Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masa Tersuram Pemberantasan Korupsi

image-profil

image-gnews
Poster bertuliskan
Poster bertuliskan "KPK Harus Mati" (koruptor) terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Kurnia Ramadhana
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch

Tidak salah rasanya jika masyarakat tiba pada satu kesimpulan bahwa negara memang selalu memilih absen dalam isu pemberantasan korupsi. Bagaimana tidak, sepanjang 2019, Presiden Joko Widodo alias Jokowi terlihat sangat menikmati duet bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk meluluhlantakkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, di sisi lain, tetap saja Presiden berbohong dengan mengatakan masa depan pemberantasan korupsi akan tetap cerah pada waktu mendatang.

Potret kelam bagi pemberantasan korupsi dimulai ketika Jokowi membentuk Panitia Seleksi Pemimpin KPK yang memiliki segudang persoalan, dari anggota yang diduga kuat memiliki kedekatan dengan kepolisian, proses seleksi yang mengabaikan aspek integritas, hingga tahap menutup telinga dari masukan masyarakat terkait dengan rekam jejak calon pemimpin KPK. Kenyataannya, KPK kini dipimpin oleh lima pemimpin paling buruk sepanjang sejarah lembaga antirasuah tersebut.

Belum selesai di situ, publik pun dihadapkan kembali pada persoalan revisi Undang-Undang KPK. Pada titik ini terlihat sekali bahwa Presiden dan DPR memang ingin meniadakan KPK. Proses pembahasan sampai pengesahan revisi dikebut secepat mungkin tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Kekonyolan lain terlihat ketika KPK bahkan tidak pernah diajak untuk membicarakan rencana busuk tersebut. Narasi penguatan KPK yang kerap diucapkan oleh Presiden dan DPR pun patut ditertawakan bersama karena hanya omong kosong.

Kemudian, sesaat setelah undang-undang berlaku, Presiden sempat mengutarakan niat untuk menerbitkan peraturan pemerintah penyelamatan KPK. Namun hal itu ternyata hanya drama usang karena faktanya Presiden sendiri yang menginginkan pengesahan undang-undang itu. Belum sampai tiga bulan setelah pengesahan undang-undang tersebut, setidaknya sudah ada enam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Presiden dan DPR malu karena produk hukum tersebut dipandang cacat, baik secara formal maupun materiil.

Poin krusial lain terkait dengan KPK adalah ketika Presiden dan DPR mengabaikan aksi besar-besaran pada September lalu dengan tagar #ReformasiDikorupsi. Jangan lupa bahwa dua di antara tujuh tuntutan aksi itu berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yakni menolak pemimpin KPK bermasalah dan membatalkan pengesahan Undang-Undang KPK. Namun aksi yang telah memakan korban itu hanya dianggap angin lalu oleh Presiden dan DPR.

Kekonyolan lakon Presiden pun kembali diperlihatkan kepada publik saat memilih anggota Dewan Pengawas KPK. Pihak Istana berdalih bahwa lima orang yang ditunjuk oleh Presiden merupakan figur yang berintegritas, sehingga Undang-Undang KPK baru menjadi tidak relevan lagi diperdebatkan. Tentu narasi ini amat sangat menyesatkan. Sebab, siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden tidak akan mengubah keadaan bahwa KPK sudah "mati suri". Perihal izin berlapis melalui Dewan Pengawas tidak bisa dimungkiri akan memperlambat kinerja lembaga antirasuah itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden kembali menuai kritik tajam ketika memberikan grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun dengan dalih faktor usia dan kesehatan. Bagaimana mungkin seorang terpidana hanya karena faktor usia dan kesehatan langsung mendapat pengurangan hukuman? Bukankah yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan fasilitas kesehatan mumpuni di lembaga pemasyarakatan agar yang bersangkutan bisa pulih kembali? Jadi, memang saat ini publik harus bersabar karena memiliki Presiden yang tidak memahami bagaimana menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi.

Utang Presiden untuk menuntaskan teror yang menimpa Novel Baswedan pun layak ditagih bersama. Bayangkan, sebuah negara besar yang katanya memiliki institusi penegak hukum yang kuat terkesan tak berdaya mengungkap teror itu. Tanggal 6 Januari 2020 adalah hari ke-1.000 pasca-penyiraman air keras kepada Novel. Presiden pun terlihat membiarkan perkara ini berlarut-larut dengan masih mengandalkan institusi kepolisian untuk bisa membuat terang kejadian ini.

Bukan hanya Presiden dan DPR, Mahkamah Agung pun berkontribusi dalam menciptakan iklim suram bagi pemberantasan korupsi. Sebut saja dua putusan kontroversial yang dihasilkan sepanjang tahun ini, yakni vonis lepas terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Tumenggung, dan bebasnya mantan Direktur PLN, Sofyan Basir. Putusan ini justru meruntuhkan kerja keras KPK dalam mengungkap skandal korupsi tersebut.

Selain dua kasus di atas, sepanjang Desember ini MA diketahui memberi pengampunan terhadap dua terdakwa korupsi, yakni Idrus Marham dan Lucas, pada tingkat kasasi. Untuk putusan peninjauan kembali, ICW mencatat sepanjang tahun ini setidaknya ada enam putusan yang meringankan narapidana korupsi, dari Irman Gusman dan Choel Mallarangeng hingga Patrialis Akbar. Bahkan 23 pelaku korupsi kini mencoba peruntungan melalui peninjauan kembali.

Bagaimana dengan janji Jokowi saat kampanye pemilihan presiden mengenai keberpihakannya pada pemberantasan korupsi? Sudahkah hal itu dilaksanakan dengan baik atau bualan belaka? Akhir kata, selamat datang di masa paling suram pemberantasan korupsi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.