Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akrobat Ibu Kota Baru

Oleh

image-gnews
Paket kedua Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pantai Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul laut ini direncanakan sepanjang 2,2 km di sepanjang pantai Kalibaru. TEMPO/NAFI
Paket kedua Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pantai Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul laut ini direncanakan sepanjang 2,2 km di sepanjang pantai Kalibaru. TEMPO/NAFI
Iklan

Langkah Presiden Joko Widodo memilih putra mahkota Abu Dhabi,Syekh Mohammed bin Zayed al-Nahyan; mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair; dan CEOSoftBankMasayoshi Son sebagai ketua dan anggota dewan pengarah pembangunan ibu kota baru terkesan terburu-buru dan serampangan. Tak jelas benar bagaimana proses seleksinya dan tak nyata betul apa manfaatnya.

Seperti proses pengambilan keputusan soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegaradan Kabupaten PenajamPaserUtara diKalimantanTimuryang superkilat, pengumuman nama tiga tokoh dari luar negeri itupun terasa mendadak. Presiden Jokowitak pernah menyatakan ada rencana membentuk dewan pengarah, tak pernah mengumumkan mekanisme penunjukannya, tapi,simsalabim, pekan lalu Al-Nahyan, Blair,dan Sondinyatakan terpilih.

Publik paham bahwa Presiden Jokowibutuh bantuan mencari dana Rp 466 triliun untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.Apalagi Kementerian Keuangan sudah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya akan menyediakanRp 93,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara, dan bangunan strategis Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI. Sisanya akan dicarikan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha serta skema investasi swasta. Untuk mencari fulus sebesar itu, dibutuhkan strategi yang matang dan persiapan yang prima, bukan solusi parsial yang tergesa-gesa.

Ketika mengumumkan nama-nama anggota dewan pengarah, Presiden memang sudah menjelaskan alasan penunjukan mereka. Al-Nahyandiminta membantu karena pangeran Uni Emirat Arab ini berpengalamanmembangun Kota Masdar di Abu Dhabi, yang hampir seluruh kebutuhanlistriknya berasal dari energi baru dan terbarukan. Sondipilih karena memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan, sedangkan Blair berpengalaman di bidang pemerintahan. Sayangnya, Presiden sepertinya mengabaikan informasi soal rekam jejak ketiga figur internasional itu. Padahal nama mereka tak sepenuhnya luput dari kontroversi. Politik dalam negeri Uni Emirat Arab yang kental konflik keluarga, misalnya, tak bisa dilepaskan dari Al-Nahyan.

Sementara itu, Blair dikecamdi negaranya sendiri karena menyeret Inggris dalam perang Irak pada 2003. Sonjuga belakangan dikritik karena perusahaannya terus mengandalkan dana Kerajaan Arab Saudi meski ada kasus pembunuhan jurnalis Washington Post, JamalKhashoggi,yang diduga terkait dengan pucuk pemimpin di Saudi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi keterlibatan tokoh-tokoh asing dalam dewan pengarah itu juga belum jelas benar manfaatnya. Tidak ada jaminan investor asing lantas berbondong-bondong menanamkan uangnya dalam proyek mercusuar di Borneoitusetelah namaBlair, Son,dan Al-Nahyandiumumkan. Jangan sampai keterlibatan mereka malah menjadi beban untuk pemerintah kita, alih-alih membantu memuluskan pembangunan ibu kota baru.

Ketidakcermatanperencanaan ibu kota baru ini tecermin dari blunderMenteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitanyang sempat menyebutkan perusahaan Son,SoftBank,sudah berniat menginvestasikan dana hampir US$ 100 juta di Penajam PaserUtara.Ketika dimintai konfirmasi soal ini,Sonmembantah. Dia mengaku belum memutuskan besaran investasinya di sana.

Belum terlambat bagi pemerintah untuk memperjelas skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru, terutama yang melibatkan swasta. Jangan sampai rencana itu justru mendorong aparatur pemerintah memberikan konsesi-konsesi berlebihan sebatas untuk menggaet dana pembangunan. Jika itu yang terjadi, sama saja kita menggadaikan tanah air kepada pihak asing.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.