Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Berkompromi pada Intoleransi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi pembangunan gereja. shutterstock.com
Ilustrasi pembangunan gereja. shutterstock.com
Iklan

Penolakan sekelompok orang terhadap pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, merupakan pelanggaran serius atas hak untuk beribadah yang dijamin konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan negara wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Setiap warga negara semestinya bebas melaksanakan ibadahnya tanpa rasa takut. Tidak ada alasan apa pun yang membenarkan penolakan terhadap pembangunan Gereja Karimun, yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sejak Oktober tahun lalu. Umat Katolik di wilayah itu berhak mendapatkan rumah ibadah baru. Mereka membutuhkan bangunan gereja baru karena bangunan lama, yang berdiri sejak 1928, sudah tidak mampu menampung jumlah jemaat. Gereja lama hanya mampu menampung 100 orang, sementara umat Katolik yang terdaftar di wilayah itu mencapai 700 orang.

Pekan lalu, puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu menggeruduk Gereja Karimun. Mereka memprotes aktivitas pembongkaran di gereja itu, sementara gugatan atas IMB-nya masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Dalam aksi protes itu, tuntutan massa melebar ke penolakan terhadap pembangunan gereja. Massa datang dengan spanduk yang antara lain berisi tuntutan agar rumah ibadah itu direlokasi dan gereja lama dijadikan bangunan cagar budaya.

Tak sepatutnya pemerintah setempat tunduk kepada keinginan kelompok intoleran, yang dengan seenaknya mengambil alih fungsi penegak hukum. Aparat tidak boleh berkompromi dengan kelompok-kelompok yang tidak toleran seperti itu. Menyerah kepada kelompok intoleran, pada akhirnya, hanya akan menyuburkan semangat kelompok serupa untuk memaksakan kehendaknya. Mereka akan semakin berani melancarkan aksinya ketika tahu penegak hukum melempem.

Aksi-aksi intoleran tumbuh subur di negeri ini karena ada aturan hukum atau kebijakan yang bertentangan satu sama lain. Konstitusi jelas menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi di sisi lain masih ada aturan dan kebijakan yang dapat mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dipertahankan, di antaranya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah dan Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah. Banyak pula peraturan daerah yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi intoleran juga terus berulang karena pemerintah tidak bertindak tegas setiap kali ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi sebelumnya. Pemerintah memiliki sederet rapor buruk dalam menangani konflik akibat perbedaan agama dan kepercayaan serta penindasan terhadap kelompok minoritas. Pembekuan izin Gereja Yasmin di Bogor, Jawa Barat; pembakaran gereja di Klaten dan Tegal, Jawa Tengah; diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah; serta penurunan patung Buddha Amithaba di Vihara Tri Ratna di Tanjung Balai, Sumatera Utara, merupakan sebagian kecil dari potret buram pengabaian hak asasi tersebut.

Jika pemerintah tetap abai terhadap tindakan yang tidak menghargai keberagaman tersebut, kasus serupa akan terus mengganggu kebebasan beribadah di negeri ini.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 13 Febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024