang yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu pekan lalu. Bagian ini pun dikaitkan dengan investasi. Bagian Kelima tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu di paragraf lima itu mengubah dua pasal Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Perubahan terdapat pada pasal 11, yaitu menjadi, "Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal." Pada undang-undang sebelumnya hanya disebutkan, "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal."

Revisi kedua pada pasal 18 memperberat sanksi bagi pihak yang mengekang kebebasan pers, termasuk menyensor, membredel, melarang penyiaran, sampai menghalangi jurnalis dalam mencari dan menyebarluaskan informasi. Pasal itu memberi kesan memperkuat kebebasan pers. Namun pasal yang sama ternyata juga memperberat sanksi bagi perusahaan pers yang dianggap "tidak menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, menolak melayani hak jawab dan hak koreksi, hingga konten yang melanggar aturan". Denda pelanggaran ini bertambah dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Perusahaan pers yang dianggap bermasalah dalam legalitasnya juga dikenai sanksi administratif "yang akan diatur dalam peraturan pemerintah".

Aturan-aturan baru itu seolah-olah normatif saja. Namun rumusan detailnya sangat bisa diselewengkan untuk membungkam pers. Beberapa frasa dan makna bisa berujung pada tunduknya pers kepada penguasa. Ancaman sanksi administratif untuk legalitas perusahaan pers yang "diatur dalam peraturan pemerintah", misalnya, berbeda semangat dengan Undang-Undang Pers 1999. Klausul itu memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif kepada pers yang dianggap bermasalah. Hal itu bertentangan dengan pengaturan sendiri oleh pers tanpa campur tangan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang Pers Tahun 1999 merupakan koreksi atas praktik buruk Orde Baru yang mengekang kebebasan pers. Di situ ditegaskan tak ada lagi sensor dan pembredelan. Dewan Pers dibentuk oleh komunitas pers tanpa wakil dari pemerintah. Lembaga ini memperoleh mandat untuk mengimplementasikan undang-undang. Artinya, peraturan pemerintah tidak diperlukan pada undang-undang ini. Semangat inilah yang dihilangkan pada revisi melalui RUU Cipta Kerja.

Ancaman tekanan buat perusahaan pers pun terlihat pada denda yang diperbesar untuk mereka yang dianggap "tidak menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah". Klausul ini bisa sangat elastis ditafsirkan pada obyek tulisan produk jurnalistik-sama seperti ancaman hukuman untuk "pencemaran nama baik". Denda sebesar itu berpotensi mengintimidasi dan membunuh sikap kritis pers. DPR semestinya menolak pasal-pasal tersebut.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 17 Febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024