Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketegasan di Laut Natuna Utara

image-profil

image-gnews
Presiden Jokowi (kelima kanan) didampingi Menteri KKP Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 8 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat
Presiden Jokowi (kelima kanan) didampingi Menteri KKP Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 8 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

Richard Sianturi
Kandidat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Periset legalitas klaim historis Cina pada 2016.

Sudah lebih dari dua tahun draf pertama kode berperilaku (code of conduct), yang diamanatkan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002, disusun. Pembahasan mengenai isi kode berperilaku sebenarnya sudah lama dan beberapa kali mengalami kegagalan karena konstelasi politik internasional.

Ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat dengan sifat proteksionisnya, sempat diperkirakan Amerika tidak akan terlalu banyak ikut campur lagi dalam sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Sebaliknya, ini menjadi kesempatan bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya di Asia-Pasifik, termasuk dalam dinamika konflik.

ASEAN sendiri juga mengalami banyak dinamika politik yang kelak menentukan prospek penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina pada 2016 memberikan dampak yang signifikan terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Keputusan Duterte untuk segera "bekerja sama" dengan Cina dalam pengelolaan wilayah di sekitar Paracels bertolak belakang dengan semangat negara itu ketika mengajukan gugatan unilateral atas klaim historis Cina ke Mahkamah Arbitrase Antarbangsa (PCA) di Den Haag, Belanda. Putusan PCA menjadi lebih "tidak berarti" dengan perubahan sikap politik internasional Filipina ini.

Semua dinamika politik ini terjadi saat Cina dan ASEAN memiliki DOC. Sayangnya, DOC ternyata lebih sering diabaikan. Pembangunan besar-besaran Cina di wilayah sengketa, baik di wilayah Spratly maupun Paracels, termasuk kasus masuknya penjaga pantai Cina di Laut Natuna Utara baru-baru ini, adalah bukti bahwa DOC sama sekali tidak bisa diandalkan.

Hal ini terjadi karena DOC bukan hukum yang mengikat (non-legally binding). Lagi pula, isi DOC terlalu diplomatis dalam mencegah pertarungan kepentingan di dalam sengketa besar seperti Laut Cina Selatan.

DOC juga tidak memberikan aturan-aturan teknis lebih lanjut dalam implementasinya. Meski berbentuk deklarasi, sudah diprediksi sejak awal bahwa DOC hanya dibuat untuk menurunkan sesaat tensi konflik. Apalagi ASEAN sebagai badan multilateral kerap gagal menentukan sikap bersama.

Kode berperilaku juga dipastikan tidak memiliki pengaruh besar dalam mencari penyelesaian yang berarti atas sengketa di Laut Cina Selatan. Pertama, dasar dari pembuatan kode berperilaku saat itu, selain karena amanat, hanya akan bertumpu pada kesepakatan yang kompromistis antara Cina dan anggota ASEAN, misalnya dengan penolakan Cina atas putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang masuk ke kode berperilaku. Jika putusan hukum saja ditolak, jelas dasar-dasar "politis" lebih mendominasi isi kode berperilaku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, tidak ada kepastian bahwa kode berperilaku akan memiliki kekuatan mengikat, baik bagi Cina maupun ASEAN. Meskipun sebagai sebuah produk kesepakatan dalam hukum internasional, produk hukum internasional bersifat tidak mengikat. Dengan kenyataan tersebut, sebenarnya kode berperilaku tidak dapat diharapkan.

Ketiga, beberapa waktu terakhir, negara-negara kelihatan lebih berorientasi pada penguatan fundamen ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia mendorong setiap negara sangat berhati-hati dalam membangun kebijakan politik internasional masing-masing. Faktanya, dalam penyusunan kode berperilaku saat itu, anggota ASEAN lebih lunak dalam menerima kompromi Cina, mengingat pengaruh Cina, baik secara politik maupun ekonomi, di kawasan.

Saat ini, kasus pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara dengan hadirnya kapal penjaga pantai Cina menjadi bukti bahwa kode berperilaku yang disepakati bersama sama sekali tidak memiliki arti, khususnya bagi Cina. Sebagai hasil negosiasi dan diplomasi, kode berperilaku terbukti tidak efektif dalam upaya penyelesaian sengketa. Untuk itu, saat ini upaya negosiasi tidak relevan, melainkan konsistensi terhadap penegakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara tidak bisa dinegosiasikan lagi atas dasar apa pun, mengingat sudah diatur dan diakui oleh UNCLOS 1982 sebagai satu-satunya rezim hukum laut internasional yang berlaku global. Karena itu, kehadiran penuh kekuatan negara di wilayah kedaulatan itu sangat diperlukan. Dalam doktrin hukum laut, kehadiran negara yang efektif atas suatu wilayah mempengaruhi legitimasinya atas wilayah itu.

Empat poin dalam nota protes yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berada di jalur yang tepat. Saat ini dan sampai kapan pun, klaim sepihak dari negara lain, termasuk Cina, yang sengaja mengganggu kedaulatan nasional harus ditentang dengan keras berlandaskan hukum internasional.

Semakin lama pemerintah Indonesia menunda untuk bersikap lebih tegas, semakin terancam wilayah kedaulatan pada masa depan. Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan harus menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu menegaskan bahwa negosiasi politik yang berlarut-larut hanya akan menunda konflik yang lebih besar. Saat ini, komitmen terhadap penghormatan dan penegakan UNCLOS 1982 adalah yang paling krusial.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.