Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kambing Hitam Banjir Jakarta

Oleh

image-gnews
Seorang sopir mencuci bajajnya menggunakan air yang menggenangi  jalan Mangga Dua Raya, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Seorang sopir mencuci bajajnya menggunakan air yang menggenangi jalan Mangga Dua Raya, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

BANJIR di Jakarta dan sekitarnya pada hari-hari pertama 2020 seharusnya menjadi pelajaran untuk semua pihak: persoalan kronis ini tak bisa diselesaikan dengan saling tuding di depan umum. Pemerintah pusat dan daerah semestinya bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Saling sindir antara PresidenJokoWidodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBasoekiHadimoeljono, dan Gubernur DKI JakartaAniesBaswedantak bakal mencegah air bah datang lagi.

Gagalnya program pengendalian banjir di Ibu Kota pekan lalu menandakan buruknya manajemen semua lapis pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Padahal ini bukan bencana mendadak yang pertama kali terjadi. Semua orang tahu Jakarta dan daerahpenyangganya, yakni Tangerang,Depok, dan Bekasi, adalah kawasan langganan banjir. Selain kontur tanahnya berupa cekungan, ada belasan sungai yang mengalirkan air dari hulu di daerah Bogor lewat Jakarta sebelum sampai ke Laut Jawa. Hanya keledai yang tak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya.

Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebenarnya sudah mengirimkan peringatan tentang bencana ini, akhir tahun lalu. Pada 27 Desember 2019, BMKG merilis kabar bahwa bakal ada sejumlah provinsi yang diguyur hujan deras dengan angin kencang pada pergantian tahun, termasuk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tapi peringatan ini tak ditindaklanjuti.

Kajian tentang pengendalian banjir juga sudah banyak dibuat, tapieksekusinyatak pernah tuntas. Pejabat publik kita lebih suka berdebat soal istilah semacam "naturalisasi versus normalisasi" dan angkat tangan ketika ditanyai kenapa proyek normalisasi SungaiCiliwungyang baru setengah jalan kini terkatung-katung. Proyek pelebaran sungai itu baru tuntas sepanjang 16 kilometer dari rencana awal 30 kilometer. Kalau motifnya sudah politis, memang sulit berpikir solutif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalau mau jujur, tak rampungnya proyek Ciliwung bukan cuma karena masalah pembebasan lahan. Demikian juga soal tersendatnya upaya memperbaiki daerah aliran sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Payung hukum bisa dibuat, regulasi pun bisadiubah-jikahambatannyaada di aturan. Masalahnya adalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tak jalan. Bagaimanapun, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jika program nasional tak diindahkan kepala daerah, tentu banyak cara untuk memaksanya berjalan.

Tak hanya di Jakarta, penataan kawasan Puncak dan pembangunan sejumlah situ di Jawa Barat menghadapi masalah serupa. Dua bendungan yang diharapkan selesai akhir tahun ini, Bendung Ciawi dan Sukamahi, tak akan mampu mengatasi masalah jika hutan di sekitarnya terus dibabat. Perubahan peruntukan kawasan Puncak, dari semula untuk resapan air menjadi daerah wisata dan permukiman, hanya bisa terjadi ketika aparatur pemerintahan tidak berjalan efektif. Kelalaian menahun itu juga luput dari koreksi pemerintah pusat.

Dengan bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahun, Jakarta seharusnya menjadi laboratorium antisipasi banjir terlengkap di dunia. Berbagai inovasi kebijakan publik dan infrastruktur bisa diuji coba dan dipantau efektivitasnya. Para pejabat publik perlu membuat terobosan yang bisa melampaui sekat-sekat kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, itu tak terjadi karena kita lebih sibuk mencari kambing hitam setiap kali banjir datang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

12 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

27 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

28 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024