Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Kusir Soal Banjir

Oleh

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergotong-royong bersama warga membersihkan sampah yang terbawa saat bencana banjir di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Ahad, 5 Januari 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergotong-royong bersama warga membersihkan sampah yang terbawa saat bencana banjir di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Ahad, 5 Januari 2020.
Iklan

Debat kusir seputar banjir menunjukkan sempitnya wawasan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Baswedan mengenai strategi mengantisipasi bencana ini. Anies terjebak dalam retorika demi membela diri. Ia melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin untuk selalu berikhtiar menyelamatkan warga dan wilayahnya dari petaka.

Gubernur Anies semestinya tak terseret polemik yang tidak esensial atau terpengaruh caci-maki di media sosial. Selama ini, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI sudah memiliki strategi pengendalian banjir. Kebijakan seperti normalisasi sungai hingga pembuatan waduk telah dituangkan dalam peraturan daerah.

Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, boleh saja ia memiliki konsep yang berbeda dalam menangani banjir. Tak dilarang pula Gubernur memenuhi janjinya dalam kampanye, misalnya tak akan menggusur permukiman. Persoalannya, janji itu tak mungkin bisa dilaksanakan jika bertentangan dengan perda atau kebijakan pemerintah pusat.

Kisruh pengendalian di Jakarta mulai terjadi setelah Anies menghentikan secara sepihak proyek normalisasi 13 sungai di Ibu Kota dan menggantinya dengan proyek naturalisasi. Tapi ia tak segera mengimplementasikan kebijakan tersebut. Akibatnya, tidak ada kemajuan sama sekali dalam menggarap proyek antibanjir.

Silang pendapatnya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono juga memberi kesan Anies tidak mau disalahkan. Basoeki menyebutkan pemerintah pusat tidak bisa meneruskan program normalisasi di Kali Ciliwung karena DKI terlambat membebaskan lahan. Masih ada 17 kilometer badan sungai yang belum tersentuh. Anies malah menjawab dengan mengatakan bahwa normalisasi kurang efektif jika tidak ada pengendalian banjir di hulu.

Gubernur seolah-olah ingin menuding balik pemerintah pusat. Selama ini, Presiden Joko Widodo memang belum menyelesaikan proyek dua waduk di daerah hulu. Proyek yang bertujuan mengurangi banjir kiriman ke Jakarta ini sebetulnya sudah berjalan. Dua waduk itu diproyeksikan selesai tahun ini karena pembebasan tanahnya sudah mencapai 90 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anies seharusnya tak hanya menggantungkan nasib Jakarta pada proyek pemerintah pusat. Strategi pengendalian banjir bukan cuma di hulu, tapi juga di tengah dan hilir. Di hilir pun perlu dibangun waduk. Lagi pula tidak semua banjir selalu disebabkan oleh faktor hulu. Curah hujan ekstrem terbukti bisa menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta pada pagi hari, 1 Januari lalu. Saat itu, belum ada banjir kiriman dari Bogor karena luapan air dari hulu baru datang pada sore hari.

Pengendalian banjir merupakan proyek jangka panjang karena memerlukan infrastruktur yang dibangun secara bertahap. Jika Gubernur Anies tidak sudi meneruskan kebijakan sebelumnya, otomatis akan merusak strategi pengendalian banjir.

Kota-kota di negara maju sudah mengadopsi politik ekologi, mengaitkan strategi tata ruang dan pengendalian banjir dengan perubahan iklim. Kini Gubernur Anies masih sibuk membanggakan diri bahwa dalam banjir kali ini Bundaran Hotel Indonesia tidak terendam.

Masalahnya, bukan soal seberapa parah banjir sekarang dibanding dulu, tapi apa yang telah dilakukan pemerintah DKI dalam mengantisipasi banjir di masa mendatang. Besarnya banjir amat bergantung pada curah hujan dan perubahan iklim. Jika pemerintah DKI sekarang tidak berbuat apa-apa, kelak masyarakat juga yang menanggung akibatnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.