Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Kaprah Undang-Undang Sapu Jagat

Oleh

image-gnews
Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade dan Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menyoroti RUU Omnibus Law yang baru saja disahkan DPR RI.
Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade dan Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menyoroti RUU Omnibus Law yang baru saja disahkan DPR RI.
Iklan

PERTARUHANbesar itu akhirnya dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Januari lalu resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020, termasuk empat undang-undang sapu jagat (omnibus law) yang bakal mengubah wajah negeri ini-sekali untuk selamanya. Tanpa partisipasi publik, bahkan ada kesan dirahasiakan, rancangan regulasi ini sudah keliru sejak permulaan.

Dari empat rencana omnibus law, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara, baru isi regulasi pertama yang mulai bocor ke publik.

Kekhawatiran publik muncul karena dua alasan. Pertama, pemerintah tak melibatkan semua pemangku kepentingan yang bakal terkena dampaknya. Kedua, ada indikasi pemerintah keliru mendiagnosis akar masalah yang mendasari kebutuhan akan omnibus law ini.

RUU Cipta Lapangan Kerja adalah omnibus law pertama dan paling kompleks. Ada 1.244 pasal dalam 79 undang-undang yang bakal berubah lewat satu ketuk pengesahan di Senayan. Dari belasan kluster pembahasan, sejumlah pertanyaan krusial sudah mengemuka seputar konsesi tambang, penggunaan kawasan hutan, masa berlaku hak guna usaha, analisis mengenai dampak lingkungan, dan aturan perburuhan.

Semua pertanyaan itu dipicu oleh tertutupnya pembahasan rancangan peraturan ini. Sulit dipahami mengapa pemerintah berkeras merahasiakan isi omnibus law sebelum naskahnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pekan ini. Bukannya membuat peraturan ini meluncur mulus, pembahasan yang tertutup justru akan membuat publik curiga. Apalagi Kementerian Koordinator Perekonomian malah memberikan kewenangan kepada Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk menyaring aturan yang bisa merugikan pengusaha. Ketika pemain ikut menjadi wasit, hasilnya adalah kesalahkaprahan luar biasa.

Tentu tidak ada yang salah dari niat Presiden Joko Widodo merapikan peraturan dan membongkar regulasi yang tumpang-tindih. Namun proses perumusannya tidak boleh menguntungkan hanya segelintir pengusaha-yang dekat dengan penguasa. Jika itu yang terjadi, ekonomi yang terbangun akan timpang dan keropos karena dikuasai kroni dan pemburu rente. Presiden juga rawan dituding hendak membalas budi kepada para donatur yang membantunya selama masa kampanye.

Persoalan kedua adalah substansi aturan sapu jagat ini. Pemerintah selalu menekankan bahwa omnibus law dibutuhkan untuk memperbaiki iklim investasi dan memudahkan rekrutmen tenaga kerja. Dua hal itu dinilai vital untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar melambung di atas kisaran 5 persen per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalahnya, pemerintah cenderung menyalahkan aturan-aturan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagai penghambat investasi. Padahal regulasi itu justru dulu dibuat untuk melindungi ekosistem agar eksploitasi sumber daya alam bisa berlangsung dengan berkelanjutan. Menafikan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi sama saja melawan tren global yang kini makin peduli terhadap ancaman krisis iklim.

Selain itu, yang membuat investor enggan datang ke Indonesia bukan semata soal aturan yang tumpang-tindih, melainkan konsistensi pelaksanaan peraturan di lapangan. Banyak kekacauan dalam pengadaan lahan untuk tambang dan perkebunan, misalnya, disebabkan oleh proses perizinan yang kolusif dan berbau korupsi, dari tingkat daerah sampai pusat.

Karena itu, Presiden seharusnya mencopot para pejabat yang rentan disogok, bukan memangkas aturannya. Sayangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selama ini dijagokan memberantas rasuah, sudah keburu dibikin mandul. Jika kebijakan itu diteruskan, perubahan aturan yang drastis untuk kepentingan pemodal malah akan memutihkan semua kejahatan yang selama ini terjadi di sektor kehutanan dan pertambangan. Kerugian publik akan berlipat ganda.

Aturan perburuhan juga sama rawannya. Mendengarkan pengusaha saja, tanpa menerima masukan buruh, bisa memperuncing konflik ketenagakerjaan. Keluhan para investor soal peraturan buruh di Indonesia memang sudah lama terdengar. Tapi pemecahan persoalan itu harus dengan mendengarkan dua pihak-serikat buruh dan asosiasi pengusaha, yang masing-masing punya kepentingan.

Walhasil, ada kesalahan diagnosis yang mendasar dalam perumusan omnibus law ini. Jika tak diluruskan, pemerintah dan parlemen bisa memberikan resep yang keliru kepada publik. Alih-alih membawa Indonesia menjadi negara maju, kita justru bisa terpuruk dalam krisis berkepanjangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.