Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Telegram Tak Perlu Kabareskrim Polri

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap menandatangani dokumen saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. Rotasi jabatan tersebut berdasar pada Surat Telegram Polri nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019. ANTARA
Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap menandatangani dokumen saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. Rotasi jabatan tersebut berdasar pada Surat Telegram Polri nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019. ANTARA
Iklan

Tidak ada perlu-perlunya Kepolisian RI menerbitkan telegram berisi petunjuk teknis kepada para kepala kepolisian daerah dalam menangani tindak pidana korupsi. Penerbitan telegram yang ditandatangani Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 31 Desember 2019 itu justru membuka peluang proses penindakan korupsi menjadi berbelit-belit.

Salah satu poin dalam telegram itu adalah arahan untuk melakukan verifikasi dan telaah sebelum memulai penyelidikan ketika kepolisian menerima aduan masyarakat mengenai indikasi tindak pidana korupsi. Aduan masyarakat soal dugaan korupsi akan diverifikasi sebelum diselidiki. Poin tersebut bakal membuat birokrasi penegakan hukum menjadi panjang, sehingga memberikan waktu bagi calon tersangka untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya.

Mengacu pada poin itu, ketika ada aduan mengenai indikasi kerugian negara, polisi mesti meminta verifikasi kembali kepada aparat pengawas internal pemerintah. Aparat yang dimaksudkan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat di tingkat kementerian/lembaga pemerintah, inspektorat di tingkat pemerintah provinsi, dan inspektorat di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Padahal aparat pengawas internal pemerintah itu cukup dipanggil sebagai saksi. Karena itu, kuat diduga telegram juga merupakan upaya mengkondisikan pengembalian unsur kerugian negara untuk menghilangkan tindak pidananya. Makna penindakan tindak pidana korupsi pun direduksi menjadi sekadar upaya penyelidikan, kemudian dikonfirmasi ke pihak aparat pengawas internal pemerintah.

Langkah berliku-liku itu juga bisa menjadi kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebab, ada potensi laporan tidak diteruskan ketika laporan dari masyarakat harus diverifikasi sebelum penyelidikan dilakukan. Hal itu juga sangat rawan menjadi alasan untuk mempetieskan laporan kasus tindak pidana korupsi.

Seharusnya pelaporan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu dipermudah. Pelapor jangan dibikin repot, justru semestinya dilindungi sesuai dengan prinsip whistleblower.Penyelidikan seharusnya disegerakan, tak perlu melalui proses birokrasi yang panjang, apalagi sampai berbelit-belit. Karena itu, telegram yang malah mengendurkan penindakan semestinya tak perlu diterbitkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga iklim investasi di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru harus direspons polisi dengan sigap dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sebab, korupsi yang kian merajalela justru merusak iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi dan kepastian hukum yang baik menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Korupsi juga menghambat ekonomi. Tata kelola kelembagaan yang lemah mendorong terjadinya korupsi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Lembaga pemerintah yang tidak efisien akan lamban dalam memberikan pelayanan, sehingga memperburuk kinerja di depan investor. Salah satu faktor yang diperhatikan investor adalah perizinan yang bersih dari korupsi.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 07 Januari 2020

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024