Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tumpang-Tindih Transportasi Jakarta

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi LRT. inka.co.id
Ilustrasi LRT. inka.co.id
Iklan

Polemik seputar rencana pembangunan jaringan light rail transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama merupakan contoh buruk koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Jalur kereta ringan sepanjang 19,8 kilometer itu berpotensi mubazir karena berimpitan dengan rencana pembangunan jalur mass rapid transit (MRT) koridor timur-barat.

Rancangan kedua jaringan transportasi massal berbasis rel itu bermasalah karena sama-sama bakal melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Tugu Tani, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan K.S. Tubun. Jalur keduanya baru berpisah di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lebih dulu direncanakan, jalur MRT koridor timur-barat telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration bahkan sudah mengkaji kelayakan koridor MRT dari Cikarang, Jawa Barat, hingga Balaraja, Banten, itu sejak 2013.

Tumpang-tindih rencana kedua moda transportasi massal itu berpotensi menghambur-hamburkan uang rakyat. Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 12 triliun untuk membangun LRT rute Pulogadung–Kebayoran Lama. Sedangkan proyek MRT koridor timur-barat sepanjang 87 kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp 53 triliun. Ketimbang dipakai untuk membangun dua moda transportasi massal di jalur yang sama, sebagian anggarannya lebih baik dialihkan untuk pembangunan jaringan transportasi umum di kawasan berbeda.

Pertentangan pendapat terbuka antar pejabat seharusnya tidak terjadi jika pemerintah pusat dan pemerintah DKI sejak jauh hari duduk bersama untuk membahas proyek MRT dan LRT di Ibu Kota. Sama-sama berkepentingan dengan pengembangan transportasi Jakarta, pemerintah pusat dan DKI seharusnya berkoordinasi sejak tahap pengkajian kelayakan kedua proyek tersebut.

Kita semua mafhum, semangat membangun moda transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya adalah demi mengurangi kemacetan di jalan raya. Hal itu memang merupakan kebutuhan yang mendesak. Indeks lalu lintas TomTom, perusahaan teknologi transportasi yang berbasis di Amsterdam, Belanda, mencatat Jakarta sebagai kota nomor 10 termacet di dunia pada 2019. Artinya, Jakarta dan kota penyangganya membutuhkan moda transportasi publik yang baik agar orang berpindah dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan selama ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, pembangunan setiap sarana transportasi publik memerlukan perencanaan dan kajian yang matang. Kebutuhan masyarakat terhadap jaringan transportasi baru harus menjadi pertimbangan utama. Perencanaan jalur LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama harus dibuat berdasarkan hasil evaluasi LRT rute Velodrome-Kelapa Gading yang baru beroperasi pada 1 Desember 2019. Hingga dua bulan berjalan, jumlah penumpang LRT di rute itu masih belum signifikan.

Yang tak boleh dilupakan, pembangunan semua jaringan angkutan publik di Ibu Kota harus terintegrasi satu sama lain. Jaringan LRT mesti terpadu dengan jaringan MRT, bus rapid transit (Transjakarta), dan kereta komuter Jabodetabek. Integrasi transportasi hanya akan terwujud bila pemerintah pusat dan DKI saling mendukung-bukan saling bersaing-sejak perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan transportasi publik di Ibu Kota.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 06 Febuari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.