Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Runtuhnya Lagi Institusi MA

image-profil

image-gnews
Satpam MA mencopot spanduk aksi teatrikal Klinik Sunat Massal di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019. TEMPO/Melgi Anggia
Satpam MA mencopot spanduk aksi teatrikal Klinik Sunat Massal di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019. TEMPO/Melgi Anggia
Iklan

Idul Rishan
Penulis Buku Kebijakan Reformasi Peradilan

Bagi peneliti maupun para akademikus, riset Sebastian Pompe (2012) kerap menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik pada isu kekuasaan kehakiman. Secara gamblang, Pompe menguraikan betapa buruknya pengaruh kekuasaan pada era Orde Lama dan Orde Baru terhadap institusi Mahkamah Agung. Di bawah konfigurasi politik intervensionis, Mahkamah tidak lagi independen. Saat itu kepercayaan publik menurun akibat kolusi di MA. Jubah dan palu hakim tak lagi berwibawa, dan putusan tak juga bermahkota. Pompe menyebutnya sebagai "runtuhnya institusi MA".

Ketika Orde Baru kolaps, harapan mulai tumbuh terhadap MA. Perubahan konfigurasi politik, dari otoritarianisme ke demokrasi, memupuk pemulihan kepercayaan terhadap MA. Apalagi Presiden B.J. Habibie memberikan keleluasaan bagi MA untuk mengatur sendiri kebijakan organisasi di bawah satu atap. Asumsinya, atap MA menjadi kuat, tak mudah bocor, dan tahan tekanan pemerintah.

Namun, setelah 20 tahun bergulir, MA kenyataannya masih berkutat dengan perilaku korup di bawah atapnya sendiri, manajemen jabatan hakim yang bias, krisis legitimasi berhukum, hingga rendahnya kepercayaan publik. Mari kita tengok masalah ini satu per satu.

Pertama, korupsi di MA. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019, jumlah oknum hakim yang terjaring operasi tangkap tangan KPK menembus 24 orang. Data ini belum ditambahkan dengan jumlah pejabat pengadilan di luar hakim yang juga ikut terseret oleh pusaran kasus korupsi, termasuk mantan Sekretaris Jenderal MA, Nurhadi. Jika merujuk pada indeks persepsi korupsi (TII, 2018), institusi peradilan masih ditempatkan sebagai sektor rawan korupsi. Hal ini menguatkan pandangan bahwa pengawasan internal MA tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini semakin sulit dengan peran pengawas etik yang tak bergigi laiknya Komisi Yudisial. Rekomendasi kerap diabaikan oleh MA dengan alasan mereduksi independensi hakim. Sepertinya kita masih memiliki pekerjaan besar untuk melakukan rekonseptualisasi independensi jabatan hakim. Jika dibiarkan, para hakim akan terus membentuk perisai atas nama independensi guna menghindari fungsi pengawasan. Padahal Contini & Mohr (2007) telah mencatat bahwa independensi hakim bukan kebebasan tanpa batas, tapi perlu diikuti oleh proses yang akuntabel.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, biasnya manajemen jabatan hakim. Dengan model satu atap, ada kecenderungan monopoli kekuasaan di MA. Atas nama independensi peradilan, promosi dan mutasi menjadi domain tunggal MA. Tidak boleh disentuh dan dicampuri oleh pihak lain. Komisi Yudisial sekalipun, sebagai pilar reformasi peradilan, tak mampu mengakses dan menjangkau pola promosi dan mutasi jabatan hakim di MA.

Riset Sukma Violetta (2017) relevan dalam memberikan preskripsi atas kondisi ini. Ada kecenderungan MA tidak bersifat obyektif dalam melaksanakan mekanisme promosi dan mutasi hakim. Ada keistimewaan pada orang-orang tertentu. Riset ini menunjukkan bahwa tanpa adanya akuntabilitas, independensi peradilan bisa disalahgunakan sehingga menimbulkan ketiadaan keadilan (fairness).

Ketiga, krisis legitimasi berhukum. Dalam beberapa kasus tertentu, putusan MA membuka kesenjangan yang besar terhadap rasa keadilan masyarakat. Sebut saja kasus Baiq Nuril yang tajam akan kepastian hukum tapi hambar rasa keadilan substantif. Kemudian vonis MA atas peraturan Komisi Pemilihan Umum yang justru membuka pintu masuk bagi mantan narapidana koruptor untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif. Kasus paling anyar, vonis Syamsul Chaniago kepada Syafruddin Temenggung yang di dalamnya terkandung cacat etik dan moralitas. Padahal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa hakim memiliki integritas, tunduk pada kode etik, serta wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Membaca kasus di atas, mahkota putusan itu seolah-olah hilang. Bahkan, lebih ironis lagi, perkara itu terjadi pada tingkat final di MA.

Keempat, rendahnya kepercayaan rakyat. Pada akhirnya, rentetan akumulasi kekecewaan di atas mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi MA. Tren vonis ringan terhadap perkara korupsi akhirnya dibaca oleh publik sebagai bagian yang tidak memihak kepada pemberantasan korupsi.

Sebenarnya masalah keempat ini muncul akibat titik kulminasi pada aspek hilir. Tiga aspek sebelumnya merupakan aspek hulu yang mendesak untuk dievaluasi kembali. Selama ini, sistem satu atap di MA tidak pernah lagi disentuh sebagai bagian yang perlu dibenahi. Terlalu besar kiranya harga yang harus dibayar jika mempertahankan sistem satu atap di tengah intensitas masalah yang melilit MA saat ini. Sistem satu atap itu bukan harga mati. Perubahan di MA adalah sebuah keniscayaan. Tampaknya perjuangan reformasi peradilan akan terus dilanjutkan. Optimisme perlu dibangun dalam satu tarikan napas bahwa institusi MA tidak boleh runtuh lagi.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024