Ikuti Kami di
Barid Hardiyanto
Kandidat Doktor Ilmu Administrasi Publik UGM
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dikenal sebagai salah satu lokomotif dalam perubahan sosial, khususnya pada era 1990-an sampai era reformasi. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, meskipun jumlahnya masih tetap banyak, LSM tidak lagi terlalu signifikan menjadi pelopor utama perubahan.
Riset yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Pada 2014, tingkat kepercayaannya 73 persen. Namun setahun setelah itu turun menjadi 64 persen, lalu turun lagi menjadi 57 persen pada 2016. Meskipun sempat naik pada 2017, tingkat kepercayaannya masih lebih rendah ketimbang sektor bisnis, media, dan pemerintahan. Kondisi ini semakin diperparah oleh berbagai data yang menyebutkan bahwa sebagian besar pendanaan LSM berasal dari luar negeri, suatu hal yang kontradiktif dengan sifat "swadaya"-nya.
Saat ini LSM semakin mendapat tantangan dengan disrupsi teknologi yang terjadi di berbagai sektor. Perubahan itu bisa serta-merta menghancurkan yang sudah ada dengan sesuatu yang baru meskipun pada awalnya kecil.
Sejauh ini, institusi bisnis merupakan korban yang paling jelas terlihat. Banyak perusahaan besar bertumbangan tergilas oleh start-up yang kemudian menjadi pemain utama pada ceruk pasar yang selama ini dikuasai oleh perusahaan mapan. LSM tampaknya pelan tapi pasti akan terkena imbas dari disrupsi ini.
Disrupsi tersebut akan mengubah model dan metode kerja masyarakat, termasuk kerja yang dilakukan LSM. Kerja perubahan sosial yang dilakukan LSM melalui pemberdayaan masyarakat dan advokasi mulai banyak digeser oleh start-up dan penggunaan teknologi media sosial atau individu yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali dalam dunia aktivis pergerakan.
Sebagai contoh, kerja LSM yang selama ini banyak berperan sebagai "penolong masyarakat" telah tergantikan oleh penggunaan platform seperti Kitabisa.com, Pedulisehat.id, dan Bawaberkah.org, yang bekerja seperti start-up. Cara kerja platform ini lebih cepat, tepat sasaran, dan dipercaya oleh masyarakat.
Dulu, bila ada masalah pelayanan publik, LSM akan bergerak bersama masyarakat melakukan advokasi ke pemerintah. Sebelum advokasi, LSM melakukan verifikasi ke lapangan, lalu berdiskusi dengan jaringan kerjanya, kemudian menjalankan dengar pendapat umum ke parlemen. Selanjutnya, parlemenlah yang akan berteriak ke eksekutif untuk mengalokasikan anggaran bagi masyarakat. Prosesnya panjang dan memakan waktu lama.
Sekarang caranya lebih mudah. Cukup dengan mencuit di Twitter ke salah seorang pejabat, maka pejabat tersebut akan merespons dengan segera dan mengupayakan untuk segera merealisasi pengaduan tersebut. Bahkan, di Banyumas, urusan pelayanan publik semacam itu biasanya dibicarakan dan diselesaikan dalam grup WhatsApp. Grup ini terdiri atas kelompok masyarakat, pebisnis, dan pejabat pemerintah. Maka tak mengherankan jika saat ini jarang sekali ada demonstrasi yang terkait dengan pelayanan publik.
Dari sisi aktor, dulu seorang aktivis LSM harus ditempa dalam "kawah candradimuka" melalui keterlibatan puluhan tahun dalam kelompok diskusi dan pengorganisasian masyarakat. Sekarang, pengaruh mereka telah digantikan oleh para selebgram seperti Awkarin. Dengan akun media sosialnya, selebgram dapat mengkampanyekan suatu masalah yang kemudian menular dan mendapat perhatian dari masyarakat luas, termasuk pemerintah.
Model dan metode kerja LSM harus berubah jika tidak ingin tergilas oleh perkembangan. Dalam hal ini, LSM perlu menyelesaikan persoalan internalnya. Pertama, soal posisi terhadap negara dan sektor bisnis. Sekarang ini, seiring dengan terjadinya peleburan para aktor, LSM juga perlu melakukan penyesuaian. Sudah saatnya LSM dan jaringannya tidak lagi terlalu mendikotomikan berada di luar atau di dalam pemerintahan, melainkan perlu melakukan kolaborasi, baik dengan yang berada di luar maupun di dalam pemerintahan, pada dasarnya keduanya dibutuhkan. LSM juga perlu membangun kolaborasi dengan kelompok bisnis (yang tidak masuk dalam daftar hitam) untuk bersama-sama menjadi bagian dari pemecah masalah di masyarakat.
Kedua, sumber daya manusia. LSM harus membenahi diri dengan sumber daya manusia yang mampu memenuhi tantangan zaman. Kompetensi dalam memberdayakan masyarakat melalui terjun langsung ke tengah masyarakat harus diimbangi oleh kompetensi dalam penggunaan teknologi berbasis aplikasi dan media sosial. Bukan zamannya lagi kerja-kerja LSM hanya berkubang dengan masyarakat. Kerja LSM harus diketahui oleh publik yang lebih luas sehingga lebih mempunyai pengaruh dalam perubahan sosial.
Ketiga, perubahan dalam "model bisnis". Sudah puluhan tahun LSM mengandalkan pendanaan dari negara lain, anggaran pemerintah, perusahaan, atau individu dermawan untuk menjalankan roda organisasi. Kini sumber-sumber dana tersebut telah berkurang. Untuk itulah perlu ada inisiatif untuk melakukan transformasi menjadi wirausaha sosial sehingga sumber pendanaan bisa didapatkan dari kerja sama dengan komunitas. Dengan begitu, sifat keswadayaan LSM dapat terjaga.
Jika ingin tetap mempertahankan dirinya, LSM harus peka terhadap perubahan. LSM harus terbuka dengan gagasan-gagasan baru dan aktor-aktor baru yang berbeda dengan aktivisme zaman dulu. Mungkin ini berat bagi aktivis generasi lama, tapi zaman menuntutnya demikian.
