Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

100 Hari Penuh Kecemasan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Jnauari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Jnauari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

BESOK menjadi hari ke-100 Kabinet Indonesia Maju bekerja jika dihitung dari hari pelantikan pada 23 Oktober 2019. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada awal periode kedua pemerintahannya ini amat mencemaskan, karena cenderung mengabaikan demokrasi dan penegakan hukum. Yang paling kentara adalah cara Jokowi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bawahannya melalui revisi undang-undang.

KPK bukan lagi lembaga independen, karena komisionernya harus tunduk kepada Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden. Padahal demokrasi yang sehat selalu memerlukan alat pengontrol, karena kekuasaan cenderung korup. Mengebiri lembaga penegak hukum sekaligus menjadikan presiden sebagai lembaga superbody jelas menyebabkan demokrasi jadi pincang.

Kasus raibnya politikus PDI Perjuangan Harun Masiku, yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi anggota DPR, adalah contoh betapa tumpulnya KPK di bawah undang-undang baru. Integritas orang-orang pilihan Jokowi yang memimpin lembaga ini pun semakin dipertanyakan. Kasus Harun Masiku amat memalukan sekaligus merupakan preseden amat buruk bagi penegakan hukum di republik ini.

Barangkali hal ini karena cita-cita Jokowi pada masa kampanye lalu, yang ingin menciptakan "rezim investasi" dalam lima tahun ke depan. Sebagai pengusaha, ia berkeyakinan pembangunan ekonomi akan berhasil jika ditopang investasi. Jokowi pun menganggap pemberantasan korupsi menghambat pembangunan. Upaya menarik sebanyak mungkin investasi itu tidak keliru. Tapi sungguh salah jika Jokowi beranggapan pemberantasan korupsi menghambat investasi. Korupsi yang merajalela justru akan menciptakan ekonomi biaya tinggi sekaligus ketidakadilan sosial.

Langkah Jokowi berikutnya adalah membuat undang-undang sapu jagat atau "omnibus law" di bawah nama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Undang-undang baru ini akan mengubah sekaligus menyederhanakan aturan dalam 70 lebih undang-undang yang berkaitan dengan investasi. Tujuannya, antara lain, memangkas aturan tumpang-tindih yang selama ini merepotkan investor.

Cara yang sepintas bagus itu di tangan Jokowi menjadi jalan pintas yang membahayakan lingkungan dan nasib tenaga kerja. Karena semangatnya menyenangkan pemilik modal, semua hal yang memberatkan mereka dihilangkan. Penyelia dampak lingkungan, misalnya, akan ditunjuk oleh pengusaha, bukan pihak ketiga yang independen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari semua itu, ciri utama pemerintahan Jokowi dalam 100 hari pertama periode kedua ini adalah tidak mendengarkan suara publik. Penolakan terhadap rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan, misalnya, karena berbahaya bagi hutan Kalimantan dan akan makan ongkos besar, tak digubris oleh Jokowi. Presiden jalan terus dengan niatnya itu.

Presiden Jokowi menjadi antikritik. Proses pembuatan omnibus law pun terkesan dirahasiakan, sehingga masyarakat tak bisa memberi masukan. Indeks demokrasi Indonesia yang merosot dalam lima tahun terakhir dan berada di bawah Malaysia, menurut The Economist Intelligence Unit, telah menunjukkan bagaimana Jokowi bekerja. Benar-benar mencemaskan.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 29 Januari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024