Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lapis Kebohongan Yasonna Laoly

Oleh

image-gnews
Yasonna Laoly Error
Yasonna Laoly Error
Iklan

OTORITAS imigrasi kita terlihat sangat tidak bisa dipercaya dalam soal Harun Masiku. Kebohongan berlapis-lapis dilakukan hanya untuk mengaburkan keberadaan tersangka penyuap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, itu.

Semua berpangkal pada dua wajah Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia muncul sekaligus sebagai bawahan Presiden Joko Widodo dan petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menghadapi konflik kepentingan yang besar dalam dua posisi itu.

Sebagai Menteri Hukum, Yasonna semestinya memastikan keimigrasian Indonesia cepat dan akurat. Di sisi lain, sebagai politikus, ia harus menjaga partainya tak tersentuh jerat hukum-termasuk dalam kasus Harun Masiku. Peran ini dijalankan dengan vulgar oleh Yasonna, antara lain, dengan menghadiri konferensi pers atas nama tim hukum PDIP, mempersoalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi setelah penangkapan Wahyu Setiawan.

Harun, calon legislator dari PDIP, merupakan kunci pembuka kasus penyuapan Wahyu. Memperoleh suara di urutan kelima pada pemilihan umum tahun lalu, ia disorongkan partainya menggantikan Nazarudin Kiemas, yang meninggal tiga pekan sebelum pemungutan suara. Padahal, sesuai dengan undang-undang, peraih suara nomor dualah, Riezky Aprilia, yang berhak. Harun dituduh menyuap Wahyu Rp 900 juta agar bisa mulus ke Senayan.

Wahyu ditangkap petugas KPK pada 8 Januari lalu. Harun lolos dengan bantuan koleganya di partai. Ia disebut-sebut berlindung di kompleks kepolisian bersama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Segera setelah itu, kor kebohongan dimainkan: Harun meninggalkan Indonesia dua hari sebelum operasi penangkapan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang menyatakan belum ada catatan Harun kembali ke Indonesia. Informasi serupa kemudian disampaikan Yasonna, yang mengatakan, "Pokoknya, Harun masih di luar Indonesia." Ketua KPK Firli Bahuri dan pemimpin KPK lainnya seperti percaya begitu saja. Mereka tak serius mengejar Harun, juga keterlibatan politikus PDIP lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Investigasi Tempo menggugurkan semua usaha disinformasi. Manifes penerbangan, rekaman kamera keamanan Bandar Udara Soekarno-Hatta, juga keterangan istrinya memastikan Harun telah masuk Tanah Air pada 7 Januari. Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui kebenaran hasil peliputan itu.

Mungkin demi menyelamatkan muka lembaganya, Ronny berdalih ada alasan teknis yang membuat data perlintasan Harun terlambat. Alasan ini sejatinya mencoreng wajah Imigrasi sendiri. Sebab, sistem teknologi Imigrasi seharusnya bekerja cepat dan memiliki standar keamanan tinggi. Keterlambatan data hingga dua pekan mengundang pertanyaan: apakah Imigrasi kita mampu mendeteksi pelintas yang dianggap membahayakan negara?

Yasonna merasa tidak bersalah dengan kebohongan berlapis-lapis itu. Ia bahkan meminjam nama Tuhan untuk berkelit. "I swear to God, itu error," katanya. Yasonna lupa, dibanding kepada partainya, ia seharusnya lebih bertanggung jawab kepada publik yang menuntut sistem Imigrasi berjalan baik. Sebagai pelayan publik, ia telah kehilangan moral mempertahankan jabatannya.

Kebohongan Yasonna dan anak buahnya bisa dikategorikan sebagai usaha mempersulit penyidikan kasus korupsi. Presiden Jokowi semestinya mencopot bawahannya itu-kecuali, sebagai sesama "petugas PDIP", Presiden memang setuju dengan semua langkah Yasonna.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.