Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Senjakala Pemberantasan Korupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Gerakan anti korupsi. TEMPO/Suryo Wibowo
Ilustrasi Gerakan anti korupsi. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

Sosok Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerdil dan tak berwibawa, karena dilemahkan secara sistematis oleh pemerintah Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat, bisa disaksikan saat ini. Kegagapan lembaga antirasuah ini dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam kasus suap menjadi buktinya.

Nama Hasto terseret karena dua orang dekatnya, Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah, menjadi tersangka perantara suap untuk komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. KPK menangkap tangan Wahyu dalam kasus suap penetapan pengganti Nazaruddin Kiemas, calon legislator terpilih dari PDIP yang meninggal.

Acungan jempol layak diberikan kepada tim penyelidik KPK yang berusaha menangkap Hasto di kampus Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu pekan lalu. Sayangnya, usaha empat anggota tim penyelidik itu gagal karena mereka malah ditangkap polisi. Setelah dibebaskan, para penyelidik itu dikabarkan ditegur dan kemudian diganti karena dianggap tak berkoordinasi lebih dulu.

Kurang bergiginya KPK juga terlihat ketika mereka hendak menggeledah dan menyegel kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, di Jalan Diponegoro, sehari kemudian. Usaha itu gagal karena penyelidik KPK dihalangi petugas pengamanan serta pengurus Partai Banteng yang meminta surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa KPK kini benar-benar telah terlucuti. Klaim pemerintah Jokowi bahwa revisi Undang-Undang KPK, melalui UU No. 19 Tahun 2019, bertujuan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu jauh panggang dari api. Undang-undang baru justru mempersulit penyelidikan kasus korupsi.

Sebelumnya, penyidik KPK dapat menyadap, menggeledah, dan menyita atas perintah komisioner KPK. Kini mereka harus melewati mata rantai lebih panjang, termasuk harus mengantongi izin Dewan Pengawas. Bila prosedur berbelit itu diterabas, bukan mustahil akan muncul banyak gugatan praperadilan oleh para tersangka korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sikap pemimpin KPK dalam kasus ini juga sungguh mengecewakan. Alih-alih berdiri di depan untuk membela anak buahnya, mereka malah menyalahkan tim penindakan itu. Pemimpin KPK seharusnya berani menjerat mereka yang menghalangi tim penyelidik di PTIK dan kantor PDIP itu sebagai tersangka karena merintangi proses hukum.

Wajah suram KPK seperti hari ini berpangkal dari pelemahan sistematis oleh pemerintah Jokowi dan DPR yang memilih pimpinan KPK dengan rekam jejak bermasalah. Pemerintah dan DPR juga kompak memangkas kewenangan KPK melalui revisi undang-undang. Setelah dilantik pada 20 Desember 2019, tak butuh waktu lama bagi para pemimpin KPK pilihan Jokowi untuk menyabotase pemberantasan korupsi. Kini, sulit mengharapkan KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan nama besar. Sangat mungkin pula di kemudian hari akan lebih banyak pelaku korupsi yang tak tersentuh hukum.

Karena itu, tak bisa disalahkan bila masyarakat kini kehilangan harapan dan mengucapkan selamat tinggal kepada era pemberantasan korupsi.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 13 Januari 2020

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024