Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yasonna, Korupsi, dan Etika Pejabat

image-profil

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

Kardiansyah Afkar
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM

Dalam konsep negara hukum dan demokrasi modern, penyelenggaraan negara dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik dengan mengutamakan kepentingan umum. Pejabat juga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat negara dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga dituntut untuk berperilaku baik serta harus tunduk dan berpedoman pada nilai-nilai moral dan etika pemerintahan. Selain terikat pada ketentuan hukum, mereka terikat pada etika pemerintahan dalam bertindak dan berperilaku.

Denhardt (Keban, 2008) menjelaskan bahwa di dalam teori ilmu administrasi, etika publik diartikan sebagai kode etik/etika jabatan ataupun etika pejabat publik (professional standards). Selain itu, Denhardt menyatakan bahwa etika pejabat publik berkaitan dengan moralitas (right rules of conduct) atau aturan berperilaku (baik-buruk) yang harus dipatuhi oleh pejabat. Berbicara mengenai etika pejabat publik, pada dasarnya kita sedang membicarakan etika pemerintahan.

Salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi oleh pejabat adalah bukan hanya besarnya kewenangannya, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai etika pemerintahan. Wilayah abu-abu etika pemerintahan mencakup beberapa hal, yaitu penyuapan, korupsi politik, korupsi polisi, etika legislatif, etika peraturan, konflik kepentingan, pemerintahan yang terbuka, dan etika hukum (Ismail, 2017: 15). Selain itu, korupsi kebijakan (discretionary corruption) termasuk dalam ranah etika pemerintahan.

Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Kasus ini menyeret sejumlah nama politikus, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Namun artikel ini tidak mengulas persoalan tersebut. Tulisan ini akan mengulas persoalan etika pejabat negara yang berhubungan dengan kasus korupsi. Dalam kasus tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly hadir dalam konferensi pers mendampingi Hasto. Kehadirannya dinilai sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan etika pejabat negara karena kedudukannya sebagai pembantu presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apabila dikaitkan dengan etika pemerintahan yang baik, kehadiran Yasonna merupakan suatu perbuatan yang kurang baik. Dia mengatakan bahwa kehadirannya tersebut dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP, bukan menteri. Namun hal itu tetap kurang etis karena dia hadir tanpa izin Presiden mengingat posisinya sebagai pembantu presiden. Selain itu, kehadiran Yasonna menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK, sehingga dapat berdampak pada proses penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK. Hal tersebut juga memberikan preseden yang buruk bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Tindakan Yasonna itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap etika pejabat negara maupun etika pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pejabat negara dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kedudukan Yasonna sebagai Menteri Hukum merupakan bagian dari penyelenggara negara, tapi dia hadir dalam konferensi pers tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan undang-undang di atas. Karena tindakannya itu, Yasonna telah melanggar asas umum penyelenggaraan negara, yakni melanggar asas kepentingan umum dan asas profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut.

Karena pelanggaran beberapa ketentuan tersebut dan kedudukan Yasonna sebagai pembantu presiden, sebaiknya Presiden memberikan sanksi, baik berupa teguran maupun pemberhentian. Sebab, hal itu akan menjadi contoh yang buruk bagi pembantu-pembantu presiden lainnya.

Selain itu, hal tersebut akan memberikan preseden yang buruk karena sangat bertentangan dengan janji dan semangat pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sudah sepatutnya Presiden Jokowi "menjewer telinga" menteri-menterinya yang melanggar etika pejabat negara/publik dan etika pemerintahan.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024