Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ironi Pernyataan Jaksa Agung

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Jaksa Agung ST Burhanuddin bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jaksa Agung ST Burhanuddin bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Iklan

Semakin terang pemerintahan Joko Widodo tak memiliki komitmen dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tokoh-tokoh yang diduga melanggar hak asasi di masa lalu mendapat tempat terhormat. Kini, pejabat-pejabatnya pun mengeluarkan pernyataan yang cenderung melecehkan hal fundamental itu.

Pekan lalu, misalnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan peristiwa Semanggi I dan II pada 1998 yang merenggut 28 korban jiwa bukanlah pelanggaran hak asasi manusia berat. Ia mengutip hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.

Selain menyakiti keluarga korban, pernyataan itu menggambarkan ketidakpahaman Burhanuddin atas aturan hukum. Kita tahu, keputusan rapat paripurna itu melanggar kewenangan Dewan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tak memberikan kewenangan kepada Dewan untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat atau bukan.

Kewenangan Dewan hanyalah mengusulkan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Lembaga yang berwenang dalam soal ini hanyalah Komisi Nasional HAM. Penyelidikan lembaga itu kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik.

Tragedi Semanggi I dan II merupakan puncak dari demonstrasi panjang setelah reformasi 1998. Peristiwa Semanggi I-diambil dari nama lokasi demonstrasi di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan-bermula dari tuntutan demonstran agar Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang istimewa untuk mencopot jabatan Presiden B.J. Habibie pada November 1998 yang baru saja menggantikan Soeharto. Sebanyak 17 orang tewas dan 109 orang lainnya terluka.

Peristiwa kedua adalah demonstrasi menolak rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya yang militeristik. Demonstrasi pada September 1999 ini dihadapi oleh aparat keamanan dengan penembakan. Sebelas orang tewas dan 217 orang terluka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pernyataan Jaksa Agung mengingkari laporan penyelidikan Komnas HAM pada 20 Maret 2002. Lembaga itu menyebutkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan pada peristiwa Semanggi, juga penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Komnas HAM menyatakan dalam tragedi itu telah terjadi perbuatan tidak berperikemanusiaan yang sistematis dan meluas terhadap warga sipil.

Keputusan DPR periode 1999-2004 memang sengaja mencegah tragedi Semanggi diselesaikan lewat pengadilan HAM ad hoc. Pernyataan Jaksa Agung semakin mengukuhkan penyelesaian politis ala Senayan itu. Ironis, karena pemimpin tertinggi lembaga penegak hukum justru "mengesahkan" penyelesaian kasus di luar jalur hukum.

Rezim Jokowi terkesan menempatkan isu hak asasi manusia di urutan bawah daftar prioritas. Presiden mengangkat tokoh-tokoh yang diduga melanggar hak asasi manusia di masa lalu sebagai anggota kabinet, penasihat, ataupun orang dekatnya. Pejabat senior pun membuat argumentasi yang menyesatkan, misalnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. yang menyatakan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di era Jokowi. Kenyataannya, berbagai langkah pemerintah-termasuk dalam menghadapi demonstrasi menentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menewaskan setidaknya empat orang, September tahun lalu-jelas-jelas melanggar hak dasar warga negara itu.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 20 Januari 2020

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024