Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Proyek Monas

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA
Iklan

REVITALISASI kawasan Tugu Monumen Nasional bisa menjadi cermin betapa buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dua instansi yang bersengkarut dalam urusan ini, harus secepatnya membereskan masalah perizinan proyek tersebut agar publik tak merugi lebih besar.

Digarap sejak medio November 2019, pemugaran di bagian selatan kawasan Monas itu semula menuai kritik di media sosial lantaran berdampak pada ratusan pohon-sebagian ditebang dan direlokasi. Selasa lalu, seluruh pekerjaan yang diklaim telah mencapai lebih dari 80 persen itu dihentikan. Bukan lantaran kritik warganet, melainkan terungkap proyek ini belum mengantongi persetujuan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebagai ketua komisi tersebut, ikut meradang.

Pengelolaan kawasan seputar Monas-termasuk daerah zona penyangga dan pelindungnya-memang diatur khusus, kendati berada di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Regulasi berupa Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 itu membentuk Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Setiap pembangunan, termasuk pemeliharaan, di wilayah ini harus mendapat persetujuan Komisi Pengarah, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Proyek revitalisasi kawasan Monas yang menelan anggaran DKI era Gubernur Anies Baswedan senilai Rp 64,4 miliar itu menerabas ketentuan tersebut. Di sinilah kekonyolannya. Gubernur DKI tak lain adalah Sekretaris Komisi Pengarah, yang juga menjadi Ketua Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Proyek revitalisasi Monas bukan baru pertama digelar. Pada era gubernur-gubernur sebelumnya, proyek ini tak pernah bermasalah.

Pada saat yang sama, Kementerian Sekretariat Negara semestinya bisa menegur lebih awal. Sebab, mereka juga terlibat dalam penjurian sayembara desain proyek tersebut. Masalah ini tak akan terjadi jika koordinasi di antara kedua kantor itu, yang hanya berjarak ratusan meter, berjalan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lain cerita bila elite di pemerintah pusat dan di pemerintah DKI kini sedang bermain politik, misalnya demi kepentingan elektoral. Politik memang alat mengurus negara. Namun urusan fasilitas publik seperti lapangan Monas seharusnya tidak menjadi obyek permainan politik murahan. Bagaimanapun, kepentingan publik harus diutamakan.

Besarnya kerugian publik akibat elite yang bersikap politis telah nyata belum lama ini, ketika curah hujan ekstrem menenggelamkan sebagian wilayah Ibu Kota dan daerah sekitarnya, awal Januari lalu. Ratusan ribu orang mengungsi, puluhan lainnya tewas. Di samping akibat faktor cuaca ekstrem, dampak banjir lebih parah karena normalisasi 13 sungai di Jakarta, yang dimulai bertahun silam, tak rampung. Proyek pengerukan dan pelebaran sungai itu dihentikan sepihak oleh Gubernur Anies, yang berbeda pendapat dengan pusat dalam mengendalikan banjir.

Gubernur Anies harus berbesar hati memperbaiki kekeliruannya dengan segera melengkapi perizinan revitalisasi Monas. Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta para menteri anggota Komisi Pengarah juga tak perlu jemawa. Pemerintah pusat dan pemerintah DKI harus mengakhiri polemik di muka publik, yang politis. Kawasan Monas yang telanjur digaruk tak boleh dibiarkan rusak dan mangkrak.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024