Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonomi Rente Impor Bawang Putih

image-profil

image-gnews
Pedagang menata tumpukan karung bawang putih dari China di Pasar Kramatjati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Penutupan dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Corona dari Cina. Tempo/Tony Hartawan
Pedagang menata tumpukan karung bawang putih dari China di Pasar Kramatjati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Penutupan dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Corona dari Cina. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan

Cerita sampul hasil investigasi Tempo berjudul "Jejaring Hitam Bawang Putih" edisi 8 Februari 2020 memperkuat apa yang sudah terang benderang di wilayah hukum selama ini. Cerita itu dimulai dengan target swasembada bawang putih yang dibarengi kewajiban tanam 5 persen dari kuota impor. Hal itu kemudian melahirkan aneka moral hazard, baik dalam wajib tanam asal-asalan, gonta-ganti nama perusahaan agar tetap mendapat kuota impor, hingga sogokan ke pejabat pemberi izin impor.

Hal ini sudah tampak dalam sejumlah kasus. Pertama, vonis terhadap Direktur Cahaya Sakti Agro Chandry Suanda alias Afung, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Dody Wahyudi, dan Zulfikar yang menyuap I Nyoman Dhamantra-bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan-pada 6 Januari 2020. Mereka dinyatakan bersalah telah menyuap Dhamantra sebesar Rp 2 miliar untuk pengurusan penerbitan surat persetujuan impor (SPI) terkait dengan kuota impor bawang putih.

Kedua, praktik kartel guna memaksimalkan untung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus praktik kartel 19 importir bawang putih pada 2014. Keputusan ini sempat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2015, tapi pada 2018, di Mahkamah Agung, putusan KPPU dikuatkan.

Dua bukti ini menunjukkan bahwa impor bawang putih telah menjadi ajang bisnis dan kejaran para pemburu rente yang menggiurkan. Ini antara lain didorong oleh keuntungan yang amat besar.

Sebagai pengendali dan penguasa pasokan bawang putih di pasar, para pemburu rente itu juga bisa memainkan harga seperti roller coaster. Mereka tinggal "menyetel" pasokan dan permintaan untuk menentukan harga yang diinginkan. Sebagai pengendali dan penguasa pasokan, mereka juga punya keleluasaan menciptakan kelangkaan semu di pasar. Pemerintah mati kutu dan tak punya kuasa untuk mengendalikan mereka.

Dengan begitu, bisnis impor bawang putih menjanjikan keuntungan yang gurih. Sebagai gambaran, sepanjang 2018, rata-rata harga bawang putih impor sebesar US$ 0,85 atau Rp 12.197 per kilogram. Adapun Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menyatakan harga bawang putih di pasar tradisional domestik bergerak sekitar Rp 16.650 hingga Rp 37.500 per kg atau rata-rata Rp 27.075 per kg. Pada 2019, potensi keuntungan importir lebih besar lagi. Dari awal hingga tutup tahun, harga bahan bumbu itu bergerak antara Rp 27.100 dan Rp 47.500 per kg.

Selain dari disparitas harga, potensi keuntungan importir bersumber dari besarnya volume impor. Pada 2018, Indonesia mengimpor 582.994 ton bawang putih senilai US$ 497 juta atau Rp 7,1 triliun. Impor itu 99,6 persen berasal dari Cina. Volume impor menjadi faktor pengali yang juga menggiurkan bagi importir. Semua keuntungan ini membuat pemburu rente melanggengkan tata kelola impor yang karut-marut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karut-marut ini bermula dari target swasembada bawang putih yang disertai pengendalian impor lewat pengaturan kuota. Inilah akar korupsi impor pangan. Intinya, pemerintah membagi kuota impor kepada importir sesuai dengan kebutuhan domestik. Rezim kuota impor berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari aspek pidana maupun hukum persaingan usaha. Secara pidana, rezim kuota bisa memfasilitasi persekongkolan antara pemberi dan calon penerima kuota. Dari sisi hukum persaingan usaha, rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktik kartel, yaitu persekongkolan antar-pelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar (Rauf, 2016).

Rezim kuota ini dikendalikan lewat SPI yang otoritasnya berada di tangan Kementerian Perdagangan. Untuk produk tertentu, seperti bawang putih, importir juga harus mengantongi rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian, sebelum mengajukan SPI.

Penetapan penerima kuota impor yang tidak transparan membuka celah terjadinya korupsi, transaksi gelap, dan "hengki-pengki". Tak tertutup kemungkinan kuota impor hanya terkonsentrasi pada segelintir grup perusahaan. Ini kemudian membuat struktur pasar menjadi oligopoli, yang terpusat pada secuil pemain besar. Sebab, dalam banyak kasus, pemegang kuota impor juga mengendalikan pasokan pangan produksi lokal. Ujung-ujungnya, rezim kuota impor berbuah kelangkaan dan persistensi kenaikan harga komoditas pangan di dalam negeri. Produsen dan konsumen sama-sama dirugikan.

Bagaimana mengikis praktik culas ini? Pertama, di hulu, pemerintah harus menggenjot produktivitas dan efisiensi budi daya bawang putih. Hal itu bertujuan menekan disparitas biaya produksi dan harga bawang putih domestik dengan harga pasar dunia.

Kedua, mengubah sistem pengendalian impor, dari rezim kuota ke rezim tarif. Rezim tarif, selain transparan, bersifat adil karena memberi peluang yang sama kepada semua pelaku usaha. Perolehan tarif juga masuk kas negara, bukan ke kantong para pencoleng seperti yang terjadi selama ini.

Ketiga, dalam jangka pendek, diperlukan transparansi dalam penetapan penerima kuota impor. Hal ini bisa ditempuh dengan menggelar tender terbuka disertai persyaratan harga jual di pasar lokal. Langkah ini dilakukan untuk menutup peluang terjadinya moral hazard dan melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak masuk akal.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

11 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

26 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

26 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

27 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024