Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tumpang-Tindih Transportasi Jakarta

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi LRT. inka.co.id
Ilustrasi LRT. inka.co.id
Iklan

Polemik seputar rencana pembangunan jaringan light rail transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama merupakan contoh buruk koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Jalur kereta ringan sepanjang 19,8 kilometer itu berpotensi mubazir karena berimpitan dengan rencana pembangunan jalur mass rapid transit (MRT) koridor timur-barat.

Rancangan kedua jaringan transportasi massal berbasis rel itu bermasalah karena sama-sama bakal melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Tugu Tani, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan K.S. Tubun. Jalur keduanya baru berpisah di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lebih dulu direncanakan, jalur MRT koridor timur-barat telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration bahkan sudah mengkaji kelayakan koridor MRT dari Cikarang, Jawa Barat, hingga Balaraja, Banten, itu sejak 2013.

Tumpang-tindih rencana kedua moda transportasi massal itu berpotensi menghambur-hamburkan uang rakyat. Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 12 triliun untuk membangun LRT rute Pulogadung–Kebayoran Lama. Sedangkan proyek MRT koridor timur-barat sepanjang 87 kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp 53 triliun. Ketimbang dipakai untuk membangun dua moda transportasi massal di jalur yang sama, sebagian anggarannya lebih baik dialihkan untuk pembangunan jaringan transportasi umum di kawasan berbeda.

Pertentangan pendapat terbuka antar pejabat seharusnya tidak terjadi jika pemerintah pusat dan pemerintah DKI sejak jauh hari duduk bersama untuk membahas proyek MRT dan LRT di Ibu Kota. Sama-sama berkepentingan dengan pengembangan transportasi Jakarta, pemerintah pusat dan DKI seharusnya berkoordinasi sejak tahap pengkajian kelayakan kedua proyek tersebut.

Kita semua mafhum, semangat membangun moda transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya adalah demi mengurangi kemacetan di jalan raya. Hal itu memang merupakan kebutuhan yang mendesak. Indeks lalu lintas TomTom, perusahaan teknologi transportasi yang berbasis di Amsterdam, Belanda, mencatat Jakarta sebagai kota nomor 10 termacet di dunia pada 2019. Artinya, Jakarta dan kota penyangganya membutuhkan moda transportasi publik yang baik agar orang berpindah dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan selama ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu, pembangunan setiap sarana transportasi publik memerlukan perencanaan dan kajian yang matang. Kebutuhan masyarakat terhadap jaringan transportasi baru harus menjadi pertimbangan utama. Perencanaan jalur LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama harus dibuat berdasarkan hasil evaluasi LRT rute Velodrome-Kelapa Gading yang baru beroperasi pada 1 Desember 2019. Hingga dua bulan berjalan, jumlah penumpang LRT di rute itu masih belum signifikan.

Yang tak boleh dilupakan, pembangunan semua jaringan angkutan publik di Ibu Kota harus terintegrasi satu sama lain. Jaringan LRT mesti terpadu dengan jaringan MRT, bus rapid transit (Transjakarta), dan kereta komuter Jabodetabek. Integrasi transportasi hanya akan terwujud bila pemerintah pusat dan DKI saling mendukung-bukan saling bersaing-sejak perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan transportasi publik di Ibu Kota.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 06 Febuari 2020

 
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

6 jam lalu

Ilustrasi gaya liburan (pixabay.com)
Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

Mulai dari memilih tempat yang tepat sampai jadwal penerbangan, berikut traveling saat musim hujan.


Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.


4 hari lalu


Bapak-isme

8 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Bapak-isme

Adakah jalan untuk mencegah kemunduran demokrasi? Panduan dari Bung Hatta perlu dijadikan pedoman


Wajah Kusam Penegakan Hukum

8 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (depan) dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka baru Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dua orang pengendali CV. Wijaya Gumilang, Yossy S. Setiawan dan  Andhika Imam Wijaya, serta mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.225 juta dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah Kusam Penegakan Hukum

Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.


Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

Ada sebuah tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan Pemerintah dalam pengejawantahan demokrasi tersebut yakni fanatisme politik dari sebagian pemilih di Indonesia.


Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi penguji ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNPAD yang mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.


Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

14 hari lalu

Sebagian demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  hari ini, Senin 16 Oktober 2023. MK membacakan putusannya atas sejumlah gugatan terhadap batasan usia capres dan cawapres. Tempo/ I Gusti Ayu Putu Puspasari.
Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

Majalah Tempo pada Maret lalu menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK mengalami kemerosotan sejak 2020.


Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

15 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti.
Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.


Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

22 hari lalu

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat rapat MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.