Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waspada Virus Corona

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Seorang petugas medis menangani pasien yang diduga terinfeksi virus corona di Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, Cina, Jumat 24 Januari 2020. FOTO/ANTARA/HO-Xinhua/Xiongqi/mii/aa
Seorang petugas medis menangani pasien yang diduga terinfeksi virus corona di Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, Cina, Jumat 24 Januari 2020. FOTO/ANTARA/HO-Xinhua/Xiongqi/mii/aa
Iklan

Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi serangan virus corona. Sejak teridentifikasi di Kota Wuhan, Cina, akhir Desember lalu, virus mematikan ini telah menelan 56 korban jiwa. Langkah antisipasi sudah sepatutnya diambil, mengingat virus ini telah menyebar ke 13 negara di berbagai benua. Bukan tidak mungkin virus corona masuk ke Indonesia.

Untuk pijakan hukum, negara ini punya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dengan menggunakan undang-undang ini, Menteri Kesehatan berhak menetapkan jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Undang-undang ini juga mengatur upaya penanggulangan, dari pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penyelidikan epidemiologis untuk mengenal sifat dan faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.

Meski begitu, pemerintah tetap perlu menerbitkan pedoman teknis. Sebab, setiap virus yang bermutasi memiliki ciri dan gejala yang berbeda. Pedoman teknis ini yang akan menjadi rujukan bagi seluruh rumah sakit dan petugas kesehatan di tingkat pusat maupun provinsi hingga kabupaten dalam menghadapi serangan virus corona.

Pemerintah tak boleh membiarkan masyarakat kurang informasi perihal penularan virus corona. Penyampaian informasi yang lengkap, jelas, dan lekas sangat penting untuk mengurangi dampak yang lebih serius. Program komunikasi serta edukasi mengenai virus corona harus gencar demi menambah pengetahuan publik dan mencegah penularan.

Pemerintah bisa belajar dari pengalaman saat menangani wabah SARS. Pedoman teknis disusun tak lama setelah penyakit pernapasan akut ini merebak di Indonesia pada awal 2003. Pengawasan lalu lintas manusia ketika itu diperketat di pelabuhan udara dan laut. Rumah sakit rujukan disiagakan. Masyarakat dianjurkan memakai masker di tempat-tempat umum. Selain itu, sosialisasi ihwal virus SARS gencar dilakukan lewat berbagai media massa. Wabah pun cepat tertanggulangi.

Hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah kewajiban mengisi "kartu kuning kesehatan" sebelum warga negara Indonesia masuk ke suatu negara. Pengisian kartu tersebut harus diaktifkan untuk mencegah dan mendeteksi perkembangan penyakit menular. Aturan pengisian kartu kesehatan sudah ada sejak dulu. Namun pengisian kartu ini sering diabaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah sebenarnya sudah bereaksi. Sejumlah pemerintah daerah memperketat lalu lintas manusia di pelabuhan dan bandara dengan menyediakan pemantau panas tubuh. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja dari Cina juga mulai memeriksa kesehatan karyawan mereka. Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan travel advice agar tidak melakukan perjalanan ke Cina.

Kesiagaan dan antisipasi terhadap penyakit baru ini tak boleh hangat-hangat tahi ayam. Setelah berhasil menangani SARS, pemerintah justru beberapa kali kecolongan saat menghadapi wabah flu burung dan flu babi. Kampanye hanya gencar dilakukan setelah puncak flu burung terjadi pada 2005-2006, tapi realisasi program ini mengendur seiring dengan meredanya kasus. Akibatnya, sepanjang 2005-2012, kasus flu burung di Indonesia menewaskan 152 orang. Kampanye pencegahan flu babi bernasib sama.

Agar kejadian itu tidak terulang, konsep early warning system dalam mengikuti perkembangan pola penyakit menular harus digalakkan. Itu semua untuk memperkecil ledakan jumlah penderita serta mencegah agar wabah tidak menyebar ke tempat lain.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 27 Januari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024