Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stop Istimewakan Bang Napi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Lapas Cipinang Kelas 1. ANTARA
Lapas Cipinang Kelas 1. ANTARA
Iklan

KEMBALI ditemukannya fasilitas mewah bagi narapidana korupsi menunjukkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tak pernah bersungguh-sungguh membereskan persoalan lembaga pemasyarakatan. Seolah-olah diperbaiki, masalah tersebut disembunyikan dari publik rapat-rapat hingga suatu saat ada orang luar yang memergokinya. Presiden Joko Widodo harus menindak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly karena insiden berulang ini.

Sulit berharap pada inspektorat kementerian, yang mestinya melakukan pengawasan internal. Fasilitas mewah di penjara dan perlakuan berbeda terhadap narapidana berduit justru ditemukan oleh instansi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan praktik itu di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Badan Narkotika Nasional pernah mendapatinya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Terakhir, pada Sabtu dan Ahad lalu, Ombudsman RI juga menemukannya di Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Bogor.

Deretan kasus tersebut menunjukkan pengawasan inspektorat tumpul. Bila Menteri Yasonna Laoly punya niat baik, selain memperbaiki pengawasan oleh anak buahnya, mestinya dia menggandeng lembaga lain untuk mengawasi penjara. Kementerian harus terbuka dan legawa dalam kerja sama itu, tak boleh menutup-nutupi perkara atau mempersulit pengawasan. Inspeksi pun jangan hanya dilakukan bila ada laporan masuk, melainkan diadakan secara rutin.

Di luar itu, akar persoalannya adalah tidak adanya standar fasilitas minimum yang berlaku bagi semua napi, seperti kapasitas kamar, makanan, hingga sanitasi. Fasilitas penjara yang buruk mendorong napi berduit mengadakan sendiri kebutuhannya, yang kemudian merembet ke pengadaan fasilitas yang dilarang ada di penjara dengan menyogok kepala penjara dan sipir. Fakta inilah yang terjadi di penjara yang menyediakan fasilitas mewah bagi terpidana.

Dengan membayar Rp 200-500 juta per bulan kepada pengelola penjara seperti temuan KPK pada 2018, misalnya, narapidana korupsi di Sukamiskin bisa mendapatkan fasilitas yang tak bisa dinikmati narapidana umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Semestinya tak ada perlakuan berbeda bagi setiap narapidana. Perlakuan istimewa terhadap narapidana korupsi berarti diskriminasi bagi terpidana kasus lain-seolah-olah hukum pilih kasih. Padahal hakikat pemidanaan adalah mencabut sementara kemerdekaan siapa saja yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu.

Kementerian Hukum biasanya berdalih bahwa penyebab utama buruknya pengelolaan penjara adalah kelebihan penghuni. Justru dengan memberi keistimewaan kepada narapidana korupsi untuk menempati sel yang lebih luas sendirian, Kementerian sendiri yang mengungkap lemahnya dalih tersebut. Di sel lain, narapidana perkara lain-yang tak bisa membeli fasilitas-tinggal berjubel. Semestinya sel yang lebih luas dan ditempati sendirian itu bisa dihuni juga oleh narapidana lain.

Sejauh ini Kementerian Hukum gagal mencegah kasus tersebut berulang. Kementerian baru merespons bila perkara sudah diketahui khalayak. Jalan keluarnya pun biasanya insidental: merotasi kepala penjara atau pegawai yang dianggap bertanggung jawab sembari menunggu berita reda. Kementerian tak melakukan perbaikan mendasar untuk mencegah perkara serupa terulang. Misalnya dengan menghilangkan blok khusus napi korupsi agar praktik jual-beli fasilitas bisa diakhiri.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024