Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yasonna, Sudahlah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

Presiden Joko Widodo sebaiknya mengevaluasi kembali posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, yang tidak memberikan informasi yang benar kepada publik tentang keberadaan Harun Masiku. Harun adalah tersangka kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan.

Kasus Harun berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu menyuap Wahyu agar dapat duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. Saat itu status Harun masih tanda tanya.

Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan Harun tercatat terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 dengan pesawat Garuda Indonesia. Pada 7 Januari 2020, dia kembali ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan Batik Air. Pada saat operasi tangkap tangan, Harun terpantau berada di sekitar kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejak saat itu, keberadaan Harun tidak terlacak penyidik KPK.

Menteri Yasonna, yang juga pengurus PDI Perjuangan, pada 16 Januari 2020 atau sepekan setelah penangkapan mengatakan Harun masih berada di luar negeri. Bahkan dia berkukuh mengatakan Harun belum kembali ke Indonesia.

Keberadaan Harun di Indonesia begitu jelas dan terang. Rekaman kamera di Bandara Soekarno-Hatta yang beredar di publik memperlihatkan Harun kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Bahkan istri Harun di Gowa, Sulawesi Selatan, Hildawati Jamrin, mengaku berkomunikasi dengan suaminya pada tanggal yang sama setelah ia kembali dari Singapura.

Yasonna akhirnya mengakui Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020 dua pekan setelah ia dikabarkan menjadi buron ke luar negeri. Alasan Yasonna dan Dirjen Imigrasi Ronie Sompie, yakni karena keterlambatan input data di bandara, jelas tidak masuk akal dan dibuat-buat. Di era digital dan serba canggih ini, keluar-masuk orang di bandara pasti tercatat dengan jelas dan terinci. Kalaupun ada gangguan listrik, otoritas bandara pasti memiliki catu daya untuk memasok arus listrik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai pejabat publik, secara etik Yasonna melanggar kepercayaan yang diberikan publik. Dia tidak memberikan informasi yang valid tentang Harun Masiku. Bila peristiwa itu terjadi di Amerika, pejabat negara seperti ini bisa dimakzulkan atau mengalami impeachment. Mengacu pada konstitusi Amerika, presiden, wakil presiden, dan pejabat lainnya bisa dilengserkan bila melakukan perbuatan seperti pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bertindak tidak sesuai dengan fungsi dan jabatan. Di Jepang pun, bila pejabat baru diduga melakukan kesalahan, mereka sudah malu dan memilih mundur.

Yasonna seharusnya memiliki jiwa besar dan malu karena sudah memberikan informasi yang tak benar kepada publik. Publik akan menghargai bila dia bersikap kesatria dengan mundur dari posisinya sebagai menteri. Presiden Joko Widodo tidak akan terbebani oleh anak buahnya yang seperti itu.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 24 Januari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024