Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Etika dan Keteladanan Pejabat Publik

image-profil

image-gnews
Etika dan Keteladanan Pejabat Publik
Etika dan Keteladanan Pejabat Publik
Iklan

Sutarno Bintoro
Pegawai KPK dan Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya

Ketika masyarakat sedang menggunjingkan masalah etika dan konflik kepentingan pejabat publik, ingatan saya seakan dibawa ke tahun 2010 ketika kasus korupsi seorang pegawai negeri NS golongan 3A di Direktorat Jenderal Pajak bernama Gayus Tambunan menyeruak. Kala itu Indonesia dibuat gempar, bukan hanya karena nilai korupsinya yang fantastis, tapi setelah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, kasus ini melibatkan orang-orang besar yang punya pengaruh dan kekuasaan. Kasus Gayus membuat citra aparat pajak tercoreng dan meruntuhkan semangat reformasi birokrasi yang diusung menteri keuangan kala itu, Sri Mulyani.

Setelah genap sepuluh tahun kasus korupsi yang menyeret Gayus, kini Indonesia kembali diuji. Apakah aparat, dalam hal ini pejabat publik, telah bebas dari korupsi atau justru sebaliknya? Sederhananya, apakah pejabat publik telah memegang teguh etika sebagai administrator publik atau justru terjebak pada kepentingan yang akhirnya tidak dapat membedakan mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Dwiyanto (2002), etika dalam konteks birokrasi merupakan suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Adapun Aktan (2015) berpandangan bahwa etika administrasi publik menekankan pentingnya transparansi guna mencegah korupsi. Dia juga menjelaskan perilaku tidak beretika dalam pemerintahan, seperti penyuapan, nepotisme, dan mencari renten.

Presiden Joko Widodo telah membuat program "Revolusi Mental" yang bertujuan untuk mengubah mental para birokrat, dari mental yang korup menjadi mental yang bersih dan antikorupsi. Presiden juga berulang kali mengingatkan kepada semua pejabat publik agar tidak korupsi. Bahkan, secara khusus, saat mengenalkan calon menteri dan pejabat setingkat menteri periode 2019-2024 di beranda Istana Merdeka, ia mengingatkan agar para menterinya tidak melakukan korupsi serta tidak mempunyai visi dan misi sendiri. Hal ini menandakan bahwa korupsi merupakan persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Administrator publik harus bebas dari korupsi dan menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung dengan baik dan kepercayaan publik meningkat. Dalam konteks inilah integritas aparatur atau pejabat publik menjadi sangat penting dan harus tetap dijaga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbicara soal keteladanan pejabat publik, ada satu sosok yang patut dijadikan teladan. Ia adalah Widodo. Di kalangan kepolisian, sosok ini tidak asing lagi. Dilahirkan dengan nama lengkap Widodo Budidarmo pada 1 September 1927 di Surabaya, bapak tiga anak ini meraih puncak kariernya di kepolisian sebagai Kepala Polri selama 1974-1978. Suami dari Darmiati Poeger ini juga pernah menduduki kursi elite Wakil Ketua Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol pada 1976.

Pada saat Widodo menjabat sebagai Kepala Polri, ia harus dihadapkan pada persoalan dan situasi yang teramat sulit ketika jajarannya ada yang terindikasi melakukan korupsi. Informasi tersebut ia peroleh dari surat pribadi Hoegeng Iman Santoso, mantan Kepala Polri. Widodo langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Tak lama kemudian, kasus korupsi itu pun terbongkar dan pelakunya ternyata Deputi Kepala Polri Letnan Jenderal Siswadji, yang dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun. Sementara itu, tiga perwira polisi lainnya yang ikut terlibat masing-masing mendapat hukuman enam hingga tujuh tahun penjara.

Pak Wid tidak hanya dikenal tegas kepada anggotanya di kepolisian, tapi juga berlaku kepada keluarganya. Suatu ketika anak kesayangannya, Agus Aditono atau Tono, yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, bermain-main dengan pistol dan secara tidak sengaja menewaskan sopirnya. Meskipun anak buah dan stafnya menyarankan agar peristiwa tersebut ditutupi, Widodo justru membuka peristiwa itu ke publik dalam sebuah jumpa pers dan menyerahkan putranya ke Kepolisian Sektor Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menghukum Tono dengan satu tahun masa percobaan.

Menjadi pemimpin yang dapat diteladani memang bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk sekadar menjadi pemimpin pun sebenarnya juga tidak mudah. Namun, karena menjadi pemimpin dapat membawa keuntungan, terutama keuntungan pribadi dan golongan, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Akibatnya, banyak pemimpin yang cenderung otoriter dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa, sehingga jangan pernah berharap adanya penguatan, apalagi keteladanan.

Menemukan pemimpin teladan memang tidak mudah, tapi mereka ada meskipun sedikit jumlahnya. Pemimpin yang jujur biasanya hidup sederhana. Sayangnya, kejujuran pada zaman sekarang menjadi barang langka. Ada slogan "wong jujur ajur" (orang jujur hancur). Tapi pemimpin yang amanah tidak akan takut hancur dengan bersikap jujur. Negeri ini membutuhkan orang-orang seperti Widodo, Hoegeng, dan pemimpin teladan lainnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024