Hentikan Politisasi Banjir

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mobil melintasi terowongan (underpass) saat terjadi banjir di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, Kamis 2 Januari 2020. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Sejumlah mobil melintasi terowongan (underpass) saat terjadi banjir di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, Kamis 2 Januari 2020. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    SILANG pendapat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir besar di awal tahun ini sungguh tidak tepat. Sebagai menteri dan gubernur, mereka semestinya memprioritaskan penanganan korban banjir di banyak tempat yang centang-perenang.

    Menolong para korban yang masih terjebak banjir, menyediakan dapur umum, dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat bah jauh lebih produktif ketimbang adu pernyataan yang tidak berujung. Saling bantah itu terbukti menjadi amunisi bagi para pendengung pendukung kedua kubu untuk saling serang lewat media sosial. Walhasil, muncul tudingan ada upaya mempolitisasi bencana besar itu. Ini langkah yang tidak tepat, ketika banyak penduduk kehilangan harta benda, bahkan nyawa.

    Basoeki menyebut pemerintah DKI Jakarta terlambat melakukan normalisasi di Kali Ciliwung. Gubernur Anies baru menyelesaikan pengerukan dan pembuatan turap beton di 16 kilometer Sungai Ciliwung. Masih ada 17 kilometer badan sungai yang belum tersentuh dan, menurut Basoeki, menjadi penyebab banjir di sebagian Jakarta. Anies membalas pernyataan Basoeki dengan mengatakan pangkal soal banjir di Jakarta adalah gagalnya pengendalian dari Bogor.

    Pada saat yang sama, korban akibat banjir terus berjatuhan. Kementerian Sosial menyebutkan korban meninggal akibat banjir di Jakarta dan sekitarnya hingga Kamis lalu mencapai 21 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan ada sekitar 31 ribu penduduk yang masih mengungsi. Jumlah mereka bisa bertambah karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan curah hujan masih akan tinggi hingga pertengahan Januari.

    Persoalan banjir yang melanda ini sejatinya bukanlah barang baru. Sudah berkali-kali dan hampir rutin setiap kali datang musim hujan, namun tak pernah ada solusi nyata untuk mengatasinya. Pemerintah pusat dan daerah semestinya mencari solusi guna mengatasi banjir di Ibu Kota ini sejak dulu. Kondisi geografis Jakarta yang lebih rendah dari permukaan laut, yang sudah diketahui sejak zaman penjajahan Belanda, semestinya mendapat perhatian khusus. Kampanye pembuatan sumur resapan sebagai salah satu solusi memang sudah beredar pasca-banjir 2007. Namun pelaksanaannya masih jauh panggang dari api.

    Serangan bah sekaligus semakin membuktikan bahwa pemerintah daerah masih berjalan sendiri-sendiri dalam upaya mengurangi banjir. Belum ada koordinasi yang baik di antara pemerintah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Penataan kawasan Puncak, misalnya, masih berjalan di tempat tanpa dukungan daerah lain. Pembangunan sejumlah waduk di Jawa Barat juga masih menghadapi kendala, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

    Selain urusan koordinasi, yang tak boleh dilupakan adalah perilaku buruk masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan. Salah satu penyebab banjir adalah saluran air yang tumpat oleh sampah domestik. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Juni 2019 menyebutkan masyarakat menghasilkan 7.500 ton sampah setiap hari. Jika ditumpuk, tingginya setara dengan kompleks Candi Borobudur. Dan banjir besar yang lalu semestinya menjadi momentum untuk bersama-sama mencari solusi, bukan menjadi ajang politisasi.

    Catatan:

    Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 03 Januari 2020

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.