Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Biodiesel Sawit dan Nasib Petani

image-profil

image-gnews
Petugas menunjukkan perbedaan bahan bakar diesel dari mulai B0, B20, B30 dan B100 saat peluncuran road test B30 di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Penggunaan B30 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas menunjukkan perbedaan bahan bakar diesel dari mulai B0, B20, B30 dan B100 saat peluncuran road test B30 di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Penggunaan B30 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Wiko Saputra
Praktisi Ekonomi dan Pemerhati Lingkungan Hidup

Di tengah tekanan Uni Eropa terhadap biodiesel minyak sawit Indonesia, Presiden Jokowi meresmikan langsung program pencampuran 30 persen biodiesel ke dalam solar (B30). Itu dilakukan Jokowi berselang beberapa hari setelah Komisi UE mengeluarkan kebijakan bea masuk bagi biodiesel Indonesia. Secara tidak langsung, Jokowi mengirim pesan kepada UE bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan pasar mereka karena Indonesia bisa memakai sendiri biodieselnya.

Pada pengujung 2019, Komisi UE secara sepihak telah menetapkan tarif bea masuk sebesar 8-18 persen terhadap biodiesel dari Indonesia untuk periode lima tahun. Sebelumnya, Parlemen UE mengeluarkan resolusi pelarangan penggunaan biodiesel secara bertahap sebagai sumber energi terbarukan di Benua Biru. Hal inilah yang membuat Jokowi dan pemerintah Indonesia meradang dan membawa persoalan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Konflik dagang tersebut tidak melemahkan industri biodiesel nasional. Meski ekspor biodiesel ke UE termasuk yang terbesar, kebijakan B30 bisa menutupinya. Bahkan Indonesia bisa menghentikan ekspor biodiesel dan mengalihkannya ke dalam negeri. Bila itu terjadi, justru memberikan dampak buruk bagi UE. Faktanya, sektor industri dan transportasinya masih membutuhkan pasokan biodiesel.

Program B30 sendiri ditengarai bisa menyerap 9,6 juta kiloliter biodiesel pada 2020. Kalau berjalan maksimal, ia bisa menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun dari pengurangan impor solar. Dampak ekonominya cukup signifikan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Apalagi bila pemerintah menaikkan campurannya menjadi 50 persen (B50) atau 100 persen biodiesel (B100), dampak ekonominya akan lebih signifikan. Tentu ini menjadi lompatan besar bagi pengembangan energi terbarukan di sini.

Meski demikian, cerahnya prospek ekonomi biodiesel pada 2020 belum tentu berdampak pada kesejahteraan petani sawit, meskipun sebagian bahan bakunya berasal dari sawit rakyat. Coba kita lihat ketika program B20 yang dijalankan pada 2016-2019, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan petani melalui kenaikan harga. Kenyataannya, ketika program itu berjalan, harga di tingkat petani justru jatuh pada level terendah dalam satu dekade terakhir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Program pemerintah untuk pengembangan sawit rakyat yang dirancang lewat penghimpunan dana perkebunan sawit juga seperti mati suri. Sebab, dana sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan sawit rakyat dihabiskan untuk subsidi biodiesel yang mencapai Rp 10-11 triliun per tahun atau 95 persen dari alokasi dana perkebunan sawit (KPK, 2018). Walhasil, sawit rakyat tetap nestapa di saat sejawatnya, perusahaan biodiesel yang juga satu rumpun dengan perusahaan perkebunan sawit swasta, berpesta pora.

Program B30 mungkin bisa menjadi senjata efektif untuk melawan blokade dagang UE. Namun ia juga menjadi benalu bagi petani sawit. Karena itu, pemerintah harus mereformasi sistem tata kelola program. Caranya adalah mengintegrasikan pengembangan sawit rakyat ke dalam program B30. Setiap perusahaan biodiesel yang mendapat subsidi wajib mengambil 30 persen bahan bakunya dari petani sawit dengan harga kompetitif. Itu harus dilaporkan secara periodik kepada pemerintah sebagai bagian dari evaluasi.

Pemerintah pusat dan daerah juga mendorong peningkatan nilai tambah petani lewat pembangunan pabrik kelapa sawit mini. Mekanismenya bisa didorong lewat dana perkebunan sawit dan dana desa melalui badan usaha milik desa. Setiap perusahaan biodiesel wajib menjadi bapak angkatnya dengan menyerap produksi dari pabrik tersebut, sehingga keberlanjutan bisnis dari petani bisa dicapai dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan.

Pada akhirnya, program B30 tanpa petani sawit ibarat "sayur tanpa garam". Hanya memperbesar perusahaan sawit seperti Wilmar, Sinar Mas, dan Musim Mas, yang selama ini juga sudah besar oleh berbagai insentif pemerintah. Yang kita butuhkan sekarang adalah membantu petani karena mereka adalah kelompok marginal yang terus terdistorsi oleh pasar. Apalagi membantu mereka sama dengan membantu program pemberantasan kemiskinan karena merekalah orang miskin itu.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.