Fahrul Muzaqqi
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya
Gugatan sejumlah elemen perihal redesain keserentakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi kiranya patut didukung. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menyerentakkan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif memang terbukti mampu menaikkan partisipasi pemilih hingga lebih dari 80 persen. Namun sejumlah kelemahan muncul. Salah satunya tetap tingginya anggaran penyelenggaraan pemilu, yakni Rp 25,59 triliun, naik sekitar Rp 10 triliun dari pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun (Direktorat Jenderal Anggaran, April 2019).
Di samping itu, efek samping berupa tingginya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal (486 orang) dan sakit (4.849 orang) turut menjadi catatan merah. Karena itu, negara harus memberikan santunan kepada keluarga petugas yang sakit atau meninggal dalam jumlah yang tidak sedikit.
Berangkat dari sejumlah masalah itulah gugatan untuk mendesain ulang keserentakan pemilu dilayangkan. Niatnya tiada lain adalah untuk mengefektifkan kinerja para wakil rakyat (eksekutif dan legislatif serta pusat dan daerah), mengoptimalkan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, juga menjaga agar ritme partisipasi rakyat untuk memilih tetap tinggi.
Salah satu opsi yang dihadirkan oleh penggugat adalah memisahkan keserentakan pemilu nasional dan lokal. Konkretnya adalah memindahkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari pemilu serentak nasional ke pemilu lokal, yakni pilkada atau pemilihan legislatif lokal. Maka, pemilu serentak nasional hanya terdiri atas tiga kotak, yakni pemilihan presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Adapun pemilihan legislatif lokal (DPRD provinsi maupun kabupaten/kota) dibarengkan dengan pilkada.
Konsekuensinya, itu akan menabrak ketentuan normatif pemilu dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945, yang masih menyertakan pemilihan legislatif lokal dalam penyelenggaraan pemilu nasional. Salah satu jalan keluarnya adalah amendemen konstitusi, khususnya pasal tersebut. Tentu ini bukan perkara mudah dan bisa cepat direalisasi. Alternatif lain adalah mengajukan permohonan ke MK untuk penafsiran yudisial (judicial interpretation) atas pasal tersebut, sehingga didapatkan fatwa yang sesuai dengan desain pemisahan keserentakan pemilu nasional dan lokal.
Di sisi lain, alasan urgensi pemisahan keserentakan pemilu adalah masalah klasik perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di level nasional maupun lokal yang tidak koheren. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jadwal elektoral yang tumpang-tindih sebagaimana yang berjalan selama ini. Anggota Dewan di level lokal terpilih bersamaan dengan para wakil di level nasional, tapi kepala daerah dipilih secara terpisah pada waktu yang berbeda. Akibatnya, perencanaan maupun penganggaran pembangunan menjadi rumit manakala lembaga legislatif lokal (DPRD) yang sudah berjalan sekian tahun membahas perencanaan dan penganggaran dengan kepala daerah yang baru terpilih. Atau, sebaliknya, kepala daerah yang sudah bekerja satu-dua tahun harus menyesuaikan program dan anggarannya dengan anggota Dewan yang baru saja terpilih.
Pemerintah pusat juga dihadapkan pada persoalan mengendapnya anggaran transfer ke daerah pada setiap akhir tahun. Walhasil, kesan penyerapan anggaran secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang menjadi pemandangan lazim.
Selain itu, problem teknis yang terkandung dalam desain pemilu serentak adalah kurang proporsionalnya ritme kerja penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum nasional bekerja langsung dan penuh ketika pemilu nasional dilakukan. Sementara itu, KPU dan Bawaslu lokal harus bekerja secara langsung dan penuh baik ketika penyelenggaraan pemilu nasional (karena terdapat pemilihan legislatif lokal di dalamnya) maupun pilkada. Walaupun bukan berarti ketika pilkada lantas KPU nasional menganggur.
Kerumitan teknis lanjutan dari skema redesain pemilu tersebut adalah dalam merancang ulang pemilihan legislatif lokal yang serentak dengan pilkada. Seragamnya masa jabatan anggota Dewan di tingkat lokal harus disesuaikan dengan bervariasinya masa jabatan kepala daerah. Alternatif yang terbayang sementara ini adalah menunggu hingga 2024 ketika masa jabatan anggota Dewan di tingkat lokal telah habis, sehingga pemilihan selanjutnya dapat dibarengkan dengan pilkada serentak pada tahun tersebut.
Alternatif lain adalah skenario semua pemilihan dilakukan serentak pada 2024 tapi pelaksanaannya terpisah. Artinya, pemilu nasional dilakukan pada bulan yang berbeda dengan pemilu lokal tapi pada tahun yang sama. Lalu pemilu lokal secara perlahan dipercepat pelaksanaannya pada periode selanjutnya, yakni maju beberapa bulan dari masa jabatan yang lazim sehingga pada akhirnya pelaksanaan pemilu nasional serentak akan terpisah dari pemilu lokal serentak.
