Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Kaprah Terowongan Silaturahmi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ilustrasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Iklan

Rencana pembangunan Terowongan Silaturahmi memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah memahami persoalan intoleransi. Proyek terowongan yang akan menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta ini hanyalah upaya basa-basi untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Proyek itu juga terkesan menghamburkan duit negara, karena biaya revitalisasi Masjid Istiqlal sebesar Rp 475 miliar bisa membengkak. Revitalisasi ini terutama untuk menambah fasilitas parkir bagi jemaah masjid ataupun gereja. Kawasan Istiqlal juga akan ditata agar lebih nyaman dan indah. Pembenahan seperti ini tidak menjadi masalah. Tapi membikin terowongan dengan tujuan untuk meredakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas merupakan langkah sia-sia.

Pemerintah harus melakukan pendekatan sosial-keagamaan dan penegakan hukum untuk merawat kerukunan umat beragama. Sikap diskriminatif sebagian pejabat publik juga tak boleh dibiarkan. Pemerintah perlu bertindak nyata lantaran gejala intoleransi semakin meluas. Hasil telaah Setara Institute, misalnya, menunjukkan bahwa konservatisme beragama menguat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Sikap kurang menghargai orang yang berbeda keyakinan semakin menonjol.

Kasus penolakan terhadap sebuah gereja di Riau merupakan contoh terbaru. Sebagian masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Islam memprotes keberadaan sebuah gereja Katolik di Karimun, Riau. Penolakan terjadi sekalipun gereja itu sudah berdiri sejak 1928, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Beberapa waktu yang lalu, terjadi pula perusakan sebuah musala di Minahasa Utara yang dipicu oleh urusan perizinan tempat ibadah.

Lembaga Imparsial mencatat setidaknya 31 kasus intoleransi terjadi sepanjang November 2018-November 2019. Kasus pelarangan ibadah cukup menonjol, terutama di Jakarta dan Jawa Barat. Selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo, kasus intoleransi seperti itu sudah sering muncul dan seolah-olah dibiarkan saja berlangsung hingga kini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan yang serius itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun simbol seperti Terowongan Silaturahmi. Negara kita sudah memiliki banyak simbol dan jargon yang menyerukan pentingnya sikap toleran. Kita memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita juga berdasarkan Pancasila, yang mengutamakan kerukunan. Konstitusi dan undang-undang pun menjamin kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Masalahnya memang bukan pada falsafah, dasar hukum, ataupun slogan, melainkan sikap dan kebijakan para pejabat sehari-hari.

Itu sebabnya, Terowongan Silaturahmi tidak akan berdampak apa pun terhadap kehidupan umat beragama. Presiden Joko Widodo perlu melakukan langkah yang lebih serius jika ingin membendung intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Para pejabat dan penegak hukum semestinya bertindak tegas terhadap siapa pun yang bersikap intoleran. Kerukunan umat beragama hanya bisa dirawat dengan tindakan nyata, bukan dengan simbol atau langkah basa-basi.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 12 Febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.