Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Main Sapu Pimpinan KPK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi penyegelan KPK. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ilustrasi penyegelan KPK. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

AKSI main sapu oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para penyidiknya harus dilaporkan ke Dewan Pengawas. Patut diduga, pimpinan KPK kini sedang menyingkirkan para penyidik yang bisa membahayakan kepentingan mereka dan para kroninya.

Korban terbaru main sapu itu adalah Komisaris Polisi Rossa Purbo Bekti. Sang penyidik dikembalikan oleh pimpinan KPK ke kepolisian mulai 1 Februari 2020. Gara-gara keputusan pimpinan KPK itu, hak-hak pribadi Rossa saat ini dikebiri. Aksesnya ke gedung KPK sudah dicabut, sementara di kepolisian ia tak punya meja. Ia bahkan dikabarkan belum menerima gaji.

Bersama Rossa, ada seorang penyidik polisi lainnya dan dua jaksa dari Kejaksaan Agung yang dikembalikan ke lembaga asal mereka. Jika operasi itu tak segera dihentikan, KPK terancam kehilangan para penyidiknya yang andal dan menjunjung tinggi hukum.

Bila dilepaskan dari konteksnya, tindakan pimpinan KPK mengembalikan penyidik ke instansi asal terkesan wajar. Toh, pada suatu waktu, Rossa dan kawan-kawan memang akan kembali ke korps mereka. Namun banyak kejanggalan di balik pengembalian mereka.

Pertama, masa kerja Rossa di KPK masih lama. Masa tugas penyidik KPK ini baru akan berakhir sekitar delapan bulan lagi, yakni pada September 2020. Kedua, bisa saja Rossa balik lebih cepat jika kepolisian memintanya. Masalahnya, kepolisian pun tak meminta penyidik ini kembali ke instansi asalnya.

Ada alasan lain yang membuat seorang penyidik bisa dikembalikan ke instansi asalnya, yakni jika melanggar disiplin di KPK. Tapi rekam jejak Rossa di KPK terbilang baik-baik saja. Terakhir, Rossa menjadi bagian dari tim KPK yang menangani kasus suap dalam kaitan dengan pergantian antarwaktu anggota DPR yang diduga melibatkan politikus PDI Perjuangan.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Adapun eks calon anggota legislatif PDIP yang diduga menyuap Wahyu, Harun Masiku, masih buron. Kaburnya Harun juga menyebabkan Direktur Jenderal ImigrasiRonny F. Sompie dicopot serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dituntut mundur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sepak terjang terakhir Rossa dalam tim pengusut suap yang melibatkan partai penguasa itu patut diduga menjadi alasan ia dikembalikan ke kepolisian. Untuk membuat terang perkara, Dewan Pengawas KPK harus turun tangan. Jika terbukti ada niat buruk di balik pemulangan Rossa, Dewan Pengawas yang beranggotakan tokoh yang sebelumnya dikenal berintegritas itu harus berani "menjewer" pimpinan KPK.

Mungkin saja, Dewan Pengawas bentukan pemerintah Joko Widodo, yang diklaim untuk memastikan KPK bekerja dengan benar, itu pun tak berbuat apa-apa untuk membela Rossa serta memulihkan kekisruhan di KPK. Bila itu terjadi, anggapan publik bahwa Dewan Pengawas KPK tak ada gunanya bisa semakin kuat.

Bila tidak segera dikoreksi, penyingkiran penyidik berintegritas di KPK menguatkan anggapan publik bahwa klaim Presiden Joko Widodo untuk memperkuat KPK tak lebih dari omong kosong. Sebab, yang terlihat saat ini justru sebaliknya: Presiden bersama para politikus telah berhasil memereteli wewenang KPK. Pada saat yang sama, pimpinan KPK ikut mempercepat kelumpuhan lembaga antirasuah itu.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 07 Febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024