Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Persekongkolan Politik Elektoral

image-profil

image-gnews
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat dinihari, 10 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat dinihari, 10 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Umbu T.W. Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah diserang rayap korupsi. Komisionernya, Wahyu Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menjanjikan penetapan Harun Masiku, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 pengganti antarwaktu yang menggantikan Nazarudin Kiemas. Wahyu diduga meminta dana operasional sebesar Rp 900 juta ke Harun. Dua orang dekat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyuap Wahyu juga dicokok KPK (Koran Tempo, 10 Januari 2020).

Apa yang dialami KPU sungguh ironis, mengingat KPU pernah menginisiasi keras pelarangan bekas narapidana korupsi mengikuti pemilihan umum tahun lalu. Sayang, komitmen kelembagaan tersebut kontras dengan sikap individu komisionernya. Meskipun Wahyu hanya oknum dari patgulipat kekuatan politik dan institusi KPU, perilakunya telah ikut mengotori wajah Komisi.

Chester Barnard dalam The Function of the Executive (1973) mengatakan sebuah organisasi adalah suatu "konstruk", medan kekuatan personal seperti medan magnet yang saling berhubungan atau tarik-menarik. KPU semakin sulit berkelit dari degradasi integritas dan kredibilitasnya di hadapan publik, mengingat kasus Wahyu kian menambah panjang kasus korupsi yang pernah mendera Komisioner KPU, dari Nazaruddin Syamsuddin, Mulyana W. Kusumah, Daan Dimara, hingga Rusadi Kantaprawira.

Tak hanya di KPU pusat, kabar sumir soal banyaknya kecurangan dalam pemilihan umum menguar juga di daerah lewat perdagangan suara maupun penggelembungan suara. Kecurangan tersebut, antara lain, adalah kasus korupsi di KPU Karawang yang melibatkan sekretaris Komisi pada 2016, kasus korupsi di KPU Sulawesi Barat pada 2017, dan pengakuan seorang calon legislator di Karawang yang menggelontorkan uang Rp 50 juta untuk mendongkrak suaranya dalam Pemilihan Umum 2019. Hal ini menjadi indikasi bahwa KPU belum steril dari jejak mafia elektoral. Wajar jika sebagian masyarakat mulai curiga bahwa tidak sedikit para anggota DPR yang duduk di parlemen dihasilkan dari mekanisme "perwasitan" pemilihan umum yang mengabaikan regulasi dan etika politik.

Di sisi lain, terseretnya nama Hasto Kristiyanto dalam kasus di atas menjadi tamparan keras bagi citra dan masa depan partai pemenang Pemilu 2019 tersebut. Meskipun Hasto berkukuh tidak ada upaya negosiasi dalam rencana pengganti antarwaktu Riezky Aprilia dengan Harun Masiku, hal tersebut dibantah oleh Ketua KPU Arief Budiman yang mengaku tiga kali menerima surat dari PDIP yang berisi permintaan untuk mengalihkan suara Nazarudin kepada Harun Masiku serta membatalkan penetapan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas. Padahal Riezky memperoleh suara terbanyak kedua setelah Nazarudin, sementara Harun di urutan kelima.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun sedang dalam proses penyidikan oleh KPK, spekulasi soal adanya persekongkolan yang melibatkan elite partai di balik kasus suap tersebut kian mencuat. Dalam banyak pengalaman, kasus kecurangan atau korupsi pemilihan umum secara sistemik kerap melibatkan aktor partai yang kuat atau berpengaruh. Inilah yang menyebabkan mengapa kejahatan dalam pemilihan sulit terungkap pada level kekuasaan di partai (Badoh & Dahlan, 2010).

Hal tersebut tidak terlepas pula dari pengaruh kuat oligarki partai yang berupaya menanamkan pengaruhnya pada berbagai institusi, termasuk institusi penjaga demokrasi, seperti KPU, melalui negosiasi-negosiasi ekonomi-politik di ruang-ruang tertutup dalam rangka akumulasi rente dan perluasan kursi kekuasaan bagi individu maupun kelompok tertentu.

Pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Umum menetapkan penggantian calon terpilih oleh KPU dengan calon dari daftar calon berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Kengototan partai untuk menerabas pasal itu mengindikasikan kuatnya nalar subyektivitas dan arogansi partai dalam pertimbangan pencalonan kader. Faktor kedekatan personal dan kontribusi pragmatis terhadap mesin partailah yang menjadi pertimbangan. Tidak salah jika Buchanan dan Tulock (dalam Harmon dan Mayer, 2014) mengatakan kepentingan subyektivitas bukan sekadar fakta dalam praktik politik kekuasaan, tapi juga merupakan tujuan (goal) yang ikut melegitimasi apriori publik terhadap partai selama ini.

Kita berharap ini adalah momentum KPU untuk bersih-bersih alias mereformasi diri secara menyeluruh dari pusat hingga daerah dengan membangun integritas individu dan kelembagaan secara serius demi meraup kembali kepercayaan publik. KPK juga tak boleh takut untuk mengusut peran Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Wahyu. Pengusutan tersebut akan membantu menyelamatkan wajah demokrasi kepartaian kita dari bencana skandal elektorasi sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa KPK bukan institusi yang mudah disetir kekuatan politik.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024