Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tercecer Kita di Pariwisata

Oleh

image-gnews
Suasana di obyek wisata Tanah Lot, Tabanan, Bali. Beberapa waktu lalu sebuah media travel, Fodor's Travel mengeluarkan laporan jika Bali sebagai destinasi yang patut dipertimbangkan untuk tidak dikunjungi. Rabu, 20 November 2019. TEMPO/ Made Argawa
Suasana di obyek wisata Tanah Lot, Tabanan, Bali. Beberapa waktu lalu sebuah media travel, Fodor's Travel mengeluarkan laporan jika Bali sebagai destinasi yang patut dipertimbangkan untuk tidak dikunjungi. Rabu, 20 November 2019. TEMPO/ Made Argawa
Iklan

PEMERINTAH perlu segera memperbaiki pengelolaan sektor pariwisata agar target kunjungan wisatawan asing bisa terpenuhi. Kinerja buruk dalam empat tahun terakhir telah menggerus pertumbuhan pariwisata, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor jasa nasional.

Tanda-tanda perlambatan sesungguhnya sudah terlihat pada kuartal kedua tahun ini. Nilai ekspor jasa pariwisata, yang mengukur pengeluaran turis asing berbelanja dan menginap di dalam negeri, turun satu persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$ 3,02 miliar. Impor jasa pariwisata justru tumbuh 9,7 persen menjadi US$ 2,21 miliar. Neraca transaksi pariwisata pun hanya surplus US$ 805 juta atau anjlok 21 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, nilai ekspor jasa pariwisata kita juga masih jauh tertinggal. Dua tahun lalu, total ekspor jasa pariwisata Indonesia mencapai US$ 13,7 miliar. Pada tahun yang sama, ekspor jasa pariwisata Thailand menembus US$ 51,1 miliar atau hampir empat kali angka ekspor jasa pariwisata Indonesia. Posisi Thailand ini disusul Malaysia (US$ 20,8 miliar) dan Singapura (US$ 19,5 miliar).

Rendahnya ekspor jasa pariwisata itu sejalan dengan rata-rata pertumbuhan turis asing, yang dalam empat tahun terakhir stagnan di angka 14 persen. Padahal, untuk mencapai 20 juta wisatawan mancanegara-sesuai dengan target semula pemerintah tahun ini-dibutuhkan pertumbuhan sekitar 26 persen. Belakangan, pemerintah merevisi target kedatangan turis asing menjadi 18 juta, yang kemudian direvisi kembali menjadi 16,5 juta. Hingga Oktober lalu, Kementerian Pariwisata mencatat jumlah turis asing yang masuk ke Tanah Air baru 13,2 juta.

Tidak tercapainya jumlah wisatawan asing melancong ke Indonesia tak lepas dari gagalnya pemerintah merampungkan sejumlah pekerjaan rumah. Dari soal keamanan dan kenyamanan, kebersihan dan kesehatan, sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, kelestarian lingkungan, sampai infrastruktur penunjang, seperti bandar udara dan pelabuhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan World Economic Forum berjudul "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019" menguatkan indikasi tersebut. Meski indeks daya saing sektor pariwisata Indonesia naik dua peringkat ke posisi 40 dari total 140 negara, Indonesia sebenarnya masih keteteran dalam meningkatkan skor yang berkaitan dengan sejumlah pelayanan dasar di atas. Untuk urusan kesehatan dan kebersihan, misalnya, Indonesia menempati peringkat 102 dengan skor 4,7 dalam skala 7. Posisi Indonesia di bawah Vietnam dan Laos. Buruknya sistem sanitasi dan air minum masih menjadi kendala di sejumlah destinasi wisata.

Tidak sedikit turis asing yang juga dongkol terhadap diskriminasi harga yang mereka terima. Pemberlakuan tarif yang lebih mahal mudah dijumpai di sejumlah kawasan wisata, seperti Kawah Ijen dan Candi Borobudur. Apa pun dalihnya, kebijakan ini mengikis kenyamanan pelancong saat berlibur. Ulasan buruk pelancong luar negeri itu mudah menyebar melalui media sosial dan aplikasi perjalanan. Rekomendasi yang buruk akan menurunkan minat turis lain datang ke Indonesia.

Sektor pariwisata Indonesia masih berpeluang tumbuh. Kementerian Pariwisata sebaiknya berfokus menyelesaikan pelayanan dasar yang masih terbengkalai. Termasuk menyiapkan sumber daya penduduk lokal agar siap berkompetisi dan bisa menyediakan jasa bagi turis mancanegara.

Itu semua mesti menjadi prioritas pemerintah sebelum mempromosikan destinasi wisata baru. Tanpa perbaikan menyeluruh, neraca transaksi pariwisata akan makin tertekan, yang pada akhirnya memperdalam defisit transaksi berjalan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.