Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duduk Bersama Mencegah Banjir

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Seorang warga mencuci kendaraan mobil di kawasan Perumahan Greenville, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ahad, 5 Januari 2020. Beberapa rumah, kendaraan, serta pertokoan masih terendam banjir. TEMPO/Gregorius Bramantyo
Seorang warga mencuci kendaraan mobil di kawasan Perumahan Greenville, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ahad, 5 Januari 2020. Beberapa rumah, kendaraan, serta pertokoan masih terendam banjir. TEMPO/Gregorius Bramantyo
Iklan

Air bah tidak mengenal batas wilayah. Tersebab curah hujan ekstrem, kondisi alam yang terus memburuk, juga buruknya manajemen bencana, banjir telah meluluhlantakkan banyak area di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada pergantian tahun ini.

Karena itu, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim semestinya segera duduk bersama setelah masa tanggap darurat usai. Mereka perlu mencari solusi dan kemudian mengambil langkah nyata agar risiko akibat bencana di masa depan bisa dikurangi. Presiden Joko Widodo semestinya mengkoordinasikan tiga kepala daerah ini dengan menyingkirkan perkubuan politik seperti yang selama ini terasa di publik.

Limpahan air bah yang merusak ratusan ribu properti dan menelan 53 korban jiwa ini menjadi cermin kegagalan koordinasi antardaerah. Banjir di Jabodetabek sesungguhnya bukan bencana yang pertama kali terjadi. Namun kerusakannya semakin masif akibat upaya pencegahan dan penanggulangan yang tak dilakukan dengan baik.

Ibu Kota Jakarta bukan daerah yang berdiri sendiri. Wilayahnya dikelilingi belasan sungai yang mengalirkan air dari dataran tinggi di daerah lain, seperti Jawa Barat. Kontur tanah Jakarta yang berupa cekungan seolah-olah menjadi mangkuk penampungan air dari Bogor dan Depok, yang pengelolaan administratifnya berbeda. Karena itu pula, tidak mungkin Gubernur Jakarta menangani banjir sendirian.

Dalam hal ini, Gubernur Anies juga tidak selayaknya lepas tangan dengan melemparkan masalah ke wilayah lain. Ia perlu menurunkan egonya, misalnya, dengan tidak membela diri secara berlebihan, seperti yang ia tunjukkan ketika berhadapan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dalam hal penanganan aliran sungai. Yang perlu ia lakukan hanyalah mempercepat realisasi rencana-rencana penanggulangan banjir.

Gubernur Ridwan Kamil memiliki tanggung jawab menyelesaikan rencana penataan ulang kawasan Puncak, Bogor. Kawasan itu rusak parah akibat pembangunan properti yang masif. Penertiban vila bermasalah pun kerap terhambat karena pemiliknya "orang-orang kuat".

Percepatan pembangunan waduk di Jawa Barat dan Banten juga seharusnya lekas diselesaikan. Harus diakui, problem terbesar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk waduk dan bendungan pencegah banjir, adalah pembebasan lahan. Ini memang merupakan tugas pemerintah daerah. Namun Presiden semestinya bisa membantu mengatasinya demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak di masa depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di luar kerusakan-kerusakan alam di DKI dan wilayah sekitarnya, krisis iklim yang menjadi tren global juga menjadi ancaman besar. Infrastruktur penahan banjir pun bisa jadi tak efektif jika curah hujan semakin tinggi akibat efek pemanasan global. Di titik ini, Presiden Jokowi mesti muncul dan memimpin kampanye untuk adaptasi dengan potensi perubahan cuaca dan krisis iklim.

Hentikan segera aktivitas yang memicu pemanasan global, seperti penggundulan dan pembakaran hutan, kenaikan emisi kendaraan bermotor, hingga pembangunan infrastruktur dan properti yang melanggar keseimbangan tata ruang. Jokowi harus memasukkan program pencegahan dan menanggulangi bencana lingkungan dalam daftar prioritas, sejajar dengan proyek infrastruktur yang kian masif.

Semua itu hanya bisa dilakukan jika para pemimpin bekerja sama, melupakan persaingan politik.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 06 Januari 2020

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.