Tumpang-Tindih Transportasi Jakarta

Tempo.co

Editorial

Ilustrasi LRT. inka.co.id

Polemik seputar rencana pembangunan jaringan light rail transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama merupakan contoh buruk koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Jalur kereta ringan sepanjang 19,8 kilometer itu berpotensi mubazir karena berimpitan dengan rencana pembangunan jalur mass rapid transit (MRT) koridor timur-barat.

Rancangan kedua jaringan transportasi massal berbasis rel itu bermasalah karena sama-sama bakal melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Tugu Tani, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan K.S. Tubun. Jalur keduanya baru berpisah di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lebih dulu direncanakan, jalur MRT koridor timur-barat telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration bahkan sudah mengkaji kelayakan koridor MRT dari Cikarang, Jawa Barat, hingga Balaraja, Banten, itu sejak 2013.

Tumpang-tindih rencana kedua moda transportasi massal itu berpotensi menghambur-hamburkan uang rakyat. Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 12 triliun untuk membangun LRT rute Pulogadung–Kebayoran Lama. Sedangkan proyek MRT koridor timur-barat sepanjang 87 kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp 53 triliun. Ketimbang dipakai untuk membangun dua moda transportasi massal di jalur yang sama, sebagian anggarannya lebih baik dialihkan untuk pembangunan jaringan transportasi umum di kawasan berbeda.

Pertentangan pendapat terbuka antar pejabat seharusnya tidak terjadi jika pemerintah pusat dan pemerintah DKI sejak jauh hari duduk bersama untuk membahas proyek MRT dan LRT di Ibu Kota. Sama-sama berkepentingan dengan pengembangan transportasi Jakarta, pemerintah pusat dan DKI seharusnya berkoordinasi sejak tahap pengkajian kelayakan kedua proyek tersebut.

Kita semua mafhum, semangat membangun moda transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya adalah demi mengurangi kemacetan di jalan raya. Hal itu memang merupakan kebutuhan yang mendesak. Indeks lalu lintas TomTom, perusahaan teknologi transportasi yang berbasis di Amsterdam, Belanda, mencatat Jakarta sebagai kota nomor 10 termacet di dunia pada 2019. Artinya, Jakarta dan kota penyangganya membutuhkan moda transportasi publik yang baik agar orang berpindah dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan selama ini.

Meski begitu, pembangunan setiap sarana transportasi publik memerlukan perencanaan dan kajian yang matang. Kebutuhan masyarakat terhadap jaringan transportasi baru harus menjadi pertimbangan utama. Perencanaan jalur LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama harus dibuat berdasarkan hasil evaluasi LRT rute Velodrome-Kelapa Gading yang baru beroperasi pada 1 Desember 2019. Hingga dua bulan berjalan, jumlah penumpang LRT di rute itu masih belum signifikan.

Yang tak boleh dilupakan, pembangunan semua jaringan angkutan publik di Ibu Kota harus terintegrasi satu sama lain. Jaringan LRT mesti terpadu dengan jaringan MRT, bus rapid transit (Transjakarta), dan kereta komuter Jabodetabek. Integrasi transportasi hanya akan terwujud bila pemerintah pusat dan DKI saling mendukung-bukan saling bersaing-sejak perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan transportasi publik di Ibu Kota.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 06 Febuari 2020

 





Syarief Hasan: Perlu UU Khusus Mengatur MPR

2 hari lalu

Syarief Hasan: Perlu UU Khusus Mengatur MPR

Rapat Pimpinan MPR pada pertengahan Januari telah memutuskan untuk dimulainya proses penyusunan RUU tentang MPR.


Cak Nun yang Saya Kagumi

5 hari lalu

Cak Nun yang Saya Kagumi

Soal pernyataan Emha Ainun Nadjib yang kontroversial itu, apa merupakan bagian dari kenakalannya? Banyak pihak menyayangkan, tak seharusnya hal itu terucap dari tokoh sekaliber Cak Nun yang kita tahu banyak pengikutnya.


Batalkan Kenaikan Biaya Haji

6 hari lalu

Batalkan Kenaikan Biaya Haji

Rencana pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji tak masuk akal karena bisa membebani masyarakat. Bukti gagalnya pengelolaan setoran awal dana haji


Diskon Holland Bakery Laris Diserbu, Ekonom: Bisnis Bakery Pulih Pasca Pandemi

6 hari lalu

Diskon Holland Bakery Laris Diserbu, Ekonom: Bisnis Bakery Pulih Pasca Pandemi

Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bisnis bakery akan pulih pasca pandemi Covid-19.


Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

12 hari lalu

Satu Abad NU: Kiprah Ekonomi NU dalam Bayang-bayang MUI

Persoalan ekonomi di tataran bawah masih terus terjadi dan menjadi PR bagi MUI bersama dengan NU dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk segera diselesaikan.


PPKM Dicabut, Kebutuhan Makanan dan Minuman di Hotel Bakal Melonjak

17 hari lalu

PPKM Dicabut, Kebutuhan Makanan dan Minuman di Hotel Bakal Melonjak

Pencabutan PPKM pada akhir Desember 2022 diprediksi kian menggairahkan sektor pariwisata, termasuk usaha makanan, minuman, dan perhotelan.


Logika Bengkok Kenaikan Tarif Tol

20 hari lalu

Logika Bengkok Kenaikan Tarif Tol

Pemerintah seharusnya berdiri di belakangan masyarakat konsumen jalan tol. Bukan sebaliknya.


Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

26 hari lalu

Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan menjadi penyidik tunggal tindak pidana di sektor keuangan. Rawan penyalahgunaan kewenangan.


Kenapa Sedikit Pengguna Jalur Sepeda

29 hari lalu

Kenapa Sedikit Pengguna Jalur Sepeda

Menegakkan aturan saja tidak cukup untuk bisa meyakinkan orang agar mau bersepeda sehari-hari.


Kulit Tangan Lembab dan Cerah Dengan Softness Creator Hand Butter lavojoy

32 hari lalu

Kulit Tangan Lembab dan Cerah Dengan Softness Creator Hand Butter lavojoy

lavojoy memperkenalkan Softness Creator Hand Butter