Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengawasan Lemah Kasus Jiwasraya

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

MENGUATNYA indikasi tindak pidana di balik krisis keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin menunjukkan betapa buruknya pengawasan di sektor jasa keuangan. Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas kasus ini. Tak kalah penting dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera membenahi kegagalannya dalam mencegah komplikasi di tubuh Jiwasraya, agar skandal yang diduga merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun ini tak terulang.

Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 Desember lalu, resmi mengambil alih penyidikan yang selama tujuh bulan terakhir dilakoni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan mengendus dugaan terjadinya fraud-tindakan curang yang menguntungkan pribadi dan pihak lain-dalam pengelolaan dana JS Saving Plan, produk investasi berbalut asuransi kecelakaan yang dipasarkan Jiwasraya sejak 2013.

Selain manfaat proteksi, JS Saving Plan menjanjikan imbal hasil pada kisaran 9-13 persen dari penempatan dana di beragam instrumen investasi. Jauh lebih tinggi dibanding rata-rata yield obligasi pemerintah yang hanya 7-9 persen. Walhasil, produk ini laris manis. Kontribusinya terus meningkat hingga mendominasi 75 persen dari total pendapatan premi Jiwasraya pada akhir 2017.

Ternyata pertumbuhan premi tersebut tak lebih dari gali lubang-tutup lubang. Investasi senilai Rp 42 triliun, yang separuh lebih digunakan membeli saham dan reksa dana, tak pernah bisa menutup imbal hasil yang dijanjikan. Pada Oktober 2018, perusahaan asuransi pelat merah tersebut gagal membayar klaim jatuh tempo senilai Rp 802 miliar. Klaim senilai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2019 dipastikan bernasib sama.

Potensi masalah pada pengelolaan investasi Jiwasraya sebenarnya telah terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016. Kala itu BPK mengendus potensi benturan kepentingan karena penempatan dana turut melibatkan perusahaan manajemen investasi yang didirikan oleh Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018. Kejaksaan kini mencurigai praktik lancung melibatkan manajemen lama.

Indikasinya menguat lantaran 95 persen dari total dana pada investasi saham digelontorkan ke junk stock-emiten berkinerja buruk. Sebanyak 98 persen investasi di reksa dana dikelola manajer investasi berkinerja rendah. Selain itu, penempatan investasi hingga 52 persen ke instrumen saham dan reksa dana menyalahi batas moderat pada ketentuan manajemen risiko sebesar 20 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keterangan jajaran direksi baru Jiwasraya di depan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin pekan lalu, lebih mencemaskan. Pengelolaan investasi Jiwasraya selama ini tak pernah dilengkapi analisis awal hingga audit internal. Pembelian saham dan reksa dana lewat manajer investasi terindikasi overvalued. Celakanya, semua ini muncul ketika Jiwasraya berada dalam pengawasan penuh OJK sejak 2012.

OJK tak perlu berdalih telah mengingatkan manajemen Jiwasraya agar mengevaluasi JS Saving Plan. Faktanya, upaya tersebut-dipaparkan setelah Kejaksaan Agung mengumumkan penyidikan-justru menunjukkan taring pengawasan tak cukup tajam. Dengan kewenangan penyidikan yang dimilikinya, sebenarnya kita pantas bertanya: mengapa OJK tak lebih awal membongkar dugaan pidana kasus ini?

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 26 Desember 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.